Usut bank yang diuntungkan Miranda
A
A
A
Sindonews.com - Daftar bank yang diduga diuntungkan dengan terpilihnya Miranda S Goeltom sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia (BI) perlu ditelusuri. Patut diduga bank-bank yang bermasalah berkepentingan sebagai pihak penyandang dana Miranda.
“Perlu ditelusuri siapa bank-bank yang diuntungkan dengan kebijakan Miranda. Bisa jadi, mereka sponsor dana suap. Untuk melacak kelompok bank-bank mana yang diuntungkan selama Miranda menjabat, penelusuran bisa dilakukan dari bank,” kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko di Jakarta kemarin.
Menurut Danang, sejak krisis 1998, banyak pemilik bank yang bermasalah masuk dalam daftar hitam. Namun kini mereka bisa kembali berbisnis di dunia perbankan. Bila ditelusuri, diduga kuat mereka berkepentingan dengan kebijakan Bank Indonesia.
Meski demikian lanjut dia pekerjaan tersebut tidaklah mudah mengingat kejahatan perbankan biasanya dilakukan secara rapi dan sulit terlacak. Aktivis ICW lainnya, Febri Diansyah juga menduga adanya kemungkinan pihak-pihak lain yang diuntungkan dengan terpilihnya Miranda tersebut.
Febri menjelaskan bisa jadi kepentingan pihak yang mensponsori Miranda berharap nantinya bisa memperoleh informasi bank-bank yang diduga bermasalah.
“Harapannya begitu, ada potensi memberikan informasi dari dalam terkait kegiatan Bank Indonesia kepada bank-bank bermasalah,” katanya.
Koordinator Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Jamil Mubarok sebelumnya juga menduga ada pihak lain yang diuntungkan dengan terpilihnya Miranda S Goeltom sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia.
Menurut dia pihak-pihak lain yang diuntungkan ini tidak tertutup kemungkinan menjadi penyandang dana Miranda. Diduga pihak penyandang dana ini bisa jadi memiliki kepentingan berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia.
“Apalagi posisi Miranda saat itu adalah deputi gubernur bidang pengawasan perbankan. Jadi harapannya supaya mereka bisa kontrol. Bayangkan, ini kan BI, bank sentral yang menjadi urat nadi perekonomian Indonesia. Kalau BI ini sudah tercemar saya enggak bisa bayangkan,” kata Jamil.
Jamil tidak yakin nantinya Miranda akan buka-bukaan terkait siapa pihak penyandang dana yang memodalinya menjadi DGS BI. Hanya saja untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, KPK bisa memeriksa rekam jejak Miranda saat menjadi deputi gubernur senior BI sejak tahun 2004.
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Teten Masduki juga merasa ragu jika Miranda sendiri nantinya akan mengungkap pihak penyandang dana.(*)
“Perlu ditelusuri siapa bank-bank yang diuntungkan dengan kebijakan Miranda. Bisa jadi, mereka sponsor dana suap. Untuk melacak kelompok bank-bank mana yang diuntungkan selama Miranda menjabat, penelusuran bisa dilakukan dari bank,” kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko di Jakarta kemarin.
Menurut Danang, sejak krisis 1998, banyak pemilik bank yang bermasalah masuk dalam daftar hitam. Namun kini mereka bisa kembali berbisnis di dunia perbankan. Bila ditelusuri, diduga kuat mereka berkepentingan dengan kebijakan Bank Indonesia.
Meski demikian lanjut dia pekerjaan tersebut tidaklah mudah mengingat kejahatan perbankan biasanya dilakukan secara rapi dan sulit terlacak. Aktivis ICW lainnya, Febri Diansyah juga menduga adanya kemungkinan pihak-pihak lain yang diuntungkan dengan terpilihnya Miranda tersebut.
Febri menjelaskan bisa jadi kepentingan pihak yang mensponsori Miranda berharap nantinya bisa memperoleh informasi bank-bank yang diduga bermasalah.
“Harapannya begitu, ada potensi memberikan informasi dari dalam terkait kegiatan Bank Indonesia kepada bank-bank bermasalah,” katanya.
Koordinator Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Jamil Mubarok sebelumnya juga menduga ada pihak lain yang diuntungkan dengan terpilihnya Miranda S Goeltom sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia.
Menurut dia pihak-pihak lain yang diuntungkan ini tidak tertutup kemungkinan menjadi penyandang dana Miranda. Diduga pihak penyandang dana ini bisa jadi memiliki kepentingan berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia.
“Apalagi posisi Miranda saat itu adalah deputi gubernur bidang pengawasan perbankan. Jadi harapannya supaya mereka bisa kontrol. Bayangkan, ini kan BI, bank sentral yang menjadi urat nadi perekonomian Indonesia. Kalau BI ini sudah tercemar saya enggak bisa bayangkan,” kata Jamil.
Jamil tidak yakin nantinya Miranda akan buka-bukaan terkait siapa pihak penyandang dana yang memodalinya menjadi DGS BI. Hanya saja untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, KPK bisa memeriksa rekam jejak Miranda saat menjadi deputi gubernur senior BI sejak tahun 2004.
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Teten Masduki juga merasa ragu jika Miranda sendiri nantinya akan mengungkap pihak penyandang dana.(*)
()