Pemerintah Diingatkan Bantu 165 WNI Terancam Hukuman Mati
Rabu, 13 Maret 2019 - 12:44 WIB
Pemerintah Diingatkan Bantu 165 WNI Terancam Hukuman Mati
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengapresiasi keberhasilan pemerintah terkait bebasnya Siti Aisyah dari kasus pembunuhan Kim Jong nam, kakak tiri pemimpin Korea Kim Jong-un, di Pengadilan Malaysia.
"Bagi saya, pemerintah sudah menjalankan tugas konstitusionalnya untuk melindungi segenap warga negaranya, baik di dalam maupun di luar negeri. Tercatat dalam empat tahun terakhir pemerintah sudah berhasil memulangkan 279 WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri," tutur Charles dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Rabu (13/3/2019).
Namun, menurut data Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada akhir 2018 masih ada 165 WNI yang terancam hukuman mati di sejumlah negara.
Charles mengatakan, mereka berhak untuk mendapatkan upaya maksimal dan diplomasi total dari negara untuk bisa pulang ke Tanah Air, sama seperti Siti Aisyah. Mereka juga berhak mendapatkan perhatian publik yang tidak kalah dari kasus Siti Aisyah.
"Jangan sampai kejadian yang menimpa Tuti Tursilawati, TKI yang dihukum mati di Arab Saudi tanpa pemberitahuan otoritas setempat, terulang lagi. Saat ini masih ada setidaknya 13 WNI yang menunggu hukuman mati di Saudi," kata anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Menurut Charles, tidak sedikit ancaman hukuman mati WNI di luar negeri terjadi karena kasus pembunuhan majikan. Mereka membunuh bukan karena tiba-tiba menjadi psikopat, tetapi karena dilecehkan, dianiaya bahkan diperkosa oleh sang majikan.
Artinya, lanjut dia, kekerasan itu terjadi karena tidak ada perlindungan yang memadai bagi buruh migran Indonesia di tempat mereka bekerja.
Untuk itu, sambung dia, pemerintah harus menghentikan pengiriman buruh migran Indonesia ke negara-negara yang tidak memiliki regulasi perlindungan tenaga kerja yang kuat sesuai dengan standar perlindungan HAM.
"Arab Saudi adalah salah satu negara yang masuk dalam kategori tersebut," tandasnya.
Dia berharap selain harus terus berupaya memulangkan WNI yang terancam hukuman mati, pemerintah harus mencari solusi komprehensif sehingga tidak lagi mengirim asisten rumah tangga, tetapi skilled worker ke luar negeri.
"Bagi saya, pemerintah sudah menjalankan tugas konstitusionalnya untuk melindungi segenap warga negaranya, baik di dalam maupun di luar negeri. Tercatat dalam empat tahun terakhir pemerintah sudah berhasil memulangkan 279 WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri," tutur Charles dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Rabu (13/3/2019).
Namun, menurut data Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada akhir 2018 masih ada 165 WNI yang terancam hukuman mati di sejumlah negara.
Charles mengatakan, mereka berhak untuk mendapatkan upaya maksimal dan diplomasi total dari negara untuk bisa pulang ke Tanah Air, sama seperti Siti Aisyah. Mereka juga berhak mendapatkan perhatian publik yang tidak kalah dari kasus Siti Aisyah.
"Jangan sampai kejadian yang menimpa Tuti Tursilawati, TKI yang dihukum mati di Arab Saudi tanpa pemberitahuan otoritas setempat, terulang lagi. Saat ini masih ada setidaknya 13 WNI yang menunggu hukuman mati di Saudi," kata anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Menurut Charles, tidak sedikit ancaman hukuman mati WNI di luar negeri terjadi karena kasus pembunuhan majikan. Mereka membunuh bukan karena tiba-tiba menjadi psikopat, tetapi karena dilecehkan, dianiaya bahkan diperkosa oleh sang majikan.
Artinya, lanjut dia, kekerasan itu terjadi karena tidak ada perlindungan yang memadai bagi buruh migran Indonesia di tempat mereka bekerja.
Untuk itu, sambung dia, pemerintah harus menghentikan pengiriman buruh migran Indonesia ke negara-negara yang tidak memiliki regulasi perlindungan tenaga kerja yang kuat sesuai dengan standar perlindungan HAM.
"Arab Saudi adalah salah satu negara yang masuk dalam kategori tersebut," tandasnya.
Dia berharap selain harus terus berupaya memulangkan WNI yang terancam hukuman mati, pemerintah harus mencari solusi komprehensif sehingga tidak lagi mengirim asisten rumah tangga, tetapi skilled worker ke luar negeri.
(dam)
