Soliditas PKH dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia
Soliditas PKH dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Kerja sama antara Kementerian Sosial dan Bill & Melinda Gates Foundation membuahkan hasil survei independen terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, yang menunjukkan soliditas dalam hal percepatan penanggulangan kemiskinan.
Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepuasan mencapai 93,2% yang diungkapkan KPM PKH terhadap pelaksanaan program tersebut dan dampak positif yang dapat dinikmati KPM. Survei independen telah dilaksanakan sejak awal 2019 oleh Microsave Consulting, dengan koordinasi dari mitra kerja The Foundation, Inke Maris & Associates.
Survei kuantitatif dan kualitatif tersebut menyasar 15 provinsi dan 28 kota/kabupaten di Indonesia, dengan total 2.903 responden, di antaranya 1.466 KPM PKH, 1.437 non-KPM PKH sebagai grup pembanding/control group, dan 25 responden in-depth interview. Untuk keperluan analisis data, survei dibagi di tiga wilayah bagian yakni Wilayah Barat (meliputi Sumatera Barat dan Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur), Wilayah Tengah (meliputi seluruh pulau Jawa), dan Wilayah Timur (meliputi Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, NTT dan Papua).
Tujuan dari survei tersebut mengevaluasi implementasi digitalisasi PKH, memberikan gambaran terkait perilaku utama KPM serta mengukur outcomes dari perlaksanaan program tersebut dalam hal perubahan perilaku penerima bantuan di indikator indikator tertentu terkait kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, tingkat kepuasan KPM PKH yang mencapai 93,2% terhadap pelaksanaan program tersebut menunjukkan korelasi yang positif dengan manfaat penggunaan dana bansos PKH dari KPM tersebut.
"Hal ini merefleksikan program bansos PKH yang menyasar KPM tersebut diterima dengan baik dan penggunaannya sesuai sebagaimana yang disyaratkan pemerintah,” kata Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Kamis (02/05/2019).
Dia menambahkan, sebanyak 86% KPM mengetahui bahwa bansos merupakan program prioritas pemerintah pusat. Mereka juga dapat menjelaskan dengan baik pemanfaatan bantuan sosial sebagaimana yang disyaratkan pemerintah.
Hasil survei menyebutkan 93% puas terhadap keteraturan penerimaan dana bansos PKH ke dalam rekening, 92% puas terhadap respon Contact Center PKH dalam menanggapi aduan, 94% puas terhadap pendampingan oleh Pendamping PKH, 93% puas terhadap kemudahan menjangkau lokasi pencairan bansos, dan 94% menyatakan puas terhadap kemudahan bertransaksi di lokasi pencairan bansos.
Sementara itu, penggunaan dana bansos, seperti dalam survei tersebut disebutkan, 74% responden menggunakan dana bansos PKH untuk pembelian peralatan sekolah, 67% untuk biaya sekolah, 58% untuk biaya trasportasi ke sekolah, 54% untuk membeli makanan tambahan, 42% biaya ekstrakurikuler sekolah, dan 33% untuk biaya masuk sekolah di tahun ajaran baru.
Di bidang kesehatan, 92% KPM mengakses rumah sakit/puskesmas untuk mendapatkan layanan kesehatan, 48% KPM menggunakan KB, sementara hanya 26% Non KPM PKH yang menggunakan KB.
Di bidang pendidikan 78% anak-anak KPM PKH hadir di sekolah secara reguler dan 10 persen anak-anak KPM PKH berprestasi di bidang akademik 5%, olahraga 4%, seni budaya 1%.
Capaian yang positif juga tampak pada metode penyaluran bansos secara non tunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). 98% KPM lebih memilih metode penyaluran non tunai melalui KKS dibandingan dengan cara sebelumnya melalui kantor pos.
Sekitar 64% pencairan dana PKH dilakukan penerima manfaat melalui ATM bank dibandingkan agen bank sebesar 14% dan e-Warong sebanyak 2,3%. Sementara itu, 86% KPM mengaku baru pertama kali memiliki rekening bank terdorong dari program bansos tersebut.
