Presiden Diminta Tetapkan Kengurusan DPP KNPI yang Sah

JAKARTA - Ketua Umum DPP KNPI terpilih periode 2018-2021 hasil Kongres XV Pemuda/KNPI 18-22 Desember 2018 di Bogor, Jawa Barat, Haris Pertama, meminta Presiden Joko Widodo menentukan sikapnya menetapkan Ketua Umum KNPI yang sah.

Dalam kongres yang digelar di Hotel Green Forest tersebut, Haris Pertama yang sebelumnya menjabat wakil bendahara umum DPP KNPI periode 2015-2018 berhasil meraih suara terbanyak, 84 suara. Mengalahkan kandidat pesaingnya, Noer Fajrieansyah yang memperoleh 82 suara.

Semula ada 3 calon ketua umum yang ditetapkan dalam forum kongres XV KNPI. Yakni Haris Pertama, Jaksen Kumaat, dan Noer Fajrieansyah. Namun akhirnya pada saat pemilihan jelang voting, calon mengerucut menjadi 2 karena Jaksen Kumaat menyatakan mundur dari pencalonan. Jaksen menyatakan memberikan dukungan kepada caketum KNPI Haris Pertama.

Selanjutnya, Kongres menetapkan mereka yang berhak memberikan suara dalam pemilihan ketua umum DPP KNPI yakni 132 suara dari organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan (OKP), 34 suara dari DPD KNPI, 1 suara DPP KNI dan 1 suara Majelis Pemuda Indoensia (MPI). Total hak suara ada 168 suara.

“Dalam pemungutan suara, saya berhasil meraih sebanyak 84 suara dan Noer Fajrieansyah sebanyak 82 suara. Proses kongres KNPI di Bogor sudah berjalan fair, saya menang tipis,” ujar Haris Pertama didampingi Jaksen Kumaat kepada KORAN SINDO dan SINDONews, di Jakarta, Selasa (22/1/2019) malam.

Selanjutnya pada penutupan kongres, panitia kongres mengumumkan dan menetapkan Ketua Umum Terpilih periode 2018-2021 berdasarkan hasil voting tersebut adalah Haris Pertama. Bahkan Noer Fajrieansyah sempat memberikan apresiasi atas hasil yang dicapai dalam kongres tersebut.

Namun ternyata setelah proses Kongres XV KNPI di Bogor selesai, ada pihak yang tidak puas dengan hasil voting tersebut kemudian menggelar lagi kongres lain mengklaim atas nama presidium KNPI.

“Ada yang tidak puas dan buat kongres lagi padahal kongres sudah ditutup. Seharusnya tidak perlu ada pecah belah apabila semua komponen di KNPI bisa berjiwa ksatria dan menerima kekalahan dalam pemungutan suara,” kata Haris.

Haris menyayangkan adanya kongres lain mengatasnamakan KNPI yang digelar pihak lain. Padahal sebenarnya kongres KNPI sudah selesai dan pihak lawan Haris pun sudah menerima kekalahan dalam pemilihan suara saat itu. Namun disayangkan beberapa waktu berselang hari kemudian, ada pihak yang kembali menggelar kongres yang sebetulnya sudah ditutup.

Kongres yang dimaksud Haris adalah Kongres KNPI XV Jilid II yang digelar di hotel yang sama, yakni Green Forest Bogor, Minggu (6/1/2019). Dalam kongres tersebut mantan Ketua PB HMI Noer Fajrieansyah terpilih sebagai Ketua KNPI 2018-2021. Di kongres ini disebut bahwa Noer Fajrieansyah menang telak atas Haris Pertama. Yakni dengan perolehan suara 105 suara untuk Noer Fajrieansyah dan 0 suara untuk Haris Pertama.

Menurut Haris, seharusnya pemerintah sudah bisa menentukan sikap, siapa pengurus KNPI yang benar dan legal. Jangan sampai pemerintah mengabaikan kepengurusan KNPI terpecah belah hanya karena oknum yang tidak menginginkan pemuda Indonesia di bawah naungan KNPI bersatu.

"Bayangkan, sejak tahun 1973, sudah triliunan rupiah uang negara yang dikucurkan ke organisasi KNPI. Bahkan semua kantor KNPI baik di pusat maupun di daerah merupakan aset pemerintah. Atas dasar hal inilah seharusnya pemerintah mengambil sikap tegas dan jangan bersikap abu-abu. Tetapkan saja siapa pengurus KNPI yang sah,” tegas Haris yang mantan aktivis demonstrasi jalanan, aktivis HMI, pendiri Kamerad dan pendiri Garda NKRI ini.

Haris berharap KNPI jangan sampai bubar. Sebab KNPI menjadi laboratorium atau kawah candradimukanya kepemimpinan bangsa dan negara di masa depan, berasal dari pemuda. “Jangan sampai KNPI diacak acak oleh orang yang lebih mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri,” tandas Haris.

Menurut Haris, seharusnya Presiden Jokowi langsung turun tangan menetapkan kepengurusan KNPI yang sah. Sehingga bisa muncul KNPI yang sah dan punya legitimasi dan bisa bersama-sama presiden membangun pembangunan pemuda di Indonesia.

“Dengan sikap diam pemerintah akan bisa merusak kepemudaan Indonesia. Menkumham dan Menpora juga harus bersikap jangan hanya diam. Kalau kondisi ini dibiarkan maka berarti 6 tahun organisasi kepemudaan Indonesia dipecah belah oleh oknum demi kepentingannya sendiri. Sekarang pertanyaan saya, Pak Jokowi butuh KNPI atau tidak? Kalau tidak butuh maka bubarkan saja KNPI. Tapi kalau butuh maka segeralah bersikap,” pungkas Haris.

Di sisi lain, pihak yang juga mengklaim sebagai DPP KNPI menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).

Dalam kongres itu Abdul Azis terpilih secara aklamasi jadi Ketua Umum KNPI dalam kongres yang dihadiri tamu undangan utama Ketua DPR Bambang Soesatyo. Selain memilih Ketua Umum DPP KNPI, kongres membentuk tim formatur periode kepengurusan 2018-2021. Tim Formatur mewakili perwakilan dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI seluruh provinsi di Indonesia, sekaligus menentukan Abdul Azis sebagai Ketua Umum periode 2018 - 2021. Abdul Azis menggantikan Ketua Umum DPP KNPI lama, Fahd A. Rafiq.