BK minta interior Banggar diganti lokal
Kamis, 02 Februari 2012 - 13:12 WIB
BK minta interior Banggar diganti lokal
A
A
A
Sindonews.com - Badan Kehormatan (BK) belum menemukan dugaan korupsi dalam proyek ruangan Badan Anggaran (Banggar). BK justru menginstruksikan Kesetjenan dan ketiga konsultan proyek itu untuk mengganti sejumlah interior impor ke produk lokal. Padahal, tugas BK adalah mencari pelanggaran kode etik.
Menanggapi kabar itu, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, pimpinan DPR sudah meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap proyek ruangan Banggar tersebut.
"Ya dalam persoalan ini kan memang pimpinan sudah meminta kepada KPK maupun BPKP untuk melakukan audit. Tapi apa yang menjadi keputusan BK belum secara resmi dilaporkan ke pimpinan," ujarnya kepada wartawan digedung DPR RI, Kamis (2/2/2012).
Buktinya, lanjut dia, dirinya belum bisa berkomentar lebih jauh mengenai apakah ada sanksi kepada siapa dan apapun. Saat ditanya mengapa sampai saat ini BK belum juga menemukan pelanggaran dugaan korupsi dalam proyek banggar, Pramono mengaku tak mengetahui hal tersebut. "Ya ini kan tugas BK ya, bukan tugas pimpinan," tambahnya.
Soal pengurangan anggaran dalam penggantian interior impor ke produk lokal sekitar Rp5 miliar, Pramono mengatakan hal itu sudah cukup signifikan. "Ya kalau Rp5 miliar kan cukup signifikan. Dan tentunya kalau ada hal-hal lain yang memang harus dikurangi lagi, ya dikurangi,"tuturnya. (san)
Menanggapi kabar itu, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, pimpinan DPR sudah meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap proyek ruangan Banggar tersebut.
"Ya dalam persoalan ini kan memang pimpinan sudah meminta kepada KPK maupun BPKP untuk melakukan audit. Tapi apa yang menjadi keputusan BK belum secara resmi dilaporkan ke pimpinan," ujarnya kepada wartawan digedung DPR RI, Kamis (2/2/2012).
Buktinya, lanjut dia, dirinya belum bisa berkomentar lebih jauh mengenai apakah ada sanksi kepada siapa dan apapun. Saat ditanya mengapa sampai saat ini BK belum juga menemukan pelanggaran dugaan korupsi dalam proyek banggar, Pramono mengaku tak mengetahui hal tersebut. "Ya ini kan tugas BK ya, bukan tugas pimpinan," tambahnya.
Soal pengurangan anggaran dalam penggantian interior impor ke produk lokal sekitar Rp5 miliar, Pramono mengatakan hal itu sudah cukup signifikan. "Ya kalau Rp5 miliar kan cukup signifikan. Dan tentunya kalau ada hal-hal lain yang memang harus dikurangi lagi, ya dikurangi,"tuturnya. (san)
()
