Apresiasi Ditiadakannya UN, Hetifah Harap Juknis Segera Keluar
Selasa, 24 Maret 2020 - 16:29 WIB
Apresiasi Ditiadakannya UN, Hetifah Harap Juknis Segera Keluar
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo memutuskan untuk meniadakan Ujian Nasional (UN) tahun ini guna mencegah persebaran virus Covid-19. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengapresiasi langkah tersebut.
"Saat ini prioritas kita semua adalah keselamatan masyarakat, terutama anak-anak kita. Jika UN tetap dilaksanakan, potensi penyebarannya besar sekali karena akan banyak orang berkumpul," ujarnya, Selasa (24/3/2020).
Hetifah menambahkan, evaluasi dan penentuan kelulusan siswa dapat dilakukan dengan cara-cara lainnya. "Ada beberapa opsi, antara lain ujian tertulis secara online, proyek akhir tahun, nilai rapor sebelumnya, dan lain-lain. Hal ini sebaiknya diserahkan kepada masing-masing sekolah untuk memilih opsi yang paling sesuai dengan keadaan siswanya," paparnya. (Baca juga: UN Ditiadakan Gara-Gara Corona, Perasaan Siswa Campur Aduk ).
Lebih lanjut Hetifah menyampaikan bahwa saat ini sudah banyak masyarakat yang bertanya terkait hal ini. "Sudah banyak pertanyaan yang masuk ke saya terkait pembatalan UN ini. Saya harap Kemendikbud segera menerbitkan juknis agar tidak menimbulkan kebingungan lebih lanjut di masyarakat," tegasnya.
Hetifah yang juga merupakan wakil ketua umum Partai Golkar ini menambahkan, sebaiknya Kemendikbud mempertimbangkan masukan masyarakat dalam penyusunan juknis ini. "Masukan publik sangat diperlukan agar penilaian dapat berlangsung baik dan adil. Masyarakat dan sekolah yang lebih paham praktiknya, input-inputnya harus diakomodir," pungkasnya.
"Saat ini prioritas kita semua adalah keselamatan masyarakat, terutama anak-anak kita. Jika UN tetap dilaksanakan, potensi penyebarannya besar sekali karena akan banyak orang berkumpul," ujarnya, Selasa (24/3/2020).
Hetifah menambahkan, evaluasi dan penentuan kelulusan siswa dapat dilakukan dengan cara-cara lainnya. "Ada beberapa opsi, antara lain ujian tertulis secara online, proyek akhir tahun, nilai rapor sebelumnya, dan lain-lain. Hal ini sebaiknya diserahkan kepada masing-masing sekolah untuk memilih opsi yang paling sesuai dengan keadaan siswanya," paparnya. (Baca juga: UN Ditiadakan Gara-Gara Corona, Perasaan Siswa Campur Aduk ).
Lebih lanjut Hetifah menyampaikan bahwa saat ini sudah banyak masyarakat yang bertanya terkait hal ini. "Sudah banyak pertanyaan yang masuk ke saya terkait pembatalan UN ini. Saya harap Kemendikbud segera menerbitkan juknis agar tidak menimbulkan kebingungan lebih lanjut di masyarakat," tegasnya.
Hetifah yang juga merupakan wakil ketua umum Partai Golkar ini menambahkan, sebaiknya Kemendikbud mempertimbangkan masukan masyarakat dalam penyusunan juknis ini. "Masukan publik sangat diperlukan agar penilaian dapat berlangsung baik dan adil. Masyarakat dan sekolah yang lebih paham praktiknya, input-inputnya harus diakomodir," pungkasnya.
(zik)
