Negara Diminta Jangan Dikalahkan dengan Kontraktor Gas Alam
Rabu, 08 Januari 2020 - 12:04 WIB
Negara Diminta Jangan Dikalahkan dengan Kontraktor Gas Alam
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perindustrian meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka keran impor gas atau LNG untuk swasta karena harga gas domestik tidak lagi ekonomis untuk industri dalam negeri dan kelihatan-nya akan disetujui oleh Jokowi.
Hal ini dikatakan Ketua DPP Hanura, Inas Nasrullah Zubir. Menurutnya, jika Jokowi menyetujui import LNG tersebut maka rakyat akan beranggapan bahwa Presiden tidak konsisten.
"Karena bukankah beberapa waktu lalu beliau sangat marah setelah mengetahui bahwa defisit neraca perdagangan. Disebabkan lebih banyak oleh impor migas," kata Inas Zubir, Rabu (8/1/2020).
"Selain itu juga masyarakat akan beranggapan bahwa negara ternyata dikalahkan oleh penguasa-penguasa sumur gas alam Indonesia yang sebagian besar adalah asing," tambahnya.
Padahal selama ini, kata dia Inas, para kontraktor kontrak kerja sama atau K3S sudah menikmati cost recovery, yakni semua biaya operasional kontraktor diganti oleh negara.
"Berdasarkan angka cost recovery, realisasi lifting gas, sudah seharusnya pemerintah melalui SKK Migas bisa menghitung harga keekonomian gas di hulu," jelasnya.
"Untuk kemudian dinegosiasikan kembali dengan para K3S tersebut, bahkan pemerintah seharusnya bisa meminta K3S tersebut transparan dalam menghitung harga gas di well head," tandasnya.
Hal ini dikatakan Ketua DPP Hanura, Inas Nasrullah Zubir. Menurutnya, jika Jokowi menyetujui import LNG tersebut maka rakyat akan beranggapan bahwa Presiden tidak konsisten.
"Karena bukankah beberapa waktu lalu beliau sangat marah setelah mengetahui bahwa defisit neraca perdagangan. Disebabkan lebih banyak oleh impor migas," kata Inas Zubir, Rabu (8/1/2020).
"Selain itu juga masyarakat akan beranggapan bahwa negara ternyata dikalahkan oleh penguasa-penguasa sumur gas alam Indonesia yang sebagian besar adalah asing," tambahnya.
Padahal selama ini, kata dia Inas, para kontraktor kontrak kerja sama atau K3S sudah menikmati cost recovery, yakni semua biaya operasional kontraktor diganti oleh negara.
"Berdasarkan angka cost recovery, realisasi lifting gas, sudah seharusnya pemerintah melalui SKK Migas bisa menghitung harga keekonomian gas di hulu," jelasnya.
"Untuk kemudian dinegosiasikan kembali dengan para K3S tersebut, bahkan pemerintah seharusnya bisa meminta K3S tersebut transparan dalam menghitung harga gas di well head," tandasnya.
(maf)
