Dana Riset
Dana Riset
A
A
A
Salah satu program andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pada wawancara khusus dengan KORAN SINDO dan SINDOnews.com beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menyampaikan tiga hal besar. Pertama pembangunan infrastruktur akan tetap dilanjutkan. Kedua, reformasi birokrasi, dalam hal ini penyederhanaan dan penajaman kelembagaan sehingga fungsi dan tugas menjadi jelas. Ketiga, pembangunan SDM. Tiga hal tersebut akan menjadi pondasi penting sekali sebelum menuju ke sebuah tahapan besar, yaitu masuk ke teknologi dan inovasi.
Salah satu kunci untuk membangun SDM adalah riset dan penelitian. Pemerintahan Presiden Jokowi memang secara konsisten menaikkan anggaran untuk riset dan penelitian. Nota keuangan APBN 2019 menyebutkan anggaran untuk Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebesar Rp41,26 triliun pada tahun ini. Anggaran ini naik dibanding 2018 sebesar Rp39,87 triliun. Pada 2017 sekitar Rp37,7 triliun dan 2016 sebesar Rp37,67 triliun. Dari anggaran tersebut, anggaran untuk penguatan riset dan pengembangan pada tahun ini hanya dialokasikan Rp2,01 triliun, naik dari 2018 sebesar Rp1,84 triliun dan 2017 sebesar Rp1,5 triliun. Selain itu pada 2019 pemerintah juga menganggarkan dana dana abadi penelitian sebesar Rp990 miliar yang diambil dari anggaran pendidikan.
Persoalan pendanaan riset dan penelitian memang sempat menjadi polemik tahun lalu. Pemerintah dianggap kurang memperhatikan tentang penelitian dan riset. Padahal, penelitian dan riset salah satu kunci untuk pembangunan SDM. Diakui pemerintah bahwa dana riset di Indonesia belum terkonsolidasikan atau masih tersebar di beberapa kementerian dan lembaga. Jika ini memang disatukan jumlahnya akan cukup besar. Pemerintah yang telah menjadikan pembangunan SDM sebagai program prioritas, tentu pada tahun-tahun ke depan dana riset akan menjadi perhatian.
Namun sebaikanya pendanaan riset juga tidak semata mengandalkan keuangan dari pemerintah. Pihak-pihak terkait terutama kalangan perguruan tinggi bisa membuka kerja sama dengan pihak swasta atau bantuan negara-negara lain. Salah satu yang telah dilakukan adalah kerja sama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Inggris melalui program Newton Fund. Kedua negara menyepakati pendanaan riset sekitar Rp37 miliar untuk enam riset. Riset yang akan dilakukan ini akan difokuskan pada penanganan penyakit menular yang masih terjadi di Indonesia. Dan kerja sama ini bukan pertama kali ini dilakukan. Kerja sama ini telah terjalin sejak 2015.
Perguruan tinggi tentu juga harus mempunyai inisiatif untuk mencari pendanaan alternatif. Perguruan tinggi dan pihak terkait sebaiknya tidak hanya pasif dan lebih proaktif untuk menggandeng pihak swasta (melalui CSR) atau negara-negara lain. Dengan pendanaan alternatif ini tentu akan meringankan beban bangsa ini agar program pembangunan SDM bisa berjalan mulus.
Pemerintah memang tidak bisa berjalan sendiri dalam menuntaskan program-program prioritasnya. Infrastruktur yang telah, sedang, dan akan dibangun pemerintah pun juga tidak 100% mengandalkan dana APBN. Beberapa bahkan bergandengan tangan dengan swasta atau negara lain untuk mewujudkan infrastruktur yang memadai. Para pihak terkait dengan riset dan penelitian tentunya bisa meniru cara pembangunan infrastruktur untuk mencari pendanaan alternatif.
Catatan lain yang harus diperhatikan adalah manfaat dari hasil riset dan penelitian tersebut. Tentunya, hasil dari riset dan penelitian tersebut benar-benar bisa bermanfaat untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Sinkronisasi riset dengan persoalan masyarakat dan industri tentu juga menjadi hal penting selain pendanaan. Tentu kita semua tidak mau bahwa hasil riset hanya menjadi dokumen di perpustakaan tanpa ada aplikasi ke masyarakat. Pendanaan dan hasil yang benar-benar bermanfaat buat masyarakat tentu menjadi tantangan. Namun dengan bersinergi dan kolaborasi tantangan itu bisa dihadapi dengan baik. Sekali lagi, para pihak terkait dengan riset dan penelitian tidak bisa hanya pasif dalam hal pendanaan. Perlu sikap proaktif mencari pendanaan alternatif dan hasilnya bisa menjawab persoalan masyarakat serta industri.
