Soal Leopard pemerintah harus transparan
Soal Leopard pemerintah harus transparan
A
A
A
Sindonews.com - Rencana pembelian tank tempur berat atau Main Battle Tank (MBT) oleh TNI Angkatan Darat (AD) terus menjadi perdebatan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pimpinan militer dan Kementerian Pertahanan. Rencana itu berubah menjadi persoalan rumit karena diduga banyaknya kepentingan di dalamnya.
Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menyebut banyak orang mempunyai "sesuatu" dari rencana itu. Seharusnya kerumitan itu tak perlu terjadi. Apabila TNI ingin membeli tank dan itu memang dibutuhkan maka harus melihat harga.
"Kalau harga mahal, bisa dilakukan perbandingan. DPR bisa mengecek harganya, jika memang terlalu mahal. Tapi, kalau kemudian ada larangan jangan menggunakan Tank Leopard, melainkan tank lain, atau melihat ini proyek siapa, baru persoalan menjadi berbeda," jelas Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2012).
Kata politikus Partai Golkar, TNI saat ini membutuhkan persenjataan kuat. Maka itu, alutsista yang ada harus diperbaiki serta kemajuannya perlu dorongan. Namun mekanismenya harus transparan agar tak ditumpangi oleh kepentingan sejumlah orang. Misalnya, TNI jangan hanya menawarkan satu produsen, tapi ada juga produsen lain.
Dalam internal pemerintah sendiri, rencana pembelian Leopard itu belum solid, sehingga merembet ke DPR. Maka itulah, kata Priyo, mengapa sampai hari ini DPR belum memberikan persetujuan itu.
Menurut Priyo, ada baiknya jika industri dalam negeri didorong. Terlebih sekarang ini era bangkitnya produksi dalam negeri. "Sekarang ini sudah era kita menjadi bangkit dan harus menjadi gerakan nasional, dan harus malu dengan anak SMK yang membuat mobil Esemka, itu mereka bisa," kata Priyo.
Jika ada dorongan kuat untuk menggunakan industri dalam negeri maka Indonesia bisa. "Membuat tehnologi dirgantara PT DI saja mampu, apalagi sekarang kan teknologi tank bukan lagi yang canggih. Sudah teknologi menengah," katanya.
Jadi ada blue print atau rencana awal dari keinginan politik. "Sebab kalau tidak ada kepentingan politiknya, jangankan mau buat tank, mau buat sepeda saja enggak jadi-jadi pasti," pungkasnya. (lin)
Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menyebut banyak orang mempunyai "sesuatu" dari rencana itu. Seharusnya kerumitan itu tak perlu terjadi. Apabila TNI ingin membeli tank dan itu memang dibutuhkan maka harus melihat harga.
"Kalau harga mahal, bisa dilakukan perbandingan. DPR bisa mengecek harganya, jika memang terlalu mahal. Tapi, kalau kemudian ada larangan jangan menggunakan Tank Leopard, melainkan tank lain, atau melihat ini proyek siapa, baru persoalan menjadi berbeda," jelas Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2012).
Kata politikus Partai Golkar, TNI saat ini membutuhkan persenjataan kuat. Maka itu, alutsista yang ada harus diperbaiki serta kemajuannya perlu dorongan. Namun mekanismenya harus transparan agar tak ditumpangi oleh kepentingan sejumlah orang. Misalnya, TNI jangan hanya menawarkan satu produsen, tapi ada juga produsen lain.
Dalam internal pemerintah sendiri, rencana pembelian Leopard itu belum solid, sehingga merembet ke DPR. Maka itulah, kata Priyo, mengapa sampai hari ini DPR belum memberikan persetujuan itu.
Menurut Priyo, ada baiknya jika industri dalam negeri didorong. Terlebih sekarang ini era bangkitnya produksi dalam negeri. "Sekarang ini sudah era kita menjadi bangkit dan harus menjadi gerakan nasional, dan harus malu dengan anak SMK yang membuat mobil Esemka, itu mereka bisa," kata Priyo.
Jika ada dorongan kuat untuk menggunakan industri dalam negeri maka Indonesia bisa. "Membuat tehnologi dirgantara PT DI saja mampu, apalagi sekarang kan teknologi tank bukan lagi yang canggih. Sudah teknologi menengah," katanya.
Jadi ada blue print atau rencana awal dari keinginan politik. "Sebab kalau tidak ada kepentingan politiknya, jangankan mau buat tank, mau buat sepeda saja enggak jadi-jadi pasti," pungkasnya. (lin)
()
Explore More