Komisaris Muda BUMN Pimpin Upacara Bendera di Unit Pembangkit Listrik
Sabtu, 17 Agustus 2019 - 12:01 WIB
Komisaris Muda BUMN Pimpin Upacara Bendera di Unit Pembangkit Listrik
A
A
A
JAKARTA - Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 RI dimanfaatkan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) untuk meneladani semangat perjuangan para pahlawan dengan menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan internal PJB. Karena itu, hari ini di seluruh unit pembangkit dan kantor PJB se-Indonesia digelar upacara bendera untuk merayakan kemerdekaan.
Komisaris PT PJB, Defy Indiyanto Budiarto yang menjadi Inspektur Upacara Dirgahayu RI di Unit Pembangkit PJB, PLTGU Muara Karang, Jakarta Utara mengatakan, jika dulu pahlawan berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia, kini PLN memiliki tugas untuk terus bekerja keras dalam menerangi Indonesia.
"Kami ingin menumbuhkan rasa nasionalisme di insan-insan PLN, khususnya PJB di seluruh Indonesia untuk menanamkan sifat-sifat pahlawan yang pantang menyerah dalam berbuat untuk negara ini, yang berani, jujur, serta iklas dalam bekerja. Dan kalau saat ini lagi gencar-gencarnya isu radikalisme, di PJB ini kami memastikan tak ada radikalisme karena kita semua cinta Indonesia," ujar Komisaris BUMN termuda se-Indonesia ini, Sabtu (17/8/2019).
Dikatakan Defy, setiap unit di bawah PJB terus bekerja dalam memastikan pelayanan listrik di tengah masyarakat berjalan maksimal. "Mereka sudah kerja keras dengan maksimal sekali, dan itu bukan hanya saat kejadian (black out) kemarin. Dan yang dilakukan teman-teman adalah selalu siaga di setiap unit untuk melakukan penerangan. Bahkan mereka yang berada di unit-unit rela tidak tidur dan tidak pulang jika ada permasalahan di unit," tuturnya.
Belajar dari kejadian yang terjadi pada Minggu 4 Juli 2019 lalu, pihaknya menjadikan kasus tersebut sebagai pembelajaran untuk lebih berhati-hati dan bekerja lebih keras lagi agar kejadian serupa tidak terulang. "Perbaikan ada, introspeksi ada karena manusia itu tidak ada yang sempurna," urainya.
Dijelaskan, dalam Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2019 tegas disebutkan soal ruang bebas pengamanan jalur transmisi, tetapi dalam pelaksanaannya pengamanan TOW bersifat persuasif dan bila ada warga yang punya pohon menolak ditebang, PLN tidak punya wewenang untuk menegakkan aturan. "PLN saya rasa perlu low enforcement," ucapnya.
Menurutnya, PLN sudah melakukan upaya penerangan di seluruh pelosok Indonesia dengan sangat cepat, meski selama ini krng diekspos media. "Kalau kita lihat sekarang hingga juni 2019 sdh 98,8 persen lebih wilayah Indonesia teraliri listrik," paparnya.
Dirinya juga berpesan kepada seluruh jajaran manajemen di PJB agar tidak takut dalam mengambil kebijakan, meski keputusan yang diambil tidak selalu menyenangkan semua pihak. "Apa yang kita lakukan selama ini adalah untuk kebaikan. Kita bekerja untuk negara maka beranilah untuk membuat keputusan. Berani berbuat, berani jujur, bekerja keras untuk negara," katanya.
Terkait masih seringnya ada keluhan masyarakat dalam pelayanan yang diberikan PLN, Defy menambahkan bahwa terkadang masyarakat hanya meliihat PLN dari sisi kekurangannya saja. Misalnya bagaimana hampir lima tahun belakangan di era pemerintahan Jokowi, PLN terus berusaha untuk menerangi hampir seluruh pelosok Tanah Air. Namun ketika sekali ada kejadian yang tidak menyenangkan seolah apa yang selama lima tahun dilakukan PLN dilupakan.
"Misalnya ketika di rumah kita listrik mati masyarakat langsung ingat PLN, tapi mereka tidak ingat setiap kali tidur nyenyak menggunakan AC, kerja di ruang ber-AC, pakai lampu, komputer setiap hari itu, charge HP, nonton televisi, dan lain-lain. Tapi itu konsekuensi, dan kita selalu merima masukan dan kritikan masyarakat karena sebuah kritikan atau saran itu dapat membuat kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kita tidak antipati dan terus melakukan introspeksi diri untuk melakukan perbaikan, dan menjadi yang terbaik," urainya.Dikatakan Defy, dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR pada Jumat, 16 Agustus 2019 lalu, Presiden Jokowi menekankan agar birokrasi bisa memberikan pelayanan yang cepat dan tidak berbelit-belit maka hal itu pula yang terus diupayakan oleh PLN, dan PLN akan menjadi yang terbaik."Saya mengutip omongan Presiden pada pidato presiden 16 Agustus 2019 silam, 'Tidaklah cukup lebih baik dari sebelumnya, tapi harus lebih baik dari lainnya. Tidak lagi lambat asal selamat, tapi harus cepat asal selamat'," katanya menirukan pernyataan Jokowi.
Komisaris PT PJB, Defy Indiyanto Budiarto yang menjadi Inspektur Upacara Dirgahayu RI di Unit Pembangkit PJB, PLTGU Muara Karang, Jakarta Utara mengatakan, jika dulu pahlawan berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia, kini PLN memiliki tugas untuk terus bekerja keras dalam menerangi Indonesia.
"Kami ingin menumbuhkan rasa nasionalisme di insan-insan PLN, khususnya PJB di seluruh Indonesia untuk menanamkan sifat-sifat pahlawan yang pantang menyerah dalam berbuat untuk negara ini, yang berani, jujur, serta iklas dalam bekerja. Dan kalau saat ini lagi gencar-gencarnya isu radikalisme, di PJB ini kami memastikan tak ada radikalisme karena kita semua cinta Indonesia," ujar Komisaris BUMN termuda se-Indonesia ini, Sabtu (17/8/2019).
Dikatakan Defy, setiap unit di bawah PJB terus bekerja dalam memastikan pelayanan listrik di tengah masyarakat berjalan maksimal. "Mereka sudah kerja keras dengan maksimal sekali, dan itu bukan hanya saat kejadian (black out) kemarin. Dan yang dilakukan teman-teman adalah selalu siaga di setiap unit untuk melakukan penerangan. Bahkan mereka yang berada di unit-unit rela tidak tidur dan tidak pulang jika ada permasalahan di unit," tuturnya.
Belajar dari kejadian yang terjadi pada Minggu 4 Juli 2019 lalu, pihaknya menjadikan kasus tersebut sebagai pembelajaran untuk lebih berhati-hati dan bekerja lebih keras lagi agar kejadian serupa tidak terulang. "Perbaikan ada, introspeksi ada karena manusia itu tidak ada yang sempurna," urainya.
Dijelaskan, dalam Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2019 tegas disebutkan soal ruang bebas pengamanan jalur transmisi, tetapi dalam pelaksanaannya pengamanan TOW bersifat persuasif dan bila ada warga yang punya pohon menolak ditebang, PLN tidak punya wewenang untuk menegakkan aturan. "PLN saya rasa perlu low enforcement," ucapnya.
Menurutnya, PLN sudah melakukan upaya penerangan di seluruh pelosok Indonesia dengan sangat cepat, meski selama ini krng diekspos media. "Kalau kita lihat sekarang hingga juni 2019 sdh 98,8 persen lebih wilayah Indonesia teraliri listrik," paparnya.
Dirinya juga berpesan kepada seluruh jajaran manajemen di PJB agar tidak takut dalam mengambil kebijakan, meski keputusan yang diambil tidak selalu menyenangkan semua pihak. "Apa yang kita lakukan selama ini adalah untuk kebaikan. Kita bekerja untuk negara maka beranilah untuk membuat keputusan. Berani berbuat, berani jujur, bekerja keras untuk negara," katanya.
Terkait masih seringnya ada keluhan masyarakat dalam pelayanan yang diberikan PLN, Defy menambahkan bahwa terkadang masyarakat hanya meliihat PLN dari sisi kekurangannya saja. Misalnya bagaimana hampir lima tahun belakangan di era pemerintahan Jokowi, PLN terus berusaha untuk menerangi hampir seluruh pelosok Tanah Air. Namun ketika sekali ada kejadian yang tidak menyenangkan seolah apa yang selama lima tahun dilakukan PLN dilupakan.
"Misalnya ketika di rumah kita listrik mati masyarakat langsung ingat PLN, tapi mereka tidak ingat setiap kali tidur nyenyak menggunakan AC, kerja di ruang ber-AC, pakai lampu, komputer setiap hari itu, charge HP, nonton televisi, dan lain-lain. Tapi itu konsekuensi, dan kita selalu merima masukan dan kritikan masyarakat karena sebuah kritikan atau saran itu dapat membuat kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kita tidak antipati dan terus melakukan introspeksi diri untuk melakukan perbaikan, dan menjadi yang terbaik," urainya.Dikatakan Defy, dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR pada Jumat, 16 Agustus 2019 lalu, Presiden Jokowi menekankan agar birokrasi bisa memberikan pelayanan yang cepat dan tidak berbelit-belit maka hal itu pula yang terus diupayakan oleh PLN, dan PLN akan menjadi yang terbaik."Saya mengutip omongan Presiden pada pidato presiden 16 Agustus 2019 silam, 'Tidaklah cukup lebih baik dari sebelumnya, tapi harus lebih baik dari lainnya. Tidak lagi lambat asal selamat, tapi harus cepat asal selamat'," katanya menirukan pernyataan Jokowi.
(kri)
