Menhub Galang Dukungan Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO
A
A
A
LONDON - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi meminta dukungan negara anggota International Maritim Organization (IMO) untuk memilih Indonesia kembali menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C periode 2020-2010 pada acara resepsi diplomatik yang digelar di Church House Westminster, London pada hari ini (27/11/2019).
“Sejak menjadi anggota IMO tahun 1961, Indonesia telah secara aktif memberikan kontribusi di dunia maritim dengan menunjukkan komitmennya mengimplementasikan berbagai macam instrumen legal IMO untuk memperkuat keselamatan dan keamanan pelayaran.”
Demikian disampaikan oleh Menhub Budi saat membuka acara resepsi diplomatik yang dihadiri oleh Sekjen IMO, Kitack Lim dan perwakilan negara-negara anggota IMO yang lain.
Menhub Budi menyampaikan, bahwa melalui keanggotaan di dewan IMO, Indonesia dapat terus bekerjasama dengan anggota IMO yang lain dalam upaya menciptakan pelayaran yang berwawasan lingkungan dengan mengurangi pencemaran usara dan dampaknya bagi lingkungan.
“Upaya ini antara lain dapat dilaksanakan dengan cara mengoperasikan eco-park, memodernisasikan armada kapal, serta memperbaiki pengawasan lingkungan terhadap armada pelayaran,” jelas Menhub Budi.
Pada kesempatan tersebut, Menhub Budi juga menginformasikan tentang pencalonan Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia (BPK) sebagai eksternal auditor IMO Periode 2020-2023.
Menurut Budi, pencalonan BPK sebagai eksternal auditor tersebut juga merupakan wujud komitmen Indonesia untuk memberikan dukungan maksimal kepada IMO.
“Dengan pengalaman bergengsi BPK menjadi eksternal auditor di International Atomic Energy Agency (IAEA), kami yakin BPK dapat bekerja dengan profesional dan cost-efficient sebagai anggota IMO,” ujarnya.
Indonesia berkomitmen untuk meneruskan kerjasama yang baik dengan IMO di dalam mewujudkan pelayaran yang selamat, aman dan ramah lingkungan.
“Oleh sebab itu, saya meminta dukungan negara-negara anggota IMO untuk memilih Indonesia di pencalonan dewan IMO Kategori C periode 2020-2021 dan juga sebagai eksternal auditor IMO periode 2020-2023,” tutup Budi.
Hadir pada acara diplomatic reception dimaksud adalah Wakil Ketua BPK, DR. Agus Joko Purnomo, Wakil Sekretaris Kabinet, Ratih Nurdiati, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Ingfris, Rizal Sukma, Wakil Kepala Perwakilan KBRI, Adam Mulawarman Tugio, Dirjen Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo, Utusan Khusus Menteri Perhubungan untuk IMO, Laksamana (purn) Marsetio, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Atase Perhubungan RI untuk London, Lollan Panjaitan, PT. Pelindo II, PT. Biro Klasifikasi Indonesia, PT. Pelni, serta DPP INSA.
“Sejak menjadi anggota IMO tahun 1961, Indonesia telah secara aktif memberikan kontribusi di dunia maritim dengan menunjukkan komitmennya mengimplementasikan berbagai macam instrumen legal IMO untuk memperkuat keselamatan dan keamanan pelayaran.”
Demikian disampaikan oleh Menhub Budi saat membuka acara resepsi diplomatik yang dihadiri oleh Sekjen IMO, Kitack Lim dan perwakilan negara-negara anggota IMO yang lain.
Menhub Budi menyampaikan, bahwa melalui keanggotaan di dewan IMO, Indonesia dapat terus bekerjasama dengan anggota IMO yang lain dalam upaya menciptakan pelayaran yang berwawasan lingkungan dengan mengurangi pencemaran usara dan dampaknya bagi lingkungan.
“Upaya ini antara lain dapat dilaksanakan dengan cara mengoperasikan eco-park, memodernisasikan armada kapal, serta memperbaiki pengawasan lingkungan terhadap armada pelayaran,” jelas Menhub Budi.
Pada kesempatan tersebut, Menhub Budi juga menginformasikan tentang pencalonan Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia (BPK) sebagai eksternal auditor IMO Periode 2020-2023.
Menurut Budi, pencalonan BPK sebagai eksternal auditor tersebut juga merupakan wujud komitmen Indonesia untuk memberikan dukungan maksimal kepada IMO.
“Dengan pengalaman bergengsi BPK menjadi eksternal auditor di International Atomic Energy Agency (IAEA), kami yakin BPK dapat bekerja dengan profesional dan cost-efficient sebagai anggota IMO,” ujarnya.
Indonesia berkomitmen untuk meneruskan kerjasama yang baik dengan IMO di dalam mewujudkan pelayaran yang selamat, aman dan ramah lingkungan.
“Oleh sebab itu, saya meminta dukungan negara-negara anggota IMO untuk memilih Indonesia di pencalonan dewan IMO Kategori C periode 2020-2021 dan juga sebagai eksternal auditor IMO periode 2020-2023,” tutup Budi.
Hadir pada acara diplomatic reception dimaksud adalah Wakil Ketua BPK, DR. Agus Joko Purnomo, Wakil Sekretaris Kabinet, Ratih Nurdiati, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Ingfris, Rizal Sukma, Wakil Kepala Perwakilan KBRI, Adam Mulawarman Tugio, Dirjen Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo, Utusan Khusus Menteri Perhubungan untuk IMO, Laksamana (purn) Marsetio, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Atase Perhubungan RI untuk London, Lollan Panjaitan, PT. Pelindo II, PT. Biro Klasifikasi Indonesia, PT. Pelni, serta DPP INSA.
(atk)