Terkendala Teknis, Banyak Honorer Sulit Capai Passing Grade
Senin, 25 Februari 2019 - 09:09 WIB
Terkendala Teknis, Banyak Honorer Sulit Capai Passing Grade
A
A
A
JAKARTA - Forum Honorer Kategori Dua (K2) Indonesia (FHK2I) menyebut banyak tenaga honorer yang sulit mencapai passing grade atau ambang batas yang ditetapkan untuk seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Bukan karena tidak mampu menjawab, tapi lebih karena persoalan teknis.
Seperti diketahui pada tanggal 23-24 Februari ini pemerintah menyelenggarakan seleksi calon PPPK. “Misalnya di Banjarnegara untuk guru itu ada yang ikut seleksi 513 orang. Dari laporan yang masuk ada 90-an yang tidak lolos passing grade. Itu belum semua lapor,” kata Ketua FHK2I Titi Purwaningsih saat dihubungi di Jakarta kemarin.
Titi mengatakan bahwa kendala teknis menjadi salah satu alasan banyaknya honorer K2 yang sulit mencapai passing grade. Pasalnya banyak guru honorer yang tidak menguasai teknologi informatika (TI). Bahkan ada yang merasa kesulitan menggunakan komputer.
“Banyak yang usianya di atas 50 tahun. Jadi kurang familiar menggunakan komputer,” ujarnya. Nilai ambang batas untuk kompetensi teknis, manajerial, serta sosial kultural paling rendah 65.
Lalu untuk nilai kompetensi teknis paling rendah 42. Lalu ambang batas wawancara berbasis komputer paling rendah 15. Dia menyebut karena sibuk menyesuaikan diri dengan TIdan komputer, banyak yang akhirnya kehabisan waktu. Menurutnya hal ini harusnya menjadi perhatian pemerintah jika serius ingin menyelesaikan masalah tenaga honorer.
“Ketika mengerjakan ujian belum bisa memahami dan waktu tidak terkejar. Akhirnya kehabisan waktu. Ada yang sekali membaca langsung dijawab. Lalu ada yang sibuk sibuk menggeser kursor. Bagi yang tidak bisa IT, ini kan kendala. Seharusnya disesuaikan dengan kapasitas honorer,” ungkapnya.
Dia pun berharap agar ada penyesuaian passing grade untuk PPPK. Dengan begitu ada ke sempatan bagi tenaga honorer yang tidak lolos passing grade. “Saat seleksi CPNS pemerintah gampang melakukan penyesuaian passinggrade karena banyak yang tidak lolos. Harus nya untuk honorer juga bisa,” paparnya. Lebih lanjut dia menilai bahwa seleksi PPPK ini terkesan terburu-buru dan dipaksakan. Rentang waktu seleksi begitu pendek sehingga banyak tenaga honorer yang tidak mempersiapkan dengan matang.
Sementara itu Kepala Biro (Karo) Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan sampai sejauh ini proses seleksi PPPK masih berjalan lancar. “Belum ada laporan terkait kendala. Sepertinya lancar-lancar saja. Kan memang jumlahnya tidak sebanyak CPNS. Ini hanya 73.381 pelamar yang ikut seleksi di 417 titik,” ungkapnya.
Mengenai hasil kelulusan sementara, Ridwan belum dapat memastikan. Pasalnya seleksi kali ini menggunakan sistem computer asissted test (CAT) ujian nasional berbasis komputer (UNBK) Kemendikbud. “Hasilnya tidak bisa langsung ke BKN. Ini karena menggunakan CAT UNBK. Kalau Cat BKN kan bisa live. Belum masuk datanya. Masih di kemendikbud. Tapi peserta di lokasi langsung bisa dapatkan hasilnya,” jelasnya.
Selama dua hari ini pelamar PPPK akan melakukan tes kompetensi dan wawancara. Dia menambahkan untuk tenaga pendidik di bawah Kementerian Agama (Kemenag) batal membuka seleksi sehingga guru atau pun dosen di bawah Kemenag tidak dapat ikut seleksi PPPK.
“Kalau lihat di sistemnya Kemenag belum melakukan verifikasi satu pun. Koordinasi internal kelamaan. Sementara kita sudah harus selesai seleksi awal Maret. Guru dan dosen yang di bawah Kemenag tidak ikut,” ungkapnya. (Dita Angga)
Seperti diketahui pada tanggal 23-24 Februari ini pemerintah menyelenggarakan seleksi calon PPPK. “Misalnya di Banjarnegara untuk guru itu ada yang ikut seleksi 513 orang. Dari laporan yang masuk ada 90-an yang tidak lolos passing grade. Itu belum semua lapor,” kata Ketua FHK2I Titi Purwaningsih saat dihubungi di Jakarta kemarin.
Titi mengatakan bahwa kendala teknis menjadi salah satu alasan banyaknya honorer K2 yang sulit mencapai passing grade. Pasalnya banyak guru honorer yang tidak menguasai teknologi informatika (TI). Bahkan ada yang merasa kesulitan menggunakan komputer.
“Banyak yang usianya di atas 50 tahun. Jadi kurang familiar menggunakan komputer,” ujarnya. Nilai ambang batas untuk kompetensi teknis, manajerial, serta sosial kultural paling rendah 65.
Lalu untuk nilai kompetensi teknis paling rendah 42. Lalu ambang batas wawancara berbasis komputer paling rendah 15. Dia menyebut karena sibuk menyesuaikan diri dengan TIdan komputer, banyak yang akhirnya kehabisan waktu. Menurutnya hal ini harusnya menjadi perhatian pemerintah jika serius ingin menyelesaikan masalah tenaga honorer.
“Ketika mengerjakan ujian belum bisa memahami dan waktu tidak terkejar. Akhirnya kehabisan waktu. Ada yang sekali membaca langsung dijawab. Lalu ada yang sibuk sibuk menggeser kursor. Bagi yang tidak bisa IT, ini kan kendala. Seharusnya disesuaikan dengan kapasitas honorer,” ungkapnya.
Dia pun berharap agar ada penyesuaian passing grade untuk PPPK. Dengan begitu ada ke sempatan bagi tenaga honorer yang tidak lolos passing grade. “Saat seleksi CPNS pemerintah gampang melakukan penyesuaian passinggrade karena banyak yang tidak lolos. Harus nya untuk honorer juga bisa,” paparnya. Lebih lanjut dia menilai bahwa seleksi PPPK ini terkesan terburu-buru dan dipaksakan. Rentang waktu seleksi begitu pendek sehingga banyak tenaga honorer yang tidak mempersiapkan dengan matang.
Sementara itu Kepala Biro (Karo) Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan sampai sejauh ini proses seleksi PPPK masih berjalan lancar. “Belum ada laporan terkait kendala. Sepertinya lancar-lancar saja. Kan memang jumlahnya tidak sebanyak CPNS. Ini hanya 73.381 pelamar yang ikut seleksi di 417 titik,” ungkapnya.
Mengenai hasil kelulusan sementara, Ridwan belum dapat memastikan. Pasalnya seleksi kali ini menggunakan sistem computer asissted test (CAT) ujian nasional berbasis komputer (UNBK) Kemendikbud. “Hasilnya tidak bisa langsung ke BKN. Ini karena menggunakan CAT UNBK. Kalau Cat BKN kan bisa live. Belum masuk datanya. Masih di kemendikbud. Tapi peserta di lokasi langsung bisa dapatkan hasilnya,” jelasnya.
Selama dua hari ini pelamar PPPK akan melakukan tes kompetensi dan wawancara. Dia menambahkan untuk tenaga pendidik di bawah Kementerian Agama (Kemenag) batal membuka seleksi sehingga guru atau pun dosen di bawah Kemenag tidak dapat ikut seleksi PPPK.
“Kalau lihat di sistemnya Kemenag belum melakukan verifikasi satu pun. Koordinasi internal kelamaan. Sementara kita sudah harus selesai seleksi awal Maret. Guru dan dosen yang di bawah Kemenag tidak ikut,” ungkapnya. (Dita Angga)
(nfl)
