Kurangi Beban Buruh, Pemprov Jateng Upayakan Lengkapi Fasilitas

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 35 Kabupaten Kota. Rata-rata, kenaikan upah di seluruh Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,57% di atas ketetapan Kemenaker yang hanya 8,51%.

Tak hanya soal gaji, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebenarnya telah memberikan sejumlah fasilitas kepada buruh. Di antaranya transportasi murah Rp1000 dengan moda transportasi umum Trans Jateng dan sejumlah rusunawa.

Saat ini, sudah ada tiga koridor Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng yang beroperasi, yakni rute Semarang-Bawen, Purwokerto-Purbalingga dan Semarang-Kendal. Dalam waktu dekat, beberapa jalur lain akan segera dilayani transportasi nyaman dan murah ini.

Selain itu, sejumlah rusunawa khusus untuk buruh juga sudah dibangun di provinsi ini. Di antaranya Rusunawa Jrakah Kota Semarang, Rusunawa Gedanganak Kabupaten Semarang, Rusunawa Tempuran dan Gunung Pring di Magelang serta Rusunawa Mojosongo di Boyolali.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, sebenarnya banyak buruh yang menuntut upah tinggi karena ada banyak persoalan di belakang mereka. Dirinya pernah menanyakan, ternyata ada banyak hal yang membuat mereka khawatir tidak dapat memenuhi dengan upah yang minim.

"Saya tanya, apa problemnya? Ternyata soal kesehatan, perumahan, transportasi, pendidikan menjadi faktor utama. Maka negara harus hadir dan melakukan intervensi," kata Ganjar di Semarang (22/11/2019).

Untuk mengelola kesehatan, saat ini sudah ada BPJS yang mengcover para buruh. Ganjar juga sudah mengusulkan, agar iuran BPJS kelas tiga tidak dinaikkan pemerintah pusat.

Sementara untuk pendidikan, sudah ada program pemerintah yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diberikan. Mereka yang benar-benar kurang mampu, didorong agar mendapatkan fasilitas itu.

"Soal transportasi dan perumahan juga sudah kami dorong. Kami sudah koordinasi dengan Kementerian PUPR dan BPJS untuk memperbanyak perumahan untuk buruh. Saya juga sudah minta ke Kementerian Perhubungan untuk penambahan bus BRT sebagai subsidi kami ke buruh tentang transportasi murah dan nyaman," imbuhnya.

Tak hanya penyediaan fasilitas fisik, hal non fisik juga menjadi perhatian Ganjar. Salah satunya adalah menjaga inflasi di Jawa Tengah agar tidak tinggi, sehingga harga kebutuhan pokok dapat selalu stabil.

"Inflasi ini selalu kami jaga agar tetap stabil. Berbagai sistem sudah kami buat termasuk aplikasi Sihati untuk memantau perkembangan harga di pasaran dan memastikan stok aman dan tetap terjangkau," pungkasnya.

Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Pemprov Jateng tersebut cukup diapresiasi oleh para buruh. Meski belum optimal dan belum dapat mengcover seluruh kebutuhan buruh yang ada di Jawa Tengah, namun langkah tersebut dinilai sudah progresif.

"Itu langkah yang bagus, namun fasilitas-fasilitas semacam itu harus ditambah," kata Sekertaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jateng, Syariful Imaduddin.

Hal senada disampaikan Ketua DPD KSPN Kota Semarang, Heru Budi Utoyo. Menurut Heru, ke depan yang diharapkan buruh adalah rumah murah.

Menurutnya pembangunan rumah murah untuk buruh sangat penting agar para buruh tidak harus membayar sewa setiap bulannya. Dengan rumah murah itu, buruh dapat mencicil sebagai rumah milik sendiri.

"Penambahan trayek Trans Jateng juga harus diperluas sampai ke seluruh akses perusahaan dimana buruh bekerja. Agar nantinya, buruh dapat memanfaatkan fasilitas itu dan tidak perlu mengeluarkan cost lebih besar untuk transport," tutupnya.