Penerapan Perdasus Bisa Jadi Solusi Damai di Papua
Sabtu, 28 September 2019 - 00:56 WIB
Penerapan Perdasus Bisa Jadi Solusi Damai di Papua
A
A
A
JAKARTA - Konflik di Papua masih terus berlanjut. Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan kedamaian di Tanah Papua. Berbagai solusi ditawarkan sejumlah kalangan.
Guru Besar Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta (UNJ) James Tangkudung mengatakan, dalam mewujudkan perdamaian di Papua, cara yang harus dilakukan yaitu pemerintah pusat dan pemerintah paerah di Papua harus betul-betul melaksanakan Peraturan Daerah Otonomi Khusus (Perdasus) yang dibuat sejak 2001-2006.
"Perdasus seharusnya dijalankan dengan konsekuen sesuai dengan pasal-pasal dan langsung harus diimplentasikan. Ini bisa membuat rakyat Papua senang dijadikan sama seperti di Daerah Istimewa Aceh yang telah menjalankan Perdasus dengan baik," tuturnya di sela diskusi publik bertema "Solusi Damai untuk Papua" di Aula PGI Salemba Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2019).
Menurut Ketua Forum Komunikasi Pancasila ini, dirinya sudah berulang-ulang kali menyampaikan persoalan penerapan perdasus di Papua. "Ini harus diberdayakan dan diterapkan dengan sebaik-baik untuk kepentingan rakyat di Papua. Wakil-wakil rakyat di Papua juga harus benar-benar menyuarakan suara rakyat Papua. Saya mendukung seribu persen otsus di Papua harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya," sarannya.
Dikatakan James, gagasan Papua merdeka bukan merupakan opsi yang tepat karena status Papua sebagai bagian tidak terpisahkan dari NKRI sudah selesai. "Dan seperti yang dicita-cita dan diinginkan founding father negara kita yang di antaranya ada orang Papua dan bapak saya dari Sulawesi Utara, mereka para pendiri bangsa Indonesia berharap agar rakyat Indonesia sejatera adil dan makmur bersama-sama memasuki tahun 2045, sehingga anak cucu kita nanti dapat menikmatinya sampai pada abad keemasan 100 tahun bangsa Indonesia," tuturnya.
Dirinya mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang yang merata di seluruh pelosok tanah air dengan membangun infrastruktur dan menyetarakan harga BBM untuk tujuan pemerataan. "Saya rasa ke depan Presiden Jokowi harus lebih memberdayakan lagi khususnya rakyat di Papua," ucap James.
Dalam membangun tanah Papua, guru besar lulusan Jerman inipun berniat untuk membangun Papua Siber University di Tanah Papua. "Kita bisa kerja sama dengan universitas-universitas di seluruh dunia, termasuk di Jerman sehingga anak -anak muda di Papua itu dapat menikmati pendidikan yang setara dengan standar-standar di dalam maupun luar negeri," paparnya.
Menurutnya, dalam mencapai pendidikan jaringan berbasis internet (siber) di Papua, diperlukan satelit yang lebih cangih agar jaringan online lebih merata di Papua. "Saya berharap jaringan internet di Papua lebih diperkuat lagi sehingga jika saya mengajar di Papua bisa menggunakan sistem blended learning. Artinya walaupun saya nanti ada di Eropa, saya masih bisa mengajar lewat jaringan internet tersebut," pungkasnya.
Guru Besar Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta (UNJ) James Tangkudung mengatakan, dalam mewujudkan perdamaian di Papua, cara yang harus dilakukan yaitu pemerintah pusat dan pemerintah paerah di Papua harus betul-betul melaksanakan Peraturan Daerah Otonomi Khusus (Perdasus) yang dibuat sejak 2001-2006.
"Perdasus seharusnya dijalankan dengan konsekuen sesuai dengan pasal-pasal dan langsung harus diimplentasikan. Ini bisa membuat rakyat Papua senang dijadikan sama seperti di Daerah Istimewa Aceh yang telah menjalankan Perdasus dengan baik," tuturnya di sela diskusi publik bertema "Solusi Damai untuk Papua" di Aula PGI Salemba Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2019).
Menurut Ketua Forum Komunikasi Pancasila ini, dirinya sudah berulang-ulang kali menyampaikan persoalan penerapan perdasus di Papua. "Ini harus diberdayakan dan diterapkan dengan sebaik-baik untuk kepentingan rakyat di Papua. Wakil-wakil rakyat di Papua juga harus benar-benar menyuarakan suara rakyat Papua. Saya mendukung seribu persen otsus di Papua harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya," sarannya.
Dikatakan James, gagasan Papua merdeka bukan merupakan opsi yang tepat karena status Papua sebagai bagian tidak terpisahkan dari NKRI sudah selesai. "Dan seperti yang dicita-cita dan diinginkan founding father negara kita yang di antaranya ada orang Papua dan bapak saya dari Sulawesi Utara, mereka para pendiri bangsa Indonesia berharap agar rakyat Indonesia sejatera adil dan makmur bersama-sama memasuki tahun 2045, sehingga anak cucu kita nanti dapat menikmatinya sampai pada abad keemasan 100 tahun bangsa Indonesia," tuturnya.
Dirinya mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang yang merata di seluruh pelosok tanah air dengan membangun infrastruktur dan menyetarakan harga BBM untuk tujuan pemerataan. "Saya rasa ke depan Presiden Jokowi harus lebih memberdayakan lagi khususnya rakyat di Papua," ucap James.
Dalam membangun tanah Papua, guru besar lulusan Jerman inipun berniat untuk membangun Papua Siber University di Tanah Papua. "Kita bisa kerja sama dengan universitas-universitas di seluruh dunia, termasuk di Jerman sehingga anak -anak muda di Papua itu dapat menikmati pendidikan yang setara dengan standar-standar di dalam maupun luar negeri," paparnya.
Menurutnya, dalam mencapai pendidikan jaringan berbasis internet (siber) di Papua, diperlukan satelit yang lebih cangih agar jaringan online lebih merata di Papua. "Saya berharap jaringan internet di Papua lebih diperkuat lagi sehingga jika saya mengajar di Papua bisa menggunakan sistem blended learning. Artinya walaupun saya nanti ada di Eropa, saya masih bisa mengajar lewat jaringan internet tersebut," pungkasnya.
(kri)