“Bagi 86% KPM PKH, rekening KKS adalah rekening pertama mereka dan 23% KPM PKH sudah mulai memanfaatkan rekening KKS untuk transaksi keuangan mereka. Hal ini sangat berarti dalam memberikan kontribusi terhadap inklusi keuangan, yang pada gilirannya bertujuan mendorong masyarakat untuk masuk dalam sistem keuangan formal demi perbaikan kesejahteraan mereka,” tegas Agus.
Country Manager MicroSave Consulting Indonesia Grace Retnowati mengatakan, temuan riset tersebut mengetengahkan penyempurnaan tahap demi tahap terhadap penyaluran bansos. Perubahan cara pencairan PKH dari tunai ke KKS membuat cara transaksi lebih mudah dan nyaman bagi KPM. Sementara KPM PKH sekarang punya lebih banyak pilihan dalam pencairan bantuan, baik melalui ATM, agen bank, e-warung KUBE, maupun kantor cabang bank.
Di lain pihak, jaringan yang lemah masih menjadi persoalan utama di beberapa lokasi agen. Hal ini menjadi salah satu penyebab KPM lebih memilih mencairkan dana melalui ATM. Di samping itu, digitalisasi proses verifikasi komitmen PKH (e-PKH) oleh pendamping masih dalam proses penyempurnaan.
“Rekomendasi kami adalah KPM harus didorong untuk menggunakan berbagai kanal penarikan dana PKH selain ATM dan penyempurnaan e-PKH harus dilakukan,” kata Grace.
Salah satu rekomendasi Survey adalah untuk mendorong inklusi keuangan, perlu adanya penambahan modul tentang penggunaan rekening KKS dan fitur-fiturnya, terutama untuk menabung. Sementara itu, untuk perluasan akses penarikan, perlu juga didorong kerja sama antara bank dan non bank, seperti fintech, e-commerce dan mengeksplorasi alternatif pemanfatan teknologi untuk transaksi dengan menggunakan QR Code, biometrik, atau OTP.
Bill & Melinda Gates Foundation adalah Yayasan amal yang didirikan oleh Bill Gates, pendiri dan pemilik Microsoft, bersama istrinya, dengan tujuan utama untuk mengentaskan kemiskinan secara global dan membantu di banyak negara di Afrika, Amerika Latin dan Asia. Survey didanai oleh The Foundation, namun temuan dan kesimpulan Survey adalah tanggung jawab pelaksana.
Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepuasan mencapai 93,2% yang diungkapkan KPM PKH terhadap pelaksanaan program tersebut dan dampak positif yang dapat dinikmati KPM. Survei independen telah dilaksanakan sejak awal 2019 oleh Microsave Consulting, dengan koordinasi dari mitra kerja The Foundation, Inke Maris & Associates.
Survei kuantitatif dan kualitatif tersebut menyasar 15 provinsi dan 28 kota/kabupaten di Indonesia, dengan total 2.903 responden, di antaranya 1.466 KPM PKH, 1.437 non-KPM PKH sebagai grup pembanding/control group, dan 25 responden in-depth interview. Untuk keperluan analisis data, survei dibagi di tiga wilayah bagian yakni Wilayah Barat (meliputi Sumatera Barat dan Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur), Wilayah Tengah (meliputi seluruh pulau Jawa), dan Wilayah Timur (meliputi Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, NTT dan Papua).
Tujuan dari survei tersebut mengevaluasi implementasi digitalisasi PKH, memberikan gambaran terkait perilaku utama KPM serta mengukur outcomes dari perlaksanaan program tersebut dalam hal perubahan perilaku penerima bantuan di indikator indikator tertentu terkait kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, tingkat kepuasan KPM PKH yang mencapai 93,2% terhadap pelaksanaan program tersebut menunjukkan korelasi yang positif dengan manfaat penggunaan dana bansos PKH dari KPM tersebut.
"Hal ini merefleksikan program bansos PKH yang menyasar KPM tersebut diterima dengan baik dan penggunaannya sesuai sebagaimana yang disyaratkan pemerintah,” kata Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Kamis (02/05/2019).
Dia menambahkan, sebanyak 86% KPM mengetahui bahwa bansos merupakan program prioritas pemerintah pusat. Mereka juga dapat menjelaskan dengan baik pemanfaatan bantuan sosial sebagaimana yang disyaratkan pemerintah.
Hasil survei menyebutkan 93% puas terhadap keteraturan penerimaan dana bansos PKH ke dalam rekening, 92% puas terhadap respon Contact Center PKH dalam menanggapi aduan, 94% puas terhadap pendampingan oleh Pendamping PKH, 93% puas terhadap kemudahan menjangkau lokasi pencairan bansos, dan 94% menyatakan puas terhadap kemudahan bertransaksi di lokasi pencairan bansos.
Sementara itu, penggunaan dana bansos, seperti dalam survei tersebut disebutkan, 74% responden menggunakan dana bansos PKH untuk pembelian peralatan sekolah, 67% untuk biaya sekolah, 58% untuk biaya trasportasi ke sekolah, 54% untuk membeli makanan tambahan, 42% biaya ekstrakurikuler sekolah, dan 33% untuk biaya masuk sekolah di tahun ajaran baru.
Di bidang kesehatan, 92% KPM mengakses rumah sakit/puskesmas untuk mendapatkan layanan kesehatan, 48% KPM menggunakan KB, sementara hanya 26% Non KPM PKH yang menggunakan KB.
Di bidang pendidikan 78% anak-anak KPM PKH hadir di sekolah secara reguler dan 10 persen anak-anak KPM PKH berprestasi di bidang akademik 5%, olahraga 4%, seni budaya 1%.
Capaian yang positif juga tampak pada metode penyaluran bansos secara non tunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). 98% KPM lebih memilih metode penyaluran non tunai melalui KKS dibandingan dengan cara sebelumnya melalui kantor pos.
Sekitar 64% pencairan dana PKH dilakukan penerima manfaat melalui ATM bank dibandingkan agen bank sebesar 14% dan e-Warong sebanyak 2,3%. Sementara itu, 86% KPM mengaku baru pertama kali memiliki rekening bank terdorong dari program bansos tersebut.
“Bagi 86% KPM PKH, rekening KKS adalah rekening pertama mereka dan 23% KPM PKH sudah mulai memanfaatkan rekening KKS untuk transaksi keuangan mereka. Hal ini sangat berarti dalam memberikan kontribusi terhadap inklusi keuangan, yang pada gilirannya bertujuan mendorong masyarakat untuk masuk dalam sistem keuangan formal demi perbaikan kesejahteraan mereka,” tegas Agus.
Country Manager MicroSave Consulting Indonesia Grace Retnowati mengatakan, temuan riset tersebut mengetengahkan penyempurnaan tahap demi tahap terhadap penyaluran bansos. Perubahan cara pencairan PKH dari tunai ke KKS membuat cara transaksi lebih mudah dan nyaman bagi KPM. Sementara KPM PKH sekarang punya lebih banyak pilihan dalam pencairan bantuan, baik melalui ATM, agen bank, e-warung KUBE, maupun kantor cabang bank.
Di lain pihak, jaringan yang lemah masih menjadi persoalan utama di beberapa lokasi agen. Hal ini menjadi salah satu penyebab KPM lebih memilih mencairkan dana melalui ATM. Di samping itu, digitalisasi proses verifikasi komitmen PKH (e-PKH) oleh pendamping masih dalam proses penyempurnaan.
“Rekomendasi kami adalah KPM harus didorong untuk menggunakan berbagai kanal penarikan dana PKH selain ATM dan penyempurnaan e-PKH harus dilakukan,” kata Grace.
Salah satu rekomendasi Survey adalah untuk mendorong inklusi keuangan, perlu adanya penambahan modul tentang penggunaan rekening KKS dan fitur-fiturnya, terutama untuk menabung. Sementara itu, untuk perluasan akses penarikan, perlu juga didorong kerja sama antara bank dan non bank, seperti fintech, e-commerce dan mengeksplorasi alternatif pemanfatan teknologi untuk transaksi dengan menggunakan QR Code, biometrik, atau OTP.
Bill & Melinda Gates Foundation adalah Yayasan amal yang didirikan oleh Bill Gates, pendiri dan pemilik Microsoft, bersama istrinya, dengan tujuan utama untuk mengentaskan kemiskinan secara global dan membantu di banyak negara di Afrika, Amerika Latin dan Asia. Survey didanai oleh The Foundation, namun temuan dan kesimpulan Survey adalah tanggung jawab pelaksana.
(akn)
Explore More