Harga finger print turun dari Rp 4 m jadi Rp 3,7 m
A
A
A
Sindonews.com - Untuk mengawasi kehadiran anggotanya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mewujudkan sistem presensi finger print atau sidik jari. Awalnya, dana yang digulirkan mencapai Rp4 miliar untuk membeli peralatan itu, namun setelah dianggap terlalu besar, kini turun menjadi Rp3,7 miliar.
Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi DPR Sumirat mengatakan, setelah melalui perhitungan matang anggaran untuk proyek pengadaan finger print akhirnya turun sekira Rp300 juta, dari jumlah sebelumnya sebesar Rp4 miliar.
Menurutnya, biaya itu memang disesuaikan dengan vendor (pihak ketiga sebagai produsen-red), sehingga masih naik turun. Vendor pertama mematok harga Rp4 miliar kemudian ada vendor lain senilai Rp3,7 miliar. Besar kemungkinan pihaknya akan mengikuti vendor yang kedua itu.
"Hitungan itu sudah mencakup pembelian 16 buah finger print. Rencanaya 8 diletakan di pintu masuk dan 8 lagi di pintu keluar ruang rapat paripurna," jelas Sumirat kepada wartawan, Rabu (4/1/2012).
Sebenarnya, harga finger printnya saja cukup murah, yang mahal dalam proyek itu software atau sistem aplikasi, terutama yang sesuai dengan keinginan klien. Selama ini cukup banyak vendor yang menawarkan finger print dengan beragam harga ada yang Rp95 juta atau juga yang Rp5,5 juta.
Kata Sumirat, mengenai keputusan tentang persetujuan biaya proyek itu akan diumumnya 16 Januari. Saat ini pihaknya masih menunggu apakah jadi direalisasikan atau tidak. "Kami masih menunggu, kalau enggak jadi ya enggak jadi," katanya.
Awalnya, rencana pengadaan finger print DPR oleh Setjen DPR disetujui dalam rapat pimpinan DPR beberapa waktu lalu. Namun kemudian menjadi perdebatan karena anggaran yang diperlukan terlalu tinggi. Ketua DPR Marzuki Alie pernah mengatakan, seharusnya anggaran finger print tidak sebesar itu. (lin)
Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi DPR Sumirat mengatakan, setelah melalui perhitungan matang anggaran untuk proyek pengadaan finger print akhirnya turun sekira Rp300 juta, dari jumlah sebelumnya sebesar Rp4 miliar.
Menurutnya, biaya itu memang disesuaikan dengan vendor (pihak ketiga sebagai produsen-red), sehingga masih naik turun. Vendor pertama mematok harga Rp4 miliar kemudian ada vendor lain senilai Rp3,7 miliar. Besar kemungkinan pihaknya akan mengikuti vendor yang kedua itu.
"Hitungan itu sudah mencakup pembelian 16 buah finger print. Rencanaya 8 diletakan di pintu masuk dan 8 lagi di pintu keluar ruang rapat paripurna," jelas Sumirat kepada wartawan, Rabu (4/1/2012).
Sebenarnya, harga finger printnya saja cukup murah, yang mahal dalam proyek itu software atau sistem aplikasi, terutama yang sesuai dengan keinginan klien. Selama ini cukup banyak vendor yang menawarkan finger print dengan beragam harga ada yang Rp95 juta atau juga yang Rp5,5 juta.
Kata Sumirat, mengenai keputusan tentang persetujuan biaya proyek itu akan diumumnya 16 Januari. Saat ini pihaknya masih menunggu apakah jadi direalisasikan atau tidak. "Kami masih menunggu, kalau enggak jadi ya enggak jadi," katanya.
Awalnya, rencana pengadaan finger print DPR oleh Setjen DPR disetujui dalam rapat pimpinan DPR beberapa waktu lalu. Namun kemudian menjadi perdebatan karena anggaran yang diperlukan terlalu tinggi. Ketua DPR Marzuki Alie pernah mengatakan, seharusnya anggaran finger print tidak sebesar itu. (lin)
()