Kejar Target Kemiskinan 7%, Mensos Optimalkan Peran Bansos PKH
Rabu, 12 Februari 2020 - 14:51 WIB
Kejar Target Kemiskinan 7%, Mensos Optimalkan Peran Bansos PKH
A
A
A
JAKARTA - Menteri Sosial Juliari P. Batubara memastikan jajaran Kementerian Sosial terus meningkatkan upaya percepatan penurunan angka kemiskinan. Khususnya terkait arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada pleno tim nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), hari ini.
Dalam Rapat Pleno TNP2K Wapres menekankan kembali target RPJMN 2020–2024 dalam menurunkan tingkat kemiskinan antara 7% (moderat) hingga 6,5% (optimistis) akhir tahun 2024.
Mensos Juliari menyatakan, Kementerian Sosial siap menindaklanjuti hasil Rakor TNP2K dalam mencapai target penurunan angka kemiskinan.
"Selain melalui bantuan sosial yang sudah berjalan, Kemensos juga meningkatkan kualitas bantuan. Kami juga mendorong graduasi para penerima manfaat agar mereka mandiri. Tidak kalah penting, Kemensos juga meningkatkan kualitas data penerima bansos, dengan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” kata Mensos Juliari di Jakarta, Selasa (11/2/2020).
Dalam rilis TNP2K, Wapres meminta menteri terkait termasuk Menteri Sosial berkoordinasi dan memastikan perbaikan sistem perlindungan sosial agar lebih dapat mengatasi permasalahan kesejahteraan pada setiap tahapan kehidupan.
Wapres juga meminta program-program perlindungan sosial menjangkau setiap kelompok miskin dan rentan, dan program diimplementasikan secara efektif.
Arahan Wapres ini sejalan dengan paradigma pembangunan inklusif dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang dikembangkan Kemensos. Paradigma inklusif diakomodasi Kemensos dalam tagline baru #KemensosHADIR. Dimana “I” adalah ‘inklusif’ berarti dalam bekerja selalu melibatkan semua stakeholders.
“Kami terus memperkuat program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang tahun ini menjangkau 10 juta keluarga. Kemudian Kemensos juga mulai mentransformasikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi Program Sembako. Dimana indeks dan komponen Program Sembako ditambah,” kata Mensos Juliari.
Akhir Januari, Mensos Juliari meresmikan transformasi bansos dari BPNT kepada Program Sembako dimana indeks dari Rp110.000/KPM/bulan menjadi Rp150.000/KPM/bulan. Selain itu komponen bahan pangan juga diperbanyak, dari beras dan telur pada skema BPNT, kini ditambah pilihannya dengan ayam, daging dan kacang-kacangan.
“Adanya tambahan Rp40.000 per bulan itu kami rekomendasikan untuk membeli daging, ikan, ayam, dan kacang-kacangan,” kata Mensos.
Penambahan komoditas selain beras dan/atau telur untuk memperhatikan gizi bagi masyarakat. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM), Andi ZA Dulung menyampaikan, kenaikan indeks bantuan dan penambahan jenis bahan pangan tersebut diharapkan pengeluaran KPM dapat ditekan dan mereka menjadi lebih mandiri.
“Kenaikan (indeks bantuan) ini selain bertujuan untuk menekan pengeluaran mereka (KPM), tujuan lainnya adalah untuk membentuk mereka menjadi lebih mandiri," kata Dirjen PFM.
Program BPNT yang akan bertransformasi menjadi Program Sembako memberikan kontribusi pada penurunan persentase penduduk miskin dan ketimpangan pengeluaran penduduk di Indonesia.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen, angka tersebut menurun 0,19 persen jika dibandingkan pada bulan Maret 2019 yang sebesar 9,41 persen.
Dalam Rapat Pleno TNP2K Wapres menekankan kembali target RPJMN 2020–2024 dalam menurunkan tingkat kemiskinan antara 7% (moderat) hingga 6,5% (optimistis) akhir tahun 2024.
Mensos Juliari menyatakan, Kementerian Sosial siap menindaklanjuti hasil Rakor TNP2K dalam mencapai target penurunan angka kemiskinan.
"Selain melalui bantuan sosial yang sudah berjalan, Kemensos juga meningkatkan kualitas bantuan. Kami juga mendorong graduasi para penerima manfaat agar mereka mandiri. Tidak kalah penting, Kemensos juga meningkatkan kualitas data penerima bansos, dengan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” kata Mensos Juliari di Jakarta, Selasa (11/2/2020).
Dalam rilis TNP2K, Wapres meminta menteri terkait termasuk Menteri Sosial berkoordinasi dan memastikan perbaikan sistem perlindungan sosial agar lebih dapat mengatasi permasalahan kesejahteraan pada setiap tahapan kehidupan.
Wapres juga meminta program-program perlindungan sosial menjangkau setiap kelompok miskin dan rentan, dan program diimplementasikan secara efektif.
Arahan Wapres ini sejalan dengan paradigma pembangunan inklusif dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang dikembangkan Kemensos. Paradigma inklusif diakomodasi Kemensos dalam tagline baru #KemensosHADIR. Dimana “I” adalah ‘inklusif’ berarti dalam bekerja selalu melibatkan semua stakeholders.
“Kami terus memperkuat program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang tahun ini menjangkau 10 juta keluarga. Kemudian Kemensos juga mulai mentransformasikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi Program Sembako. Dimana indeks dan komponen Program Sembako ditambah,” kata Mensos Juliari.
Akhir Januari, Mensos Juliari meresmikan transformasi bansos dari BPNT kepada Program Sembako dimana indeks dari Rp110.000/KPM/bulan menjadi Rp150.000/KPM/bulan. Selain itu komponen bahan pangan juga diperbanyak, dari beras dan telur pada skema BPNT, kini ditambah pilihannya dengan ayam, daging dan kacang-kacangan.
“Adanya tambahan Rp40.000 per bulan itu kami rekomendasikan untuk membeli daging, ikan, ayam, dan kacang-kacangan,” kata Mensos.
Penambahan komoditas selain beras dan/atau telur untuk memperhatikan gizi bagi masyarakat. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM), Andi ZA Dulung menyampaikan, kenaikan indeks bantuan dan penambahan jenis bahan pangan tersebut diharapkan pengeluaran KPM dapat ditekan dan mereka menjadi lebih mandiri.
“Kenaikan (indeks bantuan) ini selain bertujuan untuk menekan pengeluaran mereka (KPM), tujuan lainnya adalah untuk membentuk mereka menjadi lebih mandiri," kata Dirjen PFM.
Program BPNT yang akan bertransformasi menjadi Program Sembako memberikan kontribusi pada penurunan persentase penduduk miskin dan ketimpangan pengeluaran penduduk di Indonesia.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen, angka tersebut menurun 0,19 persen jika dibandingkan pada bulan Maret 2019 yang sebesar 9,41 persen.
(akn)
