Pemuda Muhammadiyah Kecam Aksi Represif China terhadap Muslim Uighur
Senin, 16 Desember 2019 - 16:42 WIB
Pemuda Muhammadiyah Kecam Aksi Represif China terhadap Muslim Uighur
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah menyikapi pemberitaan media Wall Street Journal yang menyebut ormas Islam di Indonesia bungkam menyikapi penindasan muslim Uighur karena disuap oleh China.
Ketua Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammdiyah, Razikin menilai pemberitaan tersebut upaya untuk menyudutkan ormas Islam di Indonesia, baik Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama (NU) di satu sisi.
"Pada sisi lain, dapat juga dimaknai sebagai pemantik agar ormas seperti Muhammadiyah lebih keras lagi bersikap dalam upaya membangun solidaritas pembelaaan kepada komunitas muslim Uighur," ujar Razikin dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Senin (16/12/2019). (Baca juga: PKS Ajak Indonesia Bela Uighur Seperti Bela Palestina )
Dia menilai Pemerintah China sedang berusaha keras untuk membentuk suatu identitas kesatuan bangsa China. Namun, kata dia, Pemerintah China justru melanggar HAM terhadap kelompok Uighur.
Menurut dia, banyak persoalan HAM fundamental dari etnik Uighur yang tidak bisa ditegakkan, seperti hak untuk mengekspresikan identitas kulturalnya, hak untuk bebas diskriminasi dalam banyak aspek kehidupan seperti mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan rasa aman, dan hak-hak lainnya. (Baca juga: Penjelasan Duta Besar China Terkait Situasi Muslim Uighur )
Dia mengatakan, kebijakan Pemerintah China dalam membangun nasionalismenya lebih banyak dijalankan dengan cara-cara represi dan diskriminasi terhadap minoritas etnik Uighur di Xinjiang ketimbang memberikan sebuah empowerment.
Diskriminasi tersebut, kata dia, terpotret secara jelas dengan tidak diakuinya identitas lokal etnik Uighur dengan memaksakan memberikan identitas baru sebagai bangsa China. Identitas baru tersebut dapat menghilangkan identitas-identitas lokal yang telah lama melekat dalam diri masyarakat Uighur.
Menurut Razikin, pelanggaran lain Pemerintah China terkait hak-hak esensial muslim Uighur seperti hak mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi, hak untuk hidup aman, hak untuk dapat mengekspresikan identitas kulturalnya, dan hak-hak fundamental lainnya.
Rentetan represi dan diskriminasi tersebut memunculkan pergolakan serta usaha-usaha pemberontakan.
"Kami bisa memahami semakin direpresi, terkadang orang justru akan semakin memberontak dan aksi-aksi separatisme ini bisa jadi merupakan manifestasi dari rasa frustasi masyarakat Uighur karena terus mengalami diskriminasi dan represi Pemerintah China," ungkapnya.
Karena itu, lanjut dia, Pemerintah China menggunakan retorika melawan radikalisme, ekstrimisme dan terorisme untuk membenarkan tindakan pembantaian terhadap muslim Uighur. "Itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena itu kami sangat mengecamnya," tuturnya.
Ketua Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammdiyah, Razikin menilai pemberitaan tersebut upaya untuk menyudutkan ormas Islam di Indonesia, baik Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama (NU) di satu sisi.
"Pada sisi lain, dapat juga dimaknai sebagai pemantik agar ormas seperti Muhammadiyah lebih keras lagi bersikap dalam upaya membangun solidaritas pembelaaan kepada komunitas muslim Uighur," ujar Razikin dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Senin (16/12/2019). (Baca juga: PKS Ajak Indonesia Bela Uighur Seperti Bela Palestina )
Dia menilai Pemerintah China sedang berusaha keras untuk membentuk suatu identitas kesatuan bangsa China. Namun, kata dia, Pemerintah China justru melanggar HAM terhadap kelompok Uighur.
Menurut dia, banyak persoalan HAM fundamental dari etnik Uighur yang tidak bisa ditegakkan, seperti hak untuk mengekspresikan identitas kulturalnya, hak untuk bebas diskriminasi dalam banyak aspek kehidupan seperti mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan rasa aman, dan hak-hak lainnya. (Baca juga: Penjelasan Duta Besar China Terkait Situasi Muslim Uighur )
Dia mengatakan, kebijakan Pemerintah China dalam membangun nasionalismenya lebih banyak dijalankan dengan cara-cara represi dan diskriminasi terhadap minoritas etnik Uighur di Xinjiang ketimbang memberikan sebuah empowerment.
Diskriminasi tersebut, kata dia, terpotret secara jelas dengan tidak diakuinya identitas lokal etnik Uighur dengan memaksakan memberikan identitas baru sebagai bangsa China. Identitas baru tersebut dapat menghilangkan identitas-identitas lokal yang telah lama melekat dalam diri masyarakat Uighur.
Menurut Razikin, pelanggaran lain Pemerintah China terkait hak-hak esensial muslim Uighur seperti hak mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi, hak untuk hidup aman, hak untuk dapat mengekspresikan identitas kulturalnya, dan hak-hak fundamental lainnya.
Rentetan represi dan diskriminasi tersebut memunculkan pergolakan serta usaha-usaha pemberontakan.
"Kami bisa memahami semakin direpresi, terkadang orang justru akan semakin memberontak dan aksi-aksi separatisme ini bisa jadi merupakan manifestasi dari rasa frustasi masyarakat Uighur karena terus mengalami diskriminasi dan represi Pemerintah China," ungkapnya.
Karena itu, lanjut dia, Pemerintah China menggunakan retorika melawan radikalisme, ekstrimisme dan terorisme untuk membenarkan tindakan pembantaian terhadap muslim Uighur. "Itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena itu kami sangat mengecamnya," tuturnya.
(dam)
