Andi Achmad Dara Dampingi Mensos Salurkan Bantuan PKH
Andi Achmad Dara Dampingi Mensos Salurkan Bantuan PKH
A
A
A
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita bersama Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI Andi Achmad Dara dan Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin, menyerahkan bantuan kepada perwakilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Tangerang.
Agus Gumiwang mengatakan, PKH merupakan program pemerintah yang juga digodog oleh Komisi XI DPR. Di mana Andi Achmad Dara, adalah salah satu anggota Komisi XI yang turut mengawasi program ini.
Terlebih lagi menurutnya, Andi Achmad Dara juga sebagai salah satu pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Maka dari itu, Andi Achmad Dara bertanggung jawab atas semua aktifitas keuangan negara termasuk alokasi anggaran PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Semua hal yang berkaitan dengan keuangan negara menjadi tanggung jawab Pak Andi. Dengan begitu semua alokasi keuangan dan anggaran bisa efektif, merata dan terlaksana secara baik. Beliau ini adalah orang yang ditugas mebersihbersihkan korupsi yang ada di parlemen," ujar Agus Gumiwang, dalam sambutan saat Penyaluran Bantuan Non Tunai PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Kamis (7/1/2019).
Lebih lanjut ia menjelaskan, hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2018 menunjukkan angka kemiskinan bisa ditekan menjadi 9,66 persen dari sebelumnya 10,11 persen.
Tak hanya kemiskinan, gini rasio Indonesia juga kian membaik dengan rata-rata 0,831 persen. Dengan data tersebut, efek dari PKH dan BPNT yang telah terlaksana secara efektif dapat dirasakan masyarakat Indonesia.
"Semua ini berkat kinerja para pendamping yang dengan tulus membantu para penerima bantuan PKH dan BNPT. Demi untuk membantu pendididkan, kesehatan, kesejahteraan serta membantu belanja sandang dan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan," imbuh Agus Gumiwang.
Menanggapi itu, Andi Achmad Dara mengatakan, karena program PKH ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, maka Komisi XI pun turut memberikan dukungan anggaran bagi Pemerintah untuk PKH ini.
"Kita melihat, PKH ini membantu perekonomian masyarakat untuk mendapatkan peluang lebih maju lagi. Karena dalam program ini, penerima tidak hanya menerima manfaat dalam bentuk uang, tapi juga pendidikan karena ada pendampingan didalamnya. Ini yang akan mendorong meningkatnya perekonomian masyarakat," kata Andi Achmad Dara Dapil Banten III meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.
Sementara Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin mengatakan, dengan jumlah penduduk Kota Tangerang sekitar 2.93 juta jiwa, menjadikan Kota Tangerang rentan terhadap persoalan sosial kemasyarakatan.
Tercatat Penduduk miskin di Kota Tangerang penerima manfaat atau Keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 68,77 ribu keluarga atau 176, 441 jiwa per tahun 2018.
Meski demikian, Pemkot Tangerang menurutnya, dalam melayani penyaluran bantuan sosial pangan telah membentuk bentuk 65 Elektronik Warung (E-Warong) yang tersebar di 104 kelurahan. Dengan begitu, hal ini dimaksudkan agar mampu mempercepat upaya pengurangan angka kemiskinan.
"Infrastruktur bagi masyarakat kurang mampu juga diperhatikan dengan adanya program bedah rumah. Untuk menjamin pendidikan yang berkualitas juga telah mengratiskan 641 SPP siswa kurang mampu," kata Sachrudin.
Agus Gumiwang mengatakan, PKH merupakan program pemerintah yang juga digodog oleh Komisi XI DPR. Di mana Andi Achmad Dara, adalah salah satu anggota Komisi XI yang turut mengawasi program ini.
Terlebih lagi menurutnya, Andi Achmad Dara juga sebagai salah satu pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Maka dari itu, Andi Achmad Dara bertanggung jawab atas semua aktifitas keuangan negara termasuk alokasi anggaran PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Semua hal yang berkaitan dengan keuangan negara menjadi tanggung jawab Pak Andi. Dengan begitu semua alokasi keuangan dan anggaran bisa efektif, merata dan terlaksana secara baik. Beliau ini adalah orang yang ditugas mebersihbersihkan korupsi yang ada di parlemen," ujar Agus Gumiwang, dalam sambutan saat Penyaluran Bantuan Non Tunai PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Kamis (7/1/2019).
Lebih lanjut ia menjelaskan, hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2018 menunjukkan angka kemiskinan bisa ditekan menjadi 9,66 persen dari sebelumnya 10,11 persen.
Tak hanya kemiskinan, gini rasio Indonesia juga kian membaik dengan rata-rata 0,831 persen. Dengan data tersebut, efek dari PKH dan BPNT yang telah terlaksana secara efektif dapat dirasakan masyarakat Indonesia.
"Semua ini berkat kinerja para pendamping yang dengan tulus membantu para penerima bantuan PKH dan BNPT. Demi untuk membantu pendididkan, kesehatan, kesejahteraan serta membantu belanja sandang dan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan," imbuh Agus Gumiwang.
Menanggapi itu, Andi Achmad Dara mengatakan, karena program PKH ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, maka Komisi XI pun turut memberikan dukungan anggaran bagi Pemerintah untuk PKH ini.
"Kita melihat, PKH ini membantu perekonomian masyarakat untuk mendapatkan peluang lebih maju lagi. Karena dalam program ini, penerima tidak hanya menerima manfaat dalam bentuk uang, tapi juga pendidikan karena ada pendampingan didalamnya. Ini yang akan mendorong meningkatnya perekonomian masyarakat," kata Andi Achmad Dara Dapil Banten III meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.
Sementara Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin mengatakan, dengan jumlah penduduk Kota Tangerang sekitar 2.93 juta jiwa, menjadikan Kota Tangerang rentan terhadap persoalan sosial kemasyarakatan.
Tercatat Penduduk miskin di Kota Tangerang penerima manfaat atau Keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 68,77 ribu keluarga atau 176, 441 jiwa per tahun 2018.
Meski demikian, Pemkot Tangerang menurutnya, dalam melayani penyaluran bantuan sosial pangan telah membentuk bentuk 65 Elektronik Warung (E-Warong) yang tersebar di 104 kelurahan. Dengan begitu, hal ini dimaksudkan agar mampu mempercepat upaya pengurangan angka kemiskinan.
"Infrastruktur bagi masyarakat kurang mampu juga diperhatikan dengan adanya program bedah rumah. Untuk menjamin pendidikan yang berkualitas juga telah mengratiskan 641 SPP siswa kurang mampu," kata Sachrudin.
(maf)
Explore More