Penertiban izin tambang modus jelang Pemilukada

Sindonews.com - Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dengan usaha pertambangan ternyata memiliki keterkaitan erat. Setidaknya inilah yang disinyalir oleh Koordinator Advokasi Tambang (Jatam) Andre S Wijaya.

Menurut lembaga yang konsen pada pertambangan ini, setiap menjelang Pemilukada, sejumlah pejabat pemerintahan baik kabupaten maupun provinsi langsung gencar menertibkan izin usaha tambang yang dianggap bermasalah. Tapi, penertiban itu sekedar modus untuk mencari dukungan dana untuk pemenangan pemilukada.

"Menjelang pemilu biasanya ada kedok penertiban izin, setelah ada penertiban itu akhirnya dukungan dari usaha tambang itu akan mengalir," kata Andre dalam acara talk Show DPD RI bertajuk "Premanisme Politik di Jagat Nasional" di Gedung DPR RI, Jumat (24/2/2012).

Menurut Andre, usaha sektor tambang selama ini memang dijadikan mesin paling tepat untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Sektor ini juga selama ini pendukung utama untuk pemenangan pemilukada. Jadinya tambang menjadi mesin politik.

Melihat kembali catatan Jatam, sejak keluar Keputusan Pemerintah 2004, yang isinya
memberikan izin kawasan hutan lindung, nampak jelas terjadinya percepatan pengerukan sumber daya alam (SDA) di sana.

Indikasi itu, kata Andre, bisa dilihat dari kasus-kasus yang selama ini terjadi. Misalnya Mesuji dan Bima, kedua masalah itu dipicu soal izin tambang yang cenderung merugikan masyarakat.

"Dari situlah kemudian warga putus asa, dan akhirnya mereka melakukan perlawanan di luar batas," ujar Andre.

Dalam situasi seperti ini, menjelang Pemilukada, ribuan izin tambang muncul. Yang membahayakan jika yang terjadi justru masyarakat tidak satu suara.

"Ketika kelompok masyarakat pro tambang berhadapan dengan masyarakat yang tidak pro, maka akan menjadi potensi konflik. Nah, ini yang kita takutkan," kata Andre.(lin)