Salah satu kunci untuk membangun SDM adalah riset dan penelitian. Pemerintahan Presiden Jokowi memang secara konsisten menaikkan anggaran untuk riset dan penelitian. Nota keuangan APBN 2019 menyebutkan anggaran untuk Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebesar Rp41,26 triliun pada tahun ini. Anggaran ini naik dibanding 2018 sebesar Rp39,87 triliun. Pada 2017 sekitar Rp37,7 triliun dan 2016 sebesar Rp37,67 triliun. Dari anggaran tersebut, anggaran untuk penguatan riset dan pengembangan pada tahun ini hanya dialokasikan Rp2,01 triliun, naik dari 2018 sebesar Rp1,84 triliun dan 2017 sebesar Rp1,5 triliun. Selain itu pada 2019 pemerintah juga menganggarkan dana dana abadi penelitian sebesar Rp990 miliar yang diambil dari anggaran pendidikan.
Persoalan pendanaan riset dan penelitian memang sempat menjadi polemik tahun lalu. Pemerintah dianggap kurang memperhatikan tentang penelitian dan riset. Padahal, penelitian dan riset salah satu kunci untuk pembangunan SDM. Diakui pemerintah bahwa dana riset di Indonesia belum terkonsolidasikan atau masih tersebar di beberapa kementerian dan lembaga. Jika ini memang disatukan jumlahnya akan cukup besar. Pemerintah yang telah menjadikan pembangunan SDM sebagai program prioritas, tentu pada tahun-tahun ke depan dana riset akan menjadi perhatian.
Namun sebaikanya pendanaan riset juga tidak semata mengandalkan keuangan dari pemerintah. Pihak-pihak terkait terutama kalangan perguruan tinggi bisa membuka kerja sama dengan pihak swasta atau bantuan negara-negara lain. Salah satu yang telah dilakukan adalah kerja sama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Inggris melalui program Newton Fund. Kedua negara menyepakati pendanaan riset sekitar Rp37 miliar untuk enam riset. Riset yang akan dilakukan ini akan difokuskan pada penanganan penyakit menular yang masih terjadi di Indonesia. Dan kerja sama ini bukan pertama kali ini dilakukan. Kerja sama ini telah terjalin sejak 2015.
Perguruan tinggi tentu juga harus mempunyai inisiatif untuk mencari pendanaan alternatif. Perguruan tinggi dan pihak terkait sebaiknya tidak hanya pasif dan lebih proaktif untuk menggandeng pihak swasta (melalui CSR) atau negara-negara lain. Dengan pendanaan alternatif ini tentu akan meringankan beban bangsa ini agar program pembangunan SDM bisa berjalan mulus.
Pemerintah memang tidak bisa berjalan sendiri dalam menuntaskan program-program prioritasnya. Infrastruktur yang telah, sedang, dan akan dibangun pemerintah pun juga tidak 100% mengandalkan dana APBN. Beberapa bahkan bergandengan tangan dengan swasta atau negara lain untuk mewujudkan infrastruktur yang memadai. Para pihak terkait dengan riset dan penelitian tentunya bisa meniru cara pembangunan infrastruktur untuk mencari pendanaan alternatif.
Catatan lain yang harus diperhatikan adalah manfaat dari hasil riset dan penelitian tersebut. Tentunya, hasil dari riset dan penelitian tersebut benar-benar bisa bermanfaat untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Sinkronisasi riset dengan persoalan masyarakat dan industri tentu juga menjadi hal penting selain pendanaan. Tentu kita semua tidak mau bahwa hasil riset hanya menjadi dokumen di perpustakaan tanpa ada aplikasi ke masyarakat. Pendanaan dan hasil yang benar-benar bermanfaat buat masyarakat tentu menjadi tantangan. Namun dengan bersinergi dan kolaborasi tantangan itu bisa dihadapi dengan baik. Sekali lagi, para pihak terkait dengan riset dan penelitian tidak bisa hanya pasif dalam hal pendanaan. Perlu sikap proaktif mencari pendanaan alternatif dan hasilnya bisa menjawab persoalan masyarakat serta industri.
(nfl)
Explore More