LPSK: Kasus Angie memiliki efek domino
LPSK: Kasus Angie memiliki efek domino
A
A
A
Sindonews.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai kasus suap Wisma Atlet SEA Games dengan Terdakwa Mohammad Nazaruddin dan tersangka Angelina Sondakh, memiliki efek domino.
Hal itu diungkapkan Tasman Gultom dan Hotma David Nixon, anggota LPSK yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui sidang paripurna. Dalam pengesahan itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.
"Kasus-kasus itu akan dilihat yang memiliki efek domino, memiliki sistem efek sistemik atau tidak. Tetapi bagi saya, kami harus mempelajari kasus ini dan kita harus tahu layak atau tidak," ujar David, usai pelantikan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2012).
Dia mengatakan, kasus Angie sepertinya sangat menggemparkan, khususya bagi kalangan Partai Politik (Parpol) bersangkutan. "Jadi dengan masalah ini saya melihat apapun kita bisa perlakukan perlindungan, rule of the gamenya sudah ditentukan oleh undang-undang, ada kode etiknya," jelasnya.
Kendati begitu, David mengaku masih belum mengetahui tindakan apa yang harus diambil oleh LPSK. "Sebagai orang yang masuk ke dalam LPSK, saya juga harus mengikuti rule of the game yang selama ini sudah dijalankan rekan-rekan saya yang sudah berada di dalam sebelumnya," jelasnya.
Sesuai dengan Undang-Undang No 13 tahun 2006, ada mekanismenya dan biasanya LPSK menggelar rapat pleno untuk mengambil suara dalam menentukan apakah orang tersebut layak dilindungi sebagai saksi atau korban.
Sebagai lembaga yang melindungi saksi dan korban harus mengikuti alur. Bahkan setiap orang berhak meminta perlindunga baik masih menjadi saksi, korban dan whistle blower.
"Saya memang baru masuk, tapi saya juga tak bisa langsung mengatakan itu ini bersifat kolektif dan kolegia. Jadi kita akan ada semacam voting, boleh atau tidak, itu yang harus dimengerti kepada pencari bantuan LPSK," pungkasnya. (san)
Hal itu diungkapkan Tasman Gultom dan Hotma David Nixon, anggota LPSK yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui sidang paripurna. Dalam pengesahan itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.
"Kasus-kasus itu akan dilihat yang memiliki efek domino, memiliki sistem efek sistemik atau tidak. Tetapi bagi saya, kami harus mempelajari kasus ini dan kita harus tahu layak atau tidak," ujar David, usai pelantikan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2012).
Dia mengatakan, kasus Angie sepertinya sangat menggemparkan, khususya bagi kalangan Partai Politik (Parpol) bersangkutan. "Jadi dengan masalah ini saya melihat apapun kita bisa perlakukan perlindungan, rule of the gamenya sudah ditentukan oleh undang-undang, ada kode etiknya," jelasnya.
Kendati begitu, David mengaku masih belum mengetahui tindakan apa yang harus diambil oleh LPSK. "Sebagai orang yang masuk ke dalam LPSK, saya juga harus mengikuti rule of the game yang selama ini sudah dijalankan rekan-rekan saya yang sudah berada di dalam sebelumnya," jelasnya.
Sesuai dengan Undang-Undang No 13 tahun 2006, ada mekanismenya dan biasanya LPSK menggelar rapat pleno untuk mengambil suara dalam menentukan apakah orang tersebut layak dilindungi sebagai saksi atau korban.
Sebagai lembaga yang melindungi saksi dan korban harus mengikuti alur. Bahkan setiap orang berhak meminta perlindunga baik masih menjadi saksi, korban dan whistle blower.
"Saya memang baru masuk, tapi saya juga tak bisa langsung mengatakan itu ini bersifat kolektif dan kolegia. Jadi kita akan ada semacam voting, boleh atau tidak, itu yang harus dimengerti kepada pencari bantuan LPSK," pungkasnya. (san)
()
Explore More