Setgab koalisi, sikap PKS ditentukan Februari

Sindonews.com– Hingga kini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan sikap keluar atau tetap bergabung dengan koalisi pendukung pemerintahan Presiden-Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Sikap itu baru akan ditentukan pada sidang Majelis Syura PKS pada Februari 2012 mendatang.

Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal menyatakan, dirinya belum mengetahui secara pasti apakah Majelis Syura akan mengagendakan pembahasan serius menyangkut hilangnya satu kursi menteri dari PKS di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II hasil reshuffle baru-baru ini.

Menurut dia, desakan agar sidang Majelis Syura digelar pada November lalu itu merupakan usulan dari rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang diperkuat pengurus wilayah.

Usulan tersebut dipertimbangkan ulang berdasarkan jadwal agenda PKS selama kurun waktu lima tahun. Berdasarkan hasil pertimbangan internal pengurus, sidang Majelis Syura ditetapkan digelar pada Februari mendatang.

” Jadi,agendapadaNovember lalu itu baru sebatas usulan di rapimnas yang diperkuat oleh pengurus wilayah,” terangnya, Jakarta, 1 Januari 2012.

Mengenai sikap PKS, Mustafa menilai, pencopotan Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata sama sekali tidak terkait dengan faktor profesionalitas kinerja.

Berdasarkan hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan Kementerian Riset dan Teknologi berstatus wajar tanpa pengecualian (WTP). Karena itu, pihaknya akan menilai apakah pergantian menterinya itu berdasarkan kebutuhan formasi KIB II,politis, atau faktor profesionalitas.

”Faktor profesionalitas itu tidak terkait dengan pergantian menteri. Ini nanti yang akan kita nilai,”ujarnya.

Mustafa menekankan,PKS tidak akan melandasi kebijakan politiknya dengan kepentingan pragmatis, melainkan akan lebih mengedepankan kepentingan yang lebih besar, khususnya capaian pemerintah.

Dia membantah jika belakangan ini sikap kritis PKS terhadap pemerintahan SBY-Boediono mulai melemah,tapi justru sebaliknya.PKS lebih kritis untuk perbaikan internal pemerintah.

”Kita akan lebih kritis untuk perbaikan di dalam. Mekanisme check and balances antara legislatif dan eksekutif perlu ditegakkan,”tegasnya.

Bahkan,lanjut Mustafa, hasil survei internal PKS menunjukkan mayoritas kader menginginkan agar partai ini keluar dari partai koalisi.Meski demikian, hasil riset tersebut tidak secara otomatis menjadi pertimbangan utama PKS keluar dari koalisi.

”Kita punya mentalitas sebagai oposisi, tetapi kita tidak boleh melandasi sikap keluar dari koalisi pada hasil survei saja,melainkan juga harus berpikir panjang ke depan, terlebih bangsa ini tengah memiliki banyak masalah,” tandas Mustafa.

Sementara itu,Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Sohibul Iman menyatakan, sikap kritis Fraksi PKS terhadap kasus Century tidak terkait dengan posisi partainya yang tergabung dalam koalisi pemerintahan,tapi berkaitan dengan penegakan hukum.

Bahkan, pemerintah sendiri pun sebenarnya menghendaki kasus Century ini diusut hingga tuntas. ”Ini bukan soal koalisi atau tidak koalisi.Kasus Century ini soal penegakan hukum dan pemerintah juga menghendaki kasus Century ini diusut tuntas,”tuturnya.

Dia menambahkan,hasil audit forensik BPK terhadap kasus Bank Century harus tetap ditindaklanjuti DPR,terutama oleh Tim Pengawas (Timwas) Century DPR dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

”Meski hasilnya seperti itu, audit forensik BPK bukan akhir dari kasus Century.Kami harap audit forensik BPK ditindaklanjutiTimwas,” imbuhnya.

Di tempat terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Mohammad Jafar Hafsah mengharapkan, tahun 2012 ini partner koalisi bisa lebih konsisten menjalankan koalisi. Pihaknya tidak ingin fraksi koalisi terus menjalankan politik dua kaki.

”Berpolitik adalah pilihan dan jika sudah menentukan pilihan, harus dijalankan secara konsisten. Dalam hidup harus konsekuen dan konsisten dengan pilihan kita,”katanya.

Menurut dia, partai yang memainkan politik dua kaki, satu kaki di koalisi dan satu kaki lagi terus saja menjelek-jelekkan pemerintahan koalisi, justru akan mendapatkan penilaian buruk dari masyarakat.

Adapun mengenai kemungkinan meningkatnya eskalasi politik pada 2012 ini, Jafar mengingatkan bahwa 2012 harus digunakan untuk meningkatkan kerja yang implementatif dan riil yang langsung bersentuhan dengan rakyat.

”Nanti pada 2013 barulah boleh kita memasuki masa menuju 2014.Pada 2012 ini jangan macam-macam dulu. Kita kawal pemerintahan ini dengan baik,” ungkapnya.

Khusus untuk Demokrat, Jafar mengharapkan tahun 2012 memberikan sinergi yang besar terhadap kesejahteraan rakyat.