Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Moratorium TKI harus diperpanjang
Moratorium TKI harus diperpanjang
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah harus serius memberikan jaminan keamanan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Sebelum memberikan jaminan
keamanan, maka moratorium harus terus diperpanjang.
Anggota Komisi IX DPR Herlini Amran meminta pemerintah dalam hal ini, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), berani membuat terobosan dalam mengatasi permasalahan TKI.
"Kalau tidak, para TKI akan terus berguguran akibat vonis hukuman mati," tutur Herlini di Jakarta, Selasa (4/1/2011).
Menurutnya, setiap tahun negara memperoleh devisa dari subsektor ini mencapai Rp44 triliun. Tidak salah kalau mereka disebut pahlawan devisa negara, sekaligus membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di dalam negeri.
"Tapi, apakah sumbangan mereka sudah sebanding dengan perjuangannya?" ucap Herlini.
Dia memaparkan, kisah penganiayaan TKI masih kerap terjadi. Berdasarkan data tahun 2011 saja sedikitnya ada 218 TKI di luar negeri yang terancam hukuman mati. Mereka tersebar di empat negara yakni, Malaysia 151 orang, Arab Saudi 43 orang, China 22 orang, dan Singapura 2 orang.
"Hal ini disebabkan pengawasan pemerintah terhadap TKI di luar negeri masih kurang. Kondisi ini diperparah sikap perusahaan-perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang kurang peduli terhadap derita TKI yang disalurkannya ke luar negeri," ucapnya.
Herlini meminta pemerintah memperpanjang moratorium pengiriman TKI ke luar negeri. Selama ini penanganan kasus TKI yang dilakukan pemerintah sama sekali tidak menyentuh akar persoalan, seperti
yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang perlindungan.
"Moratorium harus diperpanjang sebelum pemerintah memberikan rasa aman. Sebenarnya keinginan TKI simpel yaitu terjaminnya keamanan mereka di tempat kerja," jelas Herlini.
Lebih jauh politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menyarankan pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan koordinasi dalam menangani permasalahan keamanan buruh migran, dalam hal ini Kemenakertras dan BNP2TKI. (wbs)
keamanan, maka moratorium harus terus diperpanjang.
Anggota Komisi IX DPR Herlini Amran meminta pemerintah dalam hal ini, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), berani membuat terobosan dalam mengatasi permasalahan TKI.
"Kalau tidak, para TKI akan terus berguguran akibat vonis hukuman mati," tutur Herlini di Jakarta, Selasa (4/1/2011).
Menurutnya, setiap tahun negara memperoleh devisa dari subsektor ini mencapai Rp44 triliun. Tidak salah kalau mereka disebut pahlawan devisa negara, sekaligus membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di dalam negeri.
"Tapi, apakah sumbangan mereka sudah sebanding dengan perjuangannya?" ucap Herlini.
Dia memaparkan, kisah penganiayaan TKI masih kerap terjadi. Berdasarkan data tahun 2011 saja sedikitnya ada 218 TKI di luar negeri yang terancam hukuman mati. Mereka tersebar di empat negara yakni, Malaysia 151 orang, Arab Saudi 43 orang, China 22 orang, dan Singapura 2 orang.
"Hal ini disebabkan pengawasan pemerintah terhadap TKI di luar negeri masih kurang. Kondisi ini diperparah sikap perusahaan-perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang kurang peduli terhadap derita TKI yang disalurkannya ke luar negeri," ucapnya.
Herlini meminta pemerintah memperpanjang moratorium pengiriman TKI ke luar negeri. Selama ini penanganan kasus TKI yang dilakukan pemerintah sama sekali tidak menyentuh akar persoalan, seperti
yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang perlindungan.
"Moratorium harus diperpanjang sebelum pemerintah memberikan rasa aman. Sebenarnya keinginan TKI simpel yaitu terjaminnya keamanan mereka di tempat kerja," jelas Herlini.
Lebih jauh politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menyarankan pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan koordinasi dalam menangani permasalahan keamanan buruh migran, dalam hal ini Kemenakertras dan BNP2TKI. (wbs)
()
Explore More