Peneliti LIPI: Kesenjangan Sosial Tak Hanya di Indonesia Timur
Kamis, 07 November 2019 - 20:13 WIB
Peneliti LIPI: Kesenjangan Sosial Tak Hanya di Indonesia Timur
A
A
A
JAKARTA - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan ada sejumlah indikator untuk menilai kondisi Indonesia.
Di antaranya Siti menyebut, konteks demokrasi dan kontitusi yang bermanfaat untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
"Normatifnya sangat jelas, negeri kita itu gemah ripah loh jenawi (kekayaan alam yang berlimpah-red). Tapi saya sangat sepakat sekali bahwa ketimpangan antara yang kaya dan miskin sangat jauh sekali. Kemiskinan yang luar biasa ini menjadi catatan, kemudian ini yang disebut Indonesia maju masih sangat jauh," tutur Siti dalam Sarasehan bertajuk Indonesia Maju, kini dan nanti, di Kantor CDCC, Warung Jati, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2019).
Dalam paparannya, Siti menyinggung pentingnya penguatan otonomi daerah untuk membantu mengatasi kesenjangan sosial tersebut.
Dia menilai, dengan pengutan otonomi daerah maka kepala daerah seperti gubernur juga memiliki peran yang penting mempersempit kesenjangan sosial. "Supaya ada tanggung jawab gubernur-gubernur, ada cluster-cluster pemerataan," ujar Siti.
Siti menganggap bicara ketimpangan bukan saja tentang Indonesia Timur. Namun di Pulau Jawa masih terdapat kesenjangan yang menganga. Satu contoh di Jakarta, dia menyebut ada sekira 1 juta warga yang belum memiliki jamban sendiri.
Siti menyarankan, masalah ketimpangan ini bisa dikurangi selama semua pihak khususnya pemerintah mau kembali ke cita-cita reformasi. Kata Siti, cita-cita itu adalah penyelenggaraan pemerintah yang bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme .
"Di saat bersamaan nilai-nilai ideologi bangsa tidak menjadi acuan serius. Kemudian UU NKRI 45. Kita tidak boleh bosan terus menyampaikan amanat ini, karena ini sesungguhnya hajat hidup kita diatur," tuturnya.
Di antaranya Siti menyebut, konteks demokrasi dan kontitusi yang bermanfaat untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
"Normatifnya sangat jelas, negeri kita itu gemah ripah loh jenawi (kekayaan alam yang berlimpah-red). Tapi saya sangat sepakat sekali bahwa ketimpangan antara yang kaya dan miskin sangat jauh sekali. Kemiskinan yang luar biasa ini menjadi catatan, kemudian ini yang disebut Indonesia maju masih sangat jauh," tutur Siti dalam Sarasehan bertajuk Indonesia Maju, kini dan nanti, di Kantor CDCC, Warung Jati, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2019).
Dalam paparannya, Siti menyinggung pentingnya penguatan otonomi daerah untuk membantu mengatasi kesenjangan sosial tersebut.
Dia menilai, dengan pengutan otonomi daerah maka kepala daerah seperti gubernur juga memiliki peran yang penting mempersempit kesenjangan sosial. "Supaya ada tanggung jawab gubernur-gubernur, ada cluster-cluster pemerataan," ujar Siti.
Siti menganggap bicara ketimpangan bukan saja tentang Indonesia Timur. Namun di Pulau Jawa masih terdapat kesenjangan yang menganga. Satu contoh di Jakarta, dia menyebut ada sekira 1 juta warga yang belum memiliki jamban sendiri.
Siti menyarankan, masalah ketimpangan ini bisa dikurangi selama semua pihak khususnya pemerintah mau kembali ke cita-cita reformasi. Kata Siti, cita-cita itu adalah penyelenggaraan pemerintah yang bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme .
"Di saat bersamaan nilai-nilai ideologi bangsa tidak menjadi acuan serius. Kemudian UU NKRI 45. Kita tidak boleh bosan terus menyampaikan amanat ini, karena ini sesungguhnya hajat hidup kita diatur," tuturnya.
(dam)
