KPU Minta Masyarakat Turut Serta Lawan Hoaks
KPU Minta Masyarakat Turut Serta Lawan Hoaks
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta masyarakat turut serta ikut melawan hoaks dalam periode Pemilu 2019.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua KPU Arief Budiman untuk menanggulangi kembali munculnya isu hberita bohong atau hoaks. Sebelumnya, ramai soal isu bohong adanya 7 Kontainer dari China yang berisi surat suara yang sudah dicoblos belum lagi munculnya isu 31 juta pemilih ganda dan bahan baku kotak suara dari karton yang rentan dicurangi nantinya.
"Siapa pun yang terganggu dengan berita bohong ini mereka harus ikut melawan. Jadi ini harus dilawan bersama-sama. Jangan malah ikut-ikut menyebarkan berita bohong ini," ucapnya di Gedung KPU Jakarta, Jumat 4 Januari 2019.
Menurutnya, KPU takkan gentar dan akan selalu siap melawan pihak mana saja yang menyebarkan hoaks. "Kami punya kewajiban membuat pemilu aman damai jujur adil. Maka jika ada ancaman dan tindakan yang mengganggu pemilu maka KPU akan melawan," teganya.
Senada dengan Arief, Komisioner KPU Pramono Ubaid Thantowi menyatakan, pasca-dilaporkannya kasus hoaks kemarin ke kepolisian. Pram meminta tokoh publik yang ikut memviralkan hoaks juga dimintai pertanggung jawaban.
"Tokoh-tokoh publik yang memviralkan itu juga harus dimintai pertanggung jawaban. Tokoh publik itu memberikan info yang benar kepada masyarakat, tidak berdasarkan info yang sumir lalu kemudian diviralkan, itu adalah tokoh publik yang tidak bertanggung jawab," ucapnya.
Dia juga menegaskan, agar kasus hoaks ini dapat ditelusuri secara profesional dan bisa diberi hukuman yang setimpal. Bukan hanya penyebar, tapi juga dalang di balik isu tersebut.
"Kita berharap ditelusuri secara profesional siapa pun yang tanggung jawab, tentu harus dikenai hukuman secara setimpal. Kita berharap yang dijadikan pelaku bukan hanya yang kelas kecil, tapi juga para dalangnya, para mastermind-nya jadi siapa yang di belakang itu," tegasnya.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua KPU Arief Budiman untuk menanggulangi kembali munculnya isu hberita bohong atau hoaks. Sebelumnya, ramai soal isu bohong adanya 7 Kontainer dari China yang berisi surat suara yang sudah dicoblos belum lagi munculnya isu 31 juta pemilih ganda dan bahan baku kotak suara dari karton yang rentan dicurangi nantinya.
"Siapa pun yang terganggu dengan berita bohong ini mereka harus ikut melawan. Jadi ini harus dilawan bersama-sama. Jangan malah ikut-ikut menyebarkan berita bohong ini," ucapnya di Gedung KPU Jakarta, Jumat 4 Januari 2019.
Menurutnya, KPU takkan gentar dan akan selalu siap melawan pihak mana saja yang menyebarkan hoaks. "Kami punya kewajiban membuat pemilu aman damai jujur adil. Maka jika ada ancaman dan tindakan yang mengganggu pemilu maka KPU akan melawan," teganya.
Senada dengan Arief, Komisioner KPU Pramono Ubaid Thantowi menyatakan, pasca-dilaporkannya kasus hoaks kemarin ke kepolisian. Pram meminta tokoh publik yang ikut memviralkan hoaks juga dimintai pertanggung jawaban.
"Tokoh-tokoh publik yang memviralkan itu juga harus dimintai pertanggung jawaban. Tokoh publik itu memberikan info yang benar kepada masyarakat, tidak berdasarkan info yang sumir lalu kemudian diviralkan, itu adalah tokoh publik yang tidak bertanggung jawab," ucapnya.
Dia juga menegaskan, agar kasus hoaks ini dapat ditelusuri secara profesional dan bisa diberi hukuman yang setimpal. Bukan hanya penyebar, tapi juga dalang di balik isu tersebut.
"Kita berharap ditelusuri secara profesional siapa pun yang tanggung jawab, tentu harus dikenai hukuman secara setimpal. Kita berharap yang dijadikan pelaku bukan hanya yang kelas kecil, tapi juga para dalangnya, para mastermind-nya jadi siapa yang di belakang itu," tegasnya.
(mhd)
Explore More