Parpol kian giat kumpulkan dana
Parpol kian giat kumpulkan dana
A
A
A
Sindonews.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) kian getol menelusuri aliran dana terhadap partai-partai politik (parpol). ICW menduga tahun ini merupakan momentum bagi parpol untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya sebagai modal Pemilu 2014.
Peneliti ICW, Apung Widadi, mensinyalir ada potensi korupsi yang melibatkan parpol terkait pengumpulan sumber dana. Atas dasar itulah, ICW bergerak dan menelusuri sumber-sumber keuangan partai.
”Tahun 2012 ini parpol akan sangat rajin mencari sumber pendanaan. Itulah alasannya mengapa ICW mulai menelusuri aliran dana terhadap parpol karena ini akan berkorelasi dengan Pemilu 2014,” katanya di Jakarta kemarin.
Apung menyatakan, keuangan parpol ditengarai berasal dari kasus-kasus mafia anggaran. Dia mencontohkan, penetapan APBD Semarang untuk 2012. Dalam penetapan APBD tersebut enam parpol minta jatah Rp200 miliar. Modusnya, parpol bertemu kepala daerah dan meminta jatah.
”Ada enam partai. Akhirnya, APBD itu diubah. Nah, ini kan memperlihatkan bahwa keuangan parpol itu anomali,” ujarnya.
Senada dengan Apung, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggaraeni menyebutkan, kasus Nazaruddin dan kenaikan jumlah dana bantuan sosial (bansos) menunjukkan indikasi ada pemasukan untuk keuangan parpol. Titi pun sepakat bahwa tahun ini parpol mulai berusaha dan menempuh berbagai cara untuk mendukung keuangannya supaya bisa bertarung pada Pemilu 2014.
Berdasarkan riset Perludem, terdapat selisih yang besar antara belanja parpol dan pendapatan resmi mereka.Perludem mencatat, belanja parpol seperti uang pendidikan politik,rapat kerja (raker),dan musyawarah kerja nasional (mukernas), berkisar Rp50–55 miliar.Sedangkan pendapatan parpol yang bersumber dari APBN tak sampai Rp5 miliar.
Titi menjelaskan, pihaknya terpaksa membandingkan dengan sumber keuangan parpol yang berasal dari APBN karena partai tertutup soal keuangannya. Perludem bahkan tidak mengetahui secara pasti besaran iuran anggota maupun sumbangan perseorangan.
”Ternyata uang yang bisa ditelusuri hanya bantuan keuangan dari negara. Kami menemukan kendala untuk bisa mendapatkan keuangan partai,”ungkap dia.
Menurut Titi, parpol masih menjadikan ketua dan bendaharanya sebagai mesin keuangan partai. Selain itu, partai pun memperoleh pemasukan dari ”uang sewa perahu”.Dia mempertanyakan fungsi partai sebagai lembaga publik namun, lebih kental dalam sektor privat.
Peneliti ICW, Apung Widadi, mensinyalir ada potensi korupsi yang melibatkan parpol terkait pengumpulan sumber dana. Atas dasar itulah, ICW bergerak dan menelusuri sumber-sumber keuangan partai.
”Tahun 2012 ini parpol akan sangat rajin mencari sumber pendanaan. Itulah alasannya mengapa ICW mulai menelusuri aliran dana terhadap parpol karena ini akan berkorelasi dengan Pemilu 2014,” katanya di Jakarta kemarin.
Apung menyatakan, keuangan parpol ditengarai berasal dari kasus-kasus mafia anggaran. Dia mencontohkan, penetapan APBD Semarang untuk 2012. Dalam penetapan APBD tersebut enam parpol minta jatah Rp200 miliar. Modusnya, parpol bertemu kepala daerah dan meminta jatah.
”Ada enam partai. Akhirnya, APBD itu diubah. Nah, ini kan memperlihatkan bahwa keuangan parpol itu anomali,” ujarnya.
Senada dengan Apung, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggaraeni menyebutkan, kasus Nazaruddin dan kenaikan jumlah dana bantuan sosial (bansos) menunjukkan indikasi ada pemasukan untuk keuangan parpol. Titi pun sepakat bahwa tahun ini parpol mulai berusaha dan menempuh berbagai cara untuk mendukung keuangannya supaya bisa bertarung pada Pemilu 2014.
Berdasarkan riset Perludem, terdapat selisih yang besar antara belanja parpol dan pendapatan resmi mereka.Perludem mencatat, belanja parpol seperti uang pendidikan politik,rapat kerja (raker),dan musyawarah kerja nasional (mukernas), berkisar Rp50–55 miliar.Sedangkan pendapatan parpol yang bersumber dari APBN tak sampai Rp5 miliar.
Titi menjelaskan, pihaknya terpaksa membandingkan dengan sumber keuangan parpol yang berasal dari APBN karena partai tertutup soal keuangannya. Perludem bahkan tidak mengetahui secara pasti besaran iuran anggota maupun sumbangan perseorangan.
”Ternyata uang yang bisa ditelusuri hanya bantuan keuangan dari negara. Kami menemukan kendala untuk bisa mendapatkan keuangan partai,”ungkap dia.
Menurut Titi, parpol masih menjadikan ketua dan bendaharanya sebagai mesin keuangan partai. Selain itu, partai pun memperoleh pemasukan dari ”uang sewa perahu”.Dia mempertanyakan fungsi partai sebagai lembaga publik namun, lebih kental dalam sektor privat.
()
Explore More