Program Industri 4.0 Perlu Didukung Lintas Sektor
Rabu, 04 September 2019 - 10:55 WIB
Program Industri 4.0 Perlu Didukung Lintas Sektor
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto soal penerapan industri 4.0 ke berbagai sektor diapresiasi.
Kebijakan tersebut dinilai tepat dan sejalan dengan kebutuhan industri saat ini. Langkah Airlangga dinilai juga sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang menginginkan percepatan penerapan peta jalan industri 4.0.Tak hanya diterapkan di industri skala besar, Airlangga mendorong penerapan industri 4.0 di industri kecil dan menengah (IKM). IKM perlu beradaptasi dengan teknologi digital demi meningkatkan daya saing di era revolusi industri 4.0.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Imanuddin Abdullah menilai langkah Menperin Airlangga perlu dukungan dari lintas sektor agar industri 4.0 berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Menurut dia, industri 4.0 bisa menjadi peluang untuk meningkatkan investasi oleh perusahaan terutama yang bergerak di sektor dengan tingkat teknologi yang tinggi. Untuk it, Indonesia harus menarik di mata para investor agar mau menanamkan investasi di sektor-sektor yang terkait dengan industri 4.0.
Sementara saat ini dari sisi daya saing, inovasi, masih relatif tertinggal. Misal, tenaga kerja Indonesia yang berpendidikan tinggi hanya 12,8%. Jauh lebih kecil dibandingkan Malaysia yang mencapai 20% dan negara-negara OECD yang mencapai 40,40%.
Kemudian, peringkat global innovation index Indonesia berada pada peringkat 85, lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Filipina (73), Thailand (52), Vietnam (45), dan Malaysia (35). Kalau Singapura udah bukan level Indonesia karena peringkat 1 dunia. Belum lagi, anggaran riset terhadap PDB Indonesia masih sangat kecil, di bawah 1 persen. Padahal negara-negara lain sudah di atas 1 persen.
Karena itu, faktor-faktor dan kondisi di atas harus diperbaiki, dan Menperin Airlangga bisa menjembatani.
"Kalau Menperin mendukung hal tersebut, maka harus memperhatikan infrastruktur, dan kondisi pendukunganya. Jadi ini memang kerja lintas sektoral," kata dia.
Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Pieter Abdullah menilai Indonesia siap menerapkan industri 4.0. Dengan demikian kebijakan Industri 4.0 Kemenperin di bawah Airlangga sudah tepat.
"Saya kira untuk di Indonesia sudah siap menerapkan konsep industri 4.0. Memang sebagian masih bergantung di industri 1.0, tapi bisa berjalan bersandingan," ujar Pieter ketika dihubungi wartawan.
Dia melihat industri 4.0 ini akan lebih cepat diadaptasi karena dari sisi lingkungan memang sudah mengharuskan. Karena itu, pemerintah harus memberikan fasilitas memadai jika ingin mendorong industri 4.0.
Apabila penciptaan lingkungan industri baik, maka dengan sendirinya bisa terealisasi lebih cepat, dan diadaptasi berbagai sektor usaha, baik skala kecil maupun besar. "Biar saja mengalir, karena pihak swata tahu mana yang menjadi kebutuhan atau bukan. Mereka pasti akan ikut, baik itu industri 4.0 maupun 1.0," tuturnya.
Sekarang ini, kata dia, lebih penting bagaimana pemerintah memberikan sistem, kondisi, insentif. Mereka yang menggunakan pendekatan industri 4.0 maupun masih pendekatan lama, untuk sama-sama maju.
"Mereka yang ingin maju maka harus didukung infrastrukturnya oleh pemerintah, termasuk Kemenperin," tuturnya.
Kebijakan tersebut dinilai tepat dan sejalan dengan kebutuhan industri saat ini. Langkah Airlangga dinilai juga sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang menginginkan percepatan penerapan peta jalan industri 4.0.Tak hanya diterapkan di industri skala besar, Airlangga mendorong penerapan industri 4.0 di industri kecil dan menengah (IKM). IKM perlu beradaptasi dengan teknologi digital demi meningkatkan daya saing di era revolusi industri 4.0.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Imanuddin Abdullah menilai langkah Menperin Airlangga perlu dukungan dari lintas sektor agar industri 4.0 berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Menurut dia, industri 4.0 bisa menjadi peluang untuk meningkatkan investasi oleh perusahaan terutama yang bergerak di sektor dengan tingkat teknologi yang tinggi. Untuk it, Indonesia harus menarik di mata para investor agar mau menanamkan investasi di sektor-sektor yang terkait dengan industri 4.0.
Sementara saat ini dari sisi daya saing, inovasi, masih relatif tertinggal. Misal, tenaga kerja Indonesia yang berpendidikan tinggi hanya 12,8%. Jauh lebih kecil dibandingkan Malaysia yang mencapai 20% dan negara-negara OECD yang mencapai 40,40%.
Kemudian, peringkat global innovation index Indonesia berada pada peringkat 85, lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Filipina (73), Thailand (52), Vietnam (45), dan Malaysia (35). Kalau Singapura udah bukan level Indonesia karena peringkat 1 dunia. Belum lagi, anggaran riset terhadap PDB Indonesia masih sangat kecil, di bawah 1 persen. Padahal negara-negara lain sudah di atas 1 persen.
Karena itu, faktor-faktor dan kondisi di atas harus diperbaiki, dan Menperin Airlangga bisa menjembatani.
"Kalau Menperin mendukung hal tersebut, maka harus memperhatikan infrastruktur, dan kondisi pendukunganya. Jadi ini memang kerja lintas sektoral," kata dia.
Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Pieter Abdullah menilai Indonesia siap menerapkan industri 4.0. Dengan demikian kebijakan Industri 4.0 Kemenperin di bawah Airlangga sudah tepat.
"Saya kira untuk di Indonesia sudah siap menerapkan konsep industri 4.0. Memang sebagian masih bergantung di industri 1.0, tapi bisa berjalan bersandingan," ujar Pieter ketika dihubungi wartawan.
Dia melihat industri 4.0 ini akan lebih cepat diadaptasi karena dari sisi lingkungan memang sudah mengharuskan. Karena itu, pemerintah harus memberikan fasilitas memadai jika ingin mendorong industri 4.0.
Apabila penciptaan lingkungan industri baik, maka dengan sendirinya bisa terealisasi lebih cepat, dan diadaptasi berbagai sektor usaha, baik skala kecil maupun besar. "Biar saja mengalir, karena pihak swata tahu mana yang menjadi kebutuhan atau bukan. Mereka pasti akan ikut, baik itu industri 4.0 maupun 1.0," tuturnya.
Sekarang ini, kata dia, lebih penting bagaimana pemerintah memberikan sistem, kondisi, insentif. Mereka yang menggunakan pendekatan industri 4.0 maupun masih pendekatan lama, untuk sama-sama maju.
"Mereka yang ingin maju maka harus didukung infrastrukturnya oleh pemerintah, termasuk Kemenperin," tuturnya.
(dam)
