Pemerintah Berharap Tak Ada Demo Anarkistis saat Pelantikan DPR Baru
Senin, 30 September 2019 - 17:57 WIB
Pemerintah Berharap Tak Ada Demo Anarkistis saat Pelantikan DPR Baru
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengimbau elemen masyarakat tidak melakukan aksi demonstrasi yang anarkistis saat pelantikan DPR/MPR periode 2019-2024, Selasa 1 Oktober 2019.
“Kami mengambil langkah-langkah pasti dan terencana dengan mengatisipasi berbagai kemungkinan dalam pelantikan DPR/MPR terpilih 2019-2024, itu satu hal yang harus diantisipasi,” ungkap Wiranto saat konferensi pers mengenai situasi keamaan terkini, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta (30/9/2019).
Dia tidak melarang aksi demo. Namun pedemo harus menyampaikan pendapat sesuai perundang-undangan
"Dengan kata lain menyampaikan pendapat di muka umum itu dibolehkan oleh undang-undang. Dalam UU pengaturannya sangat ketat. Harus ada izin dari kepolisian, berapa jumlahnya? Temanya apa? di mana, jam berapa?” tutur Wiranto.
Menurut dia, jika dilakukan sesuai perundang-undangan maka demonstrasi tidak akan menakutkan. “Demontrasi tidak akan membuat masyarakat waswas dan khawatir. Demontrasi tidak akan mengganggu kehidupan aktivitas masyarakat. Kalau dilaksanakan sesuai aturan, nah masalahnya saat ini yang dihadapi adalah kemungkinan demonstrasi yang anarkis,” tuturnya.
Dia mengatakan jika demonstrasi yang justru melanggar aturan seperti menyerang petugas, membakar, merusak. Itu dikatakannya bukan lagi demonstrasi.
“Ini yang harus kita pahamkan kepada masyarakat. Oleh karena itu teman-teman yang demo jangan sampai mengarah kepada demotrasi yang anarkis. Jangan mau diprovokasi, didorong untuk melakukan anarkis. Itu bukan demonstrasi, bukan menyampaikan pendapat di muka umum. Tapi sudah melakukan aksi melawan hukum, yang disebut gerakan kerusuhan atau gerakan anarkis yang dilakukan oleh perusuh,” tuturnya.
Wiranto menegaskan agar demonstrasi tidak berubah menjadi kerusuhan. “Tentunya kita tidak ingin adik-adik kita yang demontrasi berubah menjadi perusuh, jangan sampai. Karena itu sangat merugikan kita semua, merugikan masyarakat, merugikan kepentingan umum,” tuturnya.
Dia mengatakan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri telah menyiapkan pasukan pengamanan. “Tentunya telah kita koordinasikan dengan pimpinan kepolisian, Kapolri dan Panglima TNI untuk mempersiapkan pasukan-pasukan, aparat keamanan yang tergabung dalam keamanan ini, sudah disiapkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan,” tuturnya.
Wiranto juga meminta agar masyarakat tenang dan tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari. “Harap tenang, tidak terganggu dengan demontrasi, laksanakan aktivitas sehari-hari. Tapi, kita juga mengingatkan kepada para demontran, jangan bertindak anarkis, jangan sampai bertindak mengganggu pelaksanaan proses pelantikan DPR yang merupakan amanat konstitusi, yang merupakan amanat langsung dari rakyat,” tuturnya.
“Kami mengambil langkah-langkah pasti dan terencana dengan mengatisipasi berbagai kemungkinan dalam pelantikan DPR/MPR terpilih 2019-2024, itu satu hal yang harus diantisipasi,” ungkap Wiranto saat konferensi pers mengenai situasi keamaan terkini, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta (30/9/2019).
Dia tidak melarang aksi demo. Namun pedemo harus menyampaikan pendapat sesuai perundang-undangan
"Dengan kata lain menyampaikan pendapat di muka umum itu dibolehkan oleh undang-undang. Dalam UU pengaturannya sangat ketat. Harus ada izin dari kepolisian, berapa jumlahnya? Temanya apa? di mana, jam berapa?” tutur Wiranto.
Menurut dia, jika dilakukan sesuai perundang-undangan maka demonstrasi tidak akan menakutkan. “Demontrasi tidak akan membuat masyarakat waswas dan khawatir. Demontrasi tidak akan mengganggu kehidupan aktivitas masyarakat. Kalau dilaksanakan sesuai aturan, nah masalahnya saat ini yang dihadapi adalah kemungkinan demonstrasi yang anarkis,” tuturnya.
Dia mengatakan jika demonstrasi yang justru melanggar aturan seperti menyerang petugas, membakar, merusak. Itu dikatakannya bukan lagi demonstrasi.
“Ini yang harus kita pahamkan kepada masyarakat. Oleh karena itu teman-teman yang demo jangan sampai mengarah kepada demotrasi yang anarkis. Jangan mau diprovokasi, didorong untuk melakukan anarkis. Itu bukan demonstrasi, bukan menyampaikan pendapat di muka umum. Tapi sudah melakukan aksi melawan hukum, yang disebut gerakan kerusuhan atau gerakan anarkis yang dilakukan oleh perusuh,” tuturnya.
Wiranto menegaskan agar demonstrasi tidak berubah menjadi kerusuhan. “Tentunya kita tidak ingin adik-adik kita yang demontrasi berubah menjadi perusuh, jangan sampai. Karena itu sangat merugikan kita semua, merugikan masyarakat, merugikan kepentingan umum,” tuturnya.
Dia mengatakan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri telah menyiapkan pasukan pengamanan. “Tentunya telah kita koordinasikan dengan pimpinan kepolisian, Kapolri dan Panglima TNI untuk mempersiapkan pasukan-pasukan, aparat keamanan yang tergabung dalam keamanan ini, sudah disiapkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan,” tuturnya.
Wiranto juga meminta agar masyarakat tenang dan tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari. “Harap tenang, tidak terganggu dengan demontrasi, laksanakan aktivitas sehari-hari. Tapi, kita juga mengingatkan kepada para demontran, jangan bertindak anarkis, jangan sampai bertindak mengganggu pelaksanaan proses pelantikan DPR yang merupakan amanat konstitusi, yang merupakan amanat langsung dari rakyat,” tuturnya.
(dam)
