BNPT Siap Turun ke Daerah Berikan Panduan Penanganan Terorisme
BNPT Siap Turun ke Daerah Berikan Panduan Penanganan Terorisme
A
A
A
JAKARTA - Para kepala daerah dan ketua DPRD merespons postif pemaparan yang disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengenai radikalisme dan terorisme saat acara pembelakan kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri beberapa waktu lalu.
Para kepala daerah, yakni bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota pun meminta BNPT mengirim tim ke daerah untuk memberikan panduan dan pelatihan bagi para petugas di masing-masing daerah.
Permintaan para bupati dan wali kota itu disampaikan usai Kepala BNPT menyampaikan paparannya pada gelombang kedua Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi bupati/wali kota, wakil bupati/wakil Wali Kota, dan ketua DPRD Tahun 2018 di Auditorium BPSDM Kemendagri, Rabu 28 November 2018.
Sebelumnya Suhardi memaparkan bagaimana peran pemerintah daerah dalam rangka mengurai dari hulu masalah radikalisme dan terorisme. Terutama tentang cara-cara pencegahannya sehingga bisa dieliminasi dan dideteksi untuk memberikan solusi dalam menghadapi radikalisme dan terorisme di daerah.
“Responsnya sangat luar biasa, mereka langsung mengundang kami agar segera turun ke daerah memberikan panduan. Kami menyambut baik permintaan dan akan turun ke daerah untuk memberikan panduan kepada mereka agar pencegahan terorisme bisa lebih membumi,” tutur Suhardi.
Mantan Kapolda Jawa Barat ini mengajak seluruh kepala daerah untuk merawat situasi kondusif saat ini. Hal itu dinilainya penting. Sebab kondusivitas bisa dirusak dalam waktu singkat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, termasuk kelompok radikalisme dan terorisme.
Dia menilai, pencegahan dan deteksi dini sangat penting dalam penanganan radikalisme dan terorisme. Hal itu yang mendasari BNPT total dalam menangani masalah ini.
Dia mengakui tidak hanya dirinya yang rajin memberikan pemahaman dan sosialisasi ke berbagai kalangan, tapi juga Subdit Pemberdayaan masyarakat bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), dan Subdit Pengawasan yang langsung terjun ke daerah-daerah untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.
“Kita tidak bisa menghalangi mereka (kelompok atau mantan teroris) masuk dan berinteraksi di masyarakat . Nah bagaimana mekanisme dan threatmentnya? Itu harus kita sesuaikan karena mereka punya latar belakang ideologi berbeda. Pemerintah daerah sudah mempunyai pemahaman yang baik sehingga akan memudahkan upaya pencegahannya. Tapi ke depan sinergi ini harus lebih kuat lagi,” tutur mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri itu.
Menurut Suhardi, peran kepala daerah sangat signifikan dalam membantu tugas BNPT menangani terorisme, terutama bagi mantan teroris.
Sebab, lanjut dia, setiap mantan teroris yang sudah menjalani proses deradikalisasi, pasti kembali ke masyarakat di berbagai daerah. Selanjutnya menjadi tugas kepala daerah untuk memonitor dan memberikan akses mantan napi terorisme tersebut untuk kembali bermasyarakat.
Para kepala daerah, yakni bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota pun meminta BNPT mengirim tim ke daerah untuk memberikan panduan dan pelatihan bagi para petugas di masing-masing daerah.
Permintaan para bupati dan wali kota itu disampaikan usai Kepala BNPT menyampaikan paparannya pada gelombang kedua Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi bupati/wali kota, wakil bupati/wakil Wali Kota, dan ketua DPRD Tahun 2018 di Auditorium BPSDM Kemendagri, Rabu 28 November 2018.
Sebelumnya Suhardi memaparkan bagaimana peran pemerintah daerah dalam rangka mengurai dari hulu masalah radikalisme dan terorisme. Terutama tentang cara-cara pencegahannya sehingga bisa dieliminasi dan dideteksi untuk memberikan solusi dalam menghadapi radikalisme dan terorisme di daerah.
“Responsnya sangat luar biasa, mereka langsung mengundang kami agar segera turun ke daerah memberikan panduan. Kami menyambut baik permintaan dan akan turun ke daerah untuk memberikan panduan kepada mereka agar pencegahan terorisme bisa lebih membumi,” tutur Suhardi.
Mantan Kapolda Jawa Barat ini mengajak seluruh kepala daerah untuk merawat situasi kondusif saat ini. Hal itu dinilainya penting. Sebab kondusivitas bisa dirusak dalam waktu singkat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, termasuk kelompok radikalisme dan terorisