31 Pekerja Dibantai OPM, DPR Minta Dunia Objektif
Selasa, 04 Desember 2018 - 15:25 WIB
31 Pekerja Dibantai OPM, DPR Minta Dunia Objektif
A
A
A
JAKARTA - Pembantaian 31 pekerja di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi Kabupaten Nduga, Papua, Minggu 2 Desember 2018 oleh Kelompok Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus mendapatkan kecaman.
Betapa tidak, banyak buruh bangunan dari PT Istaka Karya yang tewas dari kejadian tersebut.
Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari menyatakan bahwa keberingasan gerakan separatis itu harusnya membuka mata dunia agar proporsional melihat masalah di Papua,
"Bagaimana rakyat sipil tidak bersenjata, yang jelas mereka bekerja untuk membangun bumi Papua, dunia internasional juga harus membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih objektif," ujar Abdul Kharis Almasyhari dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Selasa (4/12/2018).
Dengan kejadian itu, dia pun berharap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan. Sebab, lanjut dia, NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib di hormati semua negara.
"Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia," kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dia pun mengaku prihatin dan mengutuk tindakan kelompok bersenjata itu terhadap pekerja yang tidak bersalah dan meminta agar TNI maupun Polri bisa memberikan perlindungan kepada pekerja yang sedang membangun tanah Papua.
"Saya meminta penegakkan hukum dan kalau perlu terjunkan TNI jika dibutuhkan dan mendesak, jangan ada sejengkalpun tanah Indonesia yang dibawah kendali Gerakan Separatisme dan melakukan kekejian terhadap rakyat Indonesia," ujarnya.
Legislator asal Solo ini mengatakan, TNI dan BIN tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen terkait kasus tersebut, sehingga diyakini dapat menganalisis situasi dan kondisi di lapangan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan lain yang diperlukan. Tentu dengan kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian.
"Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini mencederai kedaulatan NKRI, setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini," pungkasnya.
Betapa tidak, banyak buruh bangunan dari PT Istaka Karya yang tewas dari kejadian tersebut.
Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari menyatakan bahwa keberingasan gerakan separatis itu harusnya membuka mata dunia agar proporsional melihat masalah di Papua,
"Bagaimana rakyat sipil tidak bersenjata, yang jelas mereka bekerja untuk membangun bumi Papua, dunia internasional juga harus membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih objektif," ujar Abdul Kharis Almasyhari dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Selasa (4/12/2018).
Dengan kejadian itu, dia pun berharap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan. Sebab, lanjut dia, NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib di hormati semua negara.
"Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia," kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dia pun mengaku prihatin dan mengutuk tindakan kelompok bersenjata itu terhadap pekerja yang tidak bersalah dan meminta agar TNI maupun Polri bisa memberikan perlindungan kepada pekerja yang sedang membangun tanah Papua.
"Saya meminta penegakkan hukum dan kalau perlu terjunkan TNI jika dibutuhkan dan mendesak, jangan ada sejengkalpun tanah Indonesia yang dibawah kendali Gerakan Separatisme dan melakukan kekejian terhadap rakyat Indonesia," ujarnya.
Legislator asal Solo ini mengatakan, TNI dan BIN tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen terkait kasus tersebut, sehingga diyakini dapat menganalisis situasi dan kondisi di lapangan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan lain yang diperlukan. Tentu dengan kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian.
"Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini mencederai kedaulatan NKRI, setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini," pungkasnya.
(maf)
