Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
MPR: Rakyat tak senang DPR itu fakta!
MPR: Rakyat tak senang DPR itu fakta!
A
A
A
Sindonews.com - Menghabiskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp2 miliar untuk merenovasi toilet Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dinilai sangat tidak manusiawi.
Di tengah mandeknya pembangunan di sejumlah daerah, dan masih tingginya angka kemiskinan, kebijakan itu jelas sangat tidak prorakyat. Apa mau dikata, sekeras apapun rakyat melawan, kebijakan ada di tangan dewan dan pembangunan tetap berjalan.
Di antara yang mengecam kebijakan menghamburkan uang rakyat itu adalah Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari. Menurutnya, dana APBN bisa digunakan jika mendapat restu dari rakyat. Tanpa persetujuan itu, dana itu tidak bisa digunakan.
"APBN kan uang rakyat. Kalau yang punya tidak membolehkan DPR menggunakannya untuk membangun dan merenovasi toilet, ya sudah, tidak usah memaksakan diri (melakukan pembangunan)," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/1/2012).
Ditambahkan Tohari, masyarakat sudah mulai pintar, bisa membedakan mana kebijakan yang diperuntukkan untuk mereka dan tidak. Adapun banyak kebijakan yang dinilai menghambur-hamburkan uang rakyat, jelas semakin membuat tidak hormat dan benci dengan dewan.
"Rakyat memang sedang tidak senang dengan DPR. Itu fakta! Ya sudah, kita terima saja, sembari kita perbaiki imej DPR yang lagi terpuruk ini. Biarin saja toilet mampat, atap bocor, enggak usah direnovasi. Dibersihkan saja dulu," jelasnya.
Adapun, jika anggota dewan yang terhormat itu malu menerima tamu dengan kondisi toilet yang buruk, Tohari menyarankan Sekjen DPR dan MPR membuat pengumuman, para tamu atau pengunjung parlemen ke toilet dulu di rumahnya masing-masing sebelum ke DPR.
Sementara itu anggota Komisi III DPR Ahmad Yani mengatakan, renovasi toilet merupakan kebutuhan mendesak. "Contohnya di lantai saya saja ada yang rusak, sehingga untuk wudhu tidak bisa," katanya.
Politisi PPP tersebut juga membandingkan toilet dalam gedung DPR dengan toilet di ruangan kapolsek dan di gedung Komnas HAM. "Coba Anda lihat di dalam ruangan kapolseknya itu ada tolietnya dan jauh lebih bagus dengan yang ada di DPR. Begitu juga dengan di Komnas HAM," ungkapnya. (san)
Di tengah mandeknya pembangunan di sejumlah daerah, dan masih tingginya angka kemiskinan, kebijakan itu jelas sangat tidak prorakyat. Apa mau dikata, sekeras apapun rakyat melawan, kebijakan ada di tangan dewan dan pembangunan tetap berjalan.
Di antara yang mengecam kebijakan menghamburkan uang rakyat itu adalah Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari. Menurutnya, dana APBN bisa digunakan jika mendapat restu dari rakyat. Tanpa persetujuan itu, dana itu tidak bisa digunakan.
"APBN kan uang rakyat. Kalau yang punya tidak membolehkan DPR menggunakannya untuk membangun dan merenovasi toilet, ya sudah, tidak usah memaksakan diri (melakukan pembangunan)," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/1/2012).
Ditambahkan Tohari, masyarakat sudah mulai pintar, bisa membedakan mana kebijakan yang diperuntukkan untuk mereka dan tidak. Adapun banyak kebijakan yang dinilai menghambur-hamburkan uang rakyat, jelas semakin membuat tidak hormat dan benci dengan dewan.
"Rakyat memang sedang tidak senang dengan DPR. Itu fakta! Ya sudah, kita terima saja, sembari kita perbaiki imej DPR yang lagi terpuruk ini. Biarin saja toilet mampat, atap bocor, enggak usah direnovasi. Dibersihkan saja dulu," jelasnya.
Adapun, jika anggota dewan yang terhormat itu malu menerima tamu dengan kondisi toilet yang buruk, Tohari menyarankan Sekjen DPR dan MPR membuat pengumuman, para tamu atau pengunjung parlemen ke toilet dulu di rumahnya masing-masing sebelum ke DPR.
Sementara itu anggota Komisi III DPR Ahmad Yani mengatakan, renovasi toilet merupakan kebutuhan mendesak. "Contohnya di lantai saya saja ada yang rusak, sehingga untuk wudhu tidak bisa," katanya.
Politisi PPP tersebut juga membandingkan toilet dalam gedung DPR dengan toilet di ruangan kapolsek dan di gedung Komnas HAM. "Coba Anda lihat di dalam ruangan kapolseknya itu ada tolietnya dan jauh lebih bagus dengan yang ada di DPR. Begitu juga dengan di Komnas HAM," ungkapnya. (san)
()
Explore More