Elite politik jangan provokatif

Sindonews.com– Para elite politik di pusat dan daerah jangan sampai melontarkan pernyataan yang cenderung provokatif. Dengan begitu, potensi kegaduhan politik dan konflik pada 2012 ini bisa diredam seminimal mungkin.

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, para elite politik dan elite bangsa harus mampu benar- benar menahan diri agar stabilitas tetap terjaga. Elite seharusnya bersama-sama berupaya menekan eskalasi dan tensi politik yang cenderung meningkat saat ini, bukan justru memperkeruh keadaan.

“Persoalan dan perbedaan pendapat sebaiknya diselesaikan melalui dialog hingga tercapai jalan keluar dan solusi bersama. Segala sesuatu, pernyataan maupun informasi, jangan disampaikan kepada publik secara provokatif.Kita kan lebih senang suasana teduh dari pada terik,” ujarnya di Jakarta, Selasa, 17 Januari 2012.

Menurut Saan, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar anak bangsa menghindari kegaduhan politik bukan sekadar imbauan, tetapi sebuah langkah nyata.

Potensi kegaduhan yang dimaksud SBY, kata Saan, riil dan konkret sehingga berbagai pihak juga perlu secara riil mengantisipasi dan menghindarinya.“ Bersama-sama kita jalankan imbauan Presiden,” tandas anggota Komisi III DPR itu.

Sementara itu,Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Nurul Arifin menyayangkan ada beberapa individu politisi kerap membuat hiruk-pikuk di luar kendali partai, termasuk dari Golkar.

“Tugas pimpinan partai dan sesama kader untuk menangani kader atau pengurus seperti ini. Kita saling mengingatkan,” ungkapnya.

Nurul menegaskan, Golkar memegang teguh berkomitmen dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi, yakni mendukung pemerintahan SBY dan menjaga stabilitas pemerintahan hingga 2014.

“Jika Setgab dibubarkan gara-gara hal sepele seperti olok-olokan antarpolitisi atau perbedaan pendapat dalam menyikapi sebuah masalah, rasanya terlalu sepele,” kata Nurul.

Dia menekankan bahwa Golkar sama sekali tidak menginginkan kerusuhan (chaos) akibat menghangatnya suhu politik menjelang Pemilu 2014. Nurul menyatakan,kelanjutan kasus skandal Bank Century berpotensi menimbulkan kegaduhan politik. Itulah sebabnya, setiap perkara hendaknya diselesaikan melalui jalur hukum, bukan memunculkan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR.

Bila penyelesaian sebuah kasus tidak ditempuh melalui jalur hukum, kekuatan politik tak terhindarkan untuk gencar melakukan kerja-kerja politik yang rawan menimbulkan chaos.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Patrice Rio Capella memandang kegaduhan politik tak lain disebabkan para elite parpol yang bercokol di parlemen dan pemerintah sendiri. Karena itu, dia berharap kesolidan Setgab Koalisi dapat diperbaiki.

Semua pandangan berbeda antarparpol koalisi pendukung pemerintah bisa dicarikan jalan tengah. “Ini salah satu solusi konkret menghindari potensi kegaduhan politik. Setgab semestinya mampu duduk bersama menjawab berbagai masalah bangsa,”katanya.

Menurut Rio, meningkatnya turbulensi politik saat ini adalah hal yang wajar karena setiap partai bekerja dengan gayanya sendiri. Hanya saja, jangan sampai kegaduhan politik menciptakan kondisi yang kontraproduktif hingga mengesampingkan atau bahkan mengorbankan kepentingan rakyat.

“Kami pikir, kegaduhan politik seperti itulah yang dimaksud Presiden SBY agar dihindari. Ribut-ribut nggak ada juntrungannya,” ujar Rio.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Mustafa Kamal juga menilai wajar parpol-parpol mulai bersaing keras mendekati pemilu. Terlebih, saat ini atmosfer kompetisi sudah terasa lebih dini meski pemilu baru berlangsung 2,5 tahun mendatang.

“Kami sendiri melihatnya sebagai sebuah gairah dalam berpolitik. Seperti inilah pilihan demokrasi yang secara sadar sudah kita pilih sebagai bangsa, ”tandasnya.

Mustafa yakin pernyataan Presiden SBY yang mengajak para elite politik untuk menjaga stabilitas politik tidak bermaksud membungkam demokrasi. Dia justru yakin, perbedaan sikap parpol-parpol di parlemen dalam sejumlah isu dan kasus tidak sampai mengoyak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi.

“Mungkin Presiden sendiri perlu menjelaskan apa akar kegaduhan politik yang dimaksudnya. Supaya tidak timbul kegaduhan baru dan semua pihak bisa bersama- sama menangkal berbagai potensinya,”pungkas anggota Komisi VI DPR itu.

Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Akbar Faizal mengingatkan, kegaduhan politik terjadi jika pemerintah tidak disiplin menjaga mandat yang diterimanya. Rakyat tak mungkin terus membiarkan pelanggaran konstitusi yang marak terjadi.

“Tak akan ada kegaduhan jika negara berlangsung sebagaimana harapan rakyat,” tegas anggota Komisi III DPR ini.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Emron Pangkapi mengatakan, konflik dan kegaduhan bangsa di berbagai dimensi sulit dihindari jika para elite tak bersatu melawan diskriminasi, kekerasan maupun berbagai upaya yang bertentangan dengan Pancasila.

“Salah satunya soal toleransi beragama yang harus dijunjung bersama. Negara kita memiliki Pancasila dan berlandaskan pada UUD 1945. Kenapa ada saja persoalan yang muncul terkait toleransi beragama,” sesalnya.