Rekonsiliasi Bukan Bagi Kursi

JAKARTA - Kekhawatiran banyak kalangan rekonsiliasi akan memicu melemahnya kekuatan oposisi, ditepis calon wakil presiden terpilih KH Ma’ruf Amin. Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut menegaskan rekonsiliasi bukanlah media untuk bagi-bagi kursi.

Semangat rekonsiliasi terus digelorakan sejumlah kalangan pasca penetapan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin sebagai presiden-calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Rekonsiliasi tersebut salah satunya dengan tawaran bagi partai politik kubu pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk bergabung dalam pemerintahan.

Kondisi ini dikhawatirkan bakal melemahkan oposisi sebagai kekuatan kontrol dan penyeimbang pemerintah. “Rekonsiliasi memiliki makna semua harus bersatu, namun hal itu bukan berarti bagi-bagi kursi di pemerintahan. Bahkan Pak Jokowi bilang rekonsiliasi itu bukan berarti bagi-bagi kursi (menteri-red),” ujar KH Ma’ruf Amin di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, kemarin.

Terkait nama-nama menteri yang akan mengisi kabinet, KMA mengaku belum membicarakan secara spesifik. Menurutnya, saat ini belum ada usulan yang masuk mengenai calon menteri kabinet. "Belum (ada usulan-red), pasti semua akan dibicarakan," tuturnya.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ikrama Masloman, mengatakan bahwa Jokowi kemungkinan akan lebih selektif sehingga kabinet baru nanti akan menjadi legacy yang baik bagi Indonesia ke depan. ”Saya pikir Pak Jokowi kali ini lebih leluasa menyusun kabinet. Pertama, dia tak tersandera kepentingan politik dia karena ini periode terakhir. Tentu Pak Jokowi akan membentuk legacy yang baik dan dia akan sangat selektif,” tutur Ikrama di Jakarta kemarin.

Dikatakan Ikrama, meski kabinet yang akan dibentuk nantinya adalah kabinet akomodatif karena pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin diusung koalisi sepuluh partai politik, kali ini Jokowi tidak lagi tersandera kepentingan politik ke depan. ”Maka dia akan lebih selektif, dan misalnya isu tentang Kabinet Zaken, profesional, itu mungkin akan didorong,” paparnya.

Diakuinya bisa saja kelompok profesional ini ada dalam tubuh parpol, tapi diyakini Jokowi akan lebih selektif. ”Parpol pasti ketuanya punya jagoan, tapi Pak Jokowi punya klasifikasi untuk meminta bisa dari parpol tapi kriterianya ini. Saya pikir akomodatif pasti karena tidak ada makan siang yang gratis. Betul itu narasi politik tanpa mahar, tapi pasti selalu ada deal politik dalam sebuah kesepakatan,” urainya.

Ditanya mengenai kemungkinan Jokowi akan membuka pintu tokoh dari parpol oposisi untuk masuk kabinet, Ikrama mengatakan bahwa untuk menjaga stabilisasi pemerintahannya, hal tersebut sangat mungkin dilakukan. ”Sebenarnya (parpol) pengusung Pak Jokowi ini sudah cukup untuk menopang kepemimpinan Pak Jokowi di parlemen karena sudah besar komposisinya. Tapi bisa saja untuk kepentingan stabilitas yang lebih besar, disintegritas, ini kan bukan cuma soal ini,” urainya.

Menurutnya, ada dua kemungkinan. Pertama, dengan jiwa kenegarawanannya, Jokowi akan memastikan semua kelompok kepentingan terakomodasi. Kedua, bisa saja kepentingan jangka panjang 2024 agar tidak ada gesekan maka kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak mendukung dalam Pilpres 2019, akan diakomodasi sehingga pemerintahan lebih stabil dan proyeksi politik ke depan bisa diprediksi karena semua melebur di pemerintahan.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar meminta agar kabinet Jokowi-KMA lima tahun mendatang tidak didominasi oleh partai tertentu. Menurutnya, semua jajaran kabinet adalah menteri dari semua kalangan. “Sehingga sejak awal konsepnya ketika menjadi anggota kabinet maka saling menopang. Tidak lagi wakil ini, wakil itu. Jadi semua sama,” ujarnya setelah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka kemarin.

Ketika ditanya mengenai jumlah ideal kursi menteri untuk PKB, Cak Imin yakin usulan partainya akan mendapatkan perhatian khusus. Meski awalnya enggan menjawab, Cak Imin menyebut setidaknya sepuluh kursi bagi PKB di kabinet. “Ya berdoa sebanyak-banyaknya pasti. Kita ngusulin juga banyak, tapi yang diterima belum tentu berapa. Usulin sepuluh minimal lah,” tuturnya.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera memberikan usulan kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) terkait kriteria menteri untuk Kabinet Kerja Jilid II. Selain memprioritaskan orang-orang yang memiliki kapasitas untuk memaksimalkan kinerja pemerintah, Jokowi juga perlu memprioritaskan kaum muda, perempuan, difabel, dan perwakilan Indonesia bagian timur.

“Pertama, tentu ada prioritas untuk bidang ekonomi mereka yang punya kapasitas. Pertumbuhan (ekonomi) 5% dalam lima tahun ini betul-betul menghilangkan masa depan bagi masyarakat Indonesia. Tingkatan serapan tenaga kerja kita rendah, kemampuan ekspor kita rendah. Investasi kita rendah. Pak Jokowi berkali-kali teriak, “gimana sih nggak selesai-selesai?” Dwelling time segala macem. Salahnya Pak Jokowi memilih orang-orang yang tidak tepat,” kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Kemudian, lanjut Mardani, percayakan pada orang-orang yang selama ini telah duduk di kabinet, khususnya pada menteri-menteri yang pencapaiannya sudah maksimal, serta orang-orang berkemampuan dari luar parpol. Namun, ia tidak melarang Jokowi untuk mengambil menteri dari parpol selama orang itu baik. “Di dalam parpol juga baik, saya tidak mengatakan parpol itu kumpulan para mafia, tidak. Tapi ada orang-orang baik, monggo,” terang Wakil Ketua Komisi II DPR itu.(Abdul Rochim/Kiswondari)