Respons Fahri Hamzah Soal Pelibatan BNN-BNPT dalam Seleksi Capim KPK
Senin, 17 Juni 2019 - 16:05 WIB
Respons Fahri Hamzah Soal Pelibatan BNN-BNPT dalam Seleksi Capim KPK
A
A
A
JAKARTA - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) akan melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk melakukan penelurusan rekam jejak para capim KPK periode 2019-2023.
Dua lembaga ini menambah daftar lembaga lain yang sebelumnya terlibat dalam seleksi capim KPK yakni kepolisian, kejaksaan KPK, Badan Intelijen Negara (BIN), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menilai ketimbang menambah banyaknya daftar lembaga yang seleksi capim KPK, pemerintah sebaiknya membuat skema pemberantasan korupsi yang lebih tepat.
"Tapi sebaiknya pemerintah mengajukan proposal pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif baru membahas di mana KPK ingin difungsikan," ucap Fahri kepada SINDOnews, Senin (17/6/2019).
Menurut dia, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan institusi penegak hukum di Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi.
"Pemberantaaan korupsi di Indonesia belum menjadi sebuah orkestra," jelasnya.
Fahri juga mengatakan upaya persetujuan presiden melibatkan BNN dan BNPT lantaran KPK dicurigai pemerintah disusupi ideologi tertentu. "Saya mendengar bahwa KPK dicurigai oleh pemerintah telah disusupi oleh anasir ideologi tertentu," urainya. Mula akmal
Dua lembaga ini menambah daftar lembaga lain yang sebelumnya terlibat dalam seleksi capim KPK yakni kepolisian, kejaksaan KPK, Badan Intelijen Negara (BIN), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menilai ketimbang menambah banyaknya daftar lembaga yang seleksi capim KPK, pemerintah sebaiknya membuat skema pemberantasan korupsi yang lebih tepat.
"Tapi sebaiknya pemerintah mengajukan proposal pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif baru membahas di mana KPK ingin difungsikan," ucap Fahri kepada SINDOnews, Senin (17/6/2019).
Menurut dia, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan institusi penegak hukum di Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi.
"Pemberantaaan korupsi di Indonesia belum menjadi sebuah orkestra," jelasnya.
Fahri juga mengatakan upaya persetujuan presiden melibatkan BNN dan BNPT lantaran KPK dicurigai pemerintah disusupi ideologi tertentu. "Saya mendengar bahwa KPK dicurigai oleh pemerintah telah disusupi oleh anasir ideologi tertentu," urainya. Mula akmal
(dam)
