PSI Tolak Poligami, Politikus Gerindra: Grace Sibuk Aja Urusin Orang

Minggu, 16 Desember 2018 - 01:45 WIB
PSI Tolak Poligami,...
PSI Tolak Poligami, Politikus Gerindra: Grace Sibuk Aja Urusin Orang
A A A
JAKARTA - Usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, khususnya terkait dengan poligami menuai kritikan. Pasalnya, poligami sudah diatur dalam masing-masing agama dan tidak perlu diributkan.

"Menikah itu kan hak konstitusi orang, masing-masing agama yang kita anut sudah mengatur poligami itu, ada yang boleh di Islam maupun ada yang tidak boleh di agama Kristen maupun Katholik. Saya rasa enggak usah sampe kita mengatur ranah pribadi seperti itu," ujar Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade, dihubungi wartawan, Sabtu (15/12/2018).

Maka itu, menurut dia, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mestinya melarang perzinahan, bukan persoalan poligami yang justru dinilai sudah masuk ranah rumah tangga orang. Sehingga, sikap PSI yang menolak poligami dianggap aneh.

Terlebih, poligami dilegalkan dalam agama Islam. "Harusnya Grace itu bicara soal bagaimana memerangi prostitusi," katanya. (Baca juga: Grace Natalie: Kader PSI Dilarang Poligami)

Dia pun menyarankan sebaiknya membicarakan persoalan ekonomi nasional saat ini. "Tolong lebih baik kita fokus bicara ekonomi saja, bicara hal hal perbaikan, enggak usah poligami," tandasnya.

Dia kembali menekankan bahwa Poligami adalah urusan antara manusia dengan Tuhannya. "Masih banyak masalah bangsa ini yang sulit, ngurus poligami, lalu orang poligami enggak boleh? Berzina boleh gitu? bilang sama Grace itu, sibuk aja urusin orang," paparnya.

Dia menyarankan Ketua Umum (Ketum) PSI Grace Natalie tidak usah mengurusi persoalan poligami. "Makanya si Grace enggak usah ngurus urusan orang Islam," pungkasnya.

Sebelumnya, Grace Natalie menyerukan revisi UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, terutama terkait dengan poligami. Grace menyatakan partainya tidak akan pernah mendukung praktik poligami.

Alasannya, poligami adalah bentuk ketidakadilan yang dilembagakan oleh negara. Sehingga, UU tersebut harus direvisi agar tidak ada lagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban ketidakadilan.
(thm)
Berita Terkait
Partai Masyumi Resmi...
Partai Masyumi Resmi Kembali Dideklarasikan Dalam HUT ke-73
Suharso Monoarfa Terpilih...
Suharso Monoarfa Terpilih Jadi Ketua Umum PPP Secara Aklamasi
Partai Perindo Tegaskan...
Partai Perindo Tegaskan Politik sebagai Pengabdian, Bukan Perebutan Kekuasaan
Rakernas Perdana di...
Rakernas Perdana di Surabaya, Partai Mahasiswa Indonesia Berkomitmen Tingkatkan Partisipasi Politik Anak Muda
Larangan Poligami di...
Larangan Poligami di India Picu Kontroversi, Mengapa?
Jadi Caleg Butuh Uang...
Jadi Caleg Butuh Uang Banyak, Prabu Revolusi: Banyak Persepsi yang Salah soal Calon Legislatif
Berita Terkini
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Harga BBM Non-Subsidi Pascaanjloknya Harga Minyak Dunia
Denny JA Soroti Kerusuhan...
Denny JA Soroti Kerusuhan Agustus 2025 dalam Perspektif Kelas Rentan Digital
Nasaruddin Umar Ingin...
Nasaruddin Umar Ingin Indonesia Jadi Epicentrum Peradaban Dunia Islam Modern
Menag: Tahun Baru Islam...
Menag: Tahun Baru Islam 1 Muharram Momentum Transformasi Diri dan Sosial
Tepis Media Nasional...
Tepis Media Nasional Tak Liput Demo Mahasiswa, KPI Sebut 9 Televisi Telah Memberitakan
Pigai Semprot Komnas...
Pigai Semprot Komnas HAM usai Singgung Dugaan Pelanggaran HAM di Program MBG
Infografis
Menkes: Orang Gaji Rp15...
Menkes: Orang Gaji Rp15 Juta Pasti Lebih Sehat dan Pintar
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved