Menko PMK Ajak Pakar Perkuat Penanganan Pandemi Corona

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin untuk menangani pandemi virus Corona atau Covid-19 yang melanda Tanah Air.

Dia memastikan dalam penanganan Corona akan terus melibatkan pemerintah daerah, lembaga, akademisi, dan masyarakat.

“Tidak ada keinginan pemerintah untuk melepas kasus ini. Kami justru berharap dan mengajak seluruh masyakat Indonesia untuk berpartisipasi bersatu melawan Covid-19,” ujar Muhadjir seperti dalam keterangan pers Kemenko PMK, Selasa (7/4/2020).

Keseriusan itu ditunjukkan dengan memberlakukan pembatasan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Tidak hanya mempertimbangkan faktor kesehatan, kebijakan itu juga diterapkan untuk mendukung kondisi sosial ekonomi saat ini hingga pascawabah.

Dalam pertemuan dengan para pakar permodelan dari sejumlah universitas di kantornya, Senin 6 April 2020, Muhadjir mengajak akademisi bersinergi menangani pandemi Covid-19 yang jumlah kasusnya diperkirakan akan terus bertambah.

Menurut dia, jumlah kasus yang terdeteksi saat ini ibarat fenomena gunung es. “Hampir dipastikan angka kasus positif Covid-19 jauh lebih besar dibanding yang tercatat hingga kini, bahkan masih akan terus meningkat tajam,” beber Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2016-2019 tersebut.

Muhadjir mengajak para pakar tersebut untuk membantu penguatan penetapan kebijakan terkait penanganan Covid-19. Misalnya, dengan membantu dalam permodelan dan memberikan laporan terbaru secara berkala mengenai status-status Covid-19.

Di antara yang hadir, salah satu pakar permodelan yang hadir dari Tim Ahli dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono mengatakan, mendukung kebijakan PSBB yang telah ditetapkan pemerintah. Dia meminta agar strategi itu dijalankan secara agresif untuk mengantisipasi ledakan kasus.

“Kebijakan yang diambil itu tentunya harus dua langkah di depan virus (Corona). PSBB sebaiknya langsung diberlakukan secara nasional. Bila tidak, ini akan menjadi kekhawatiran jika ledakan kasus terjadi dalam tempo yang sama. Hal itu akan berdampak pada fasilitas kesehatan yang nantinya tidak akan cukup,” pesan Pandu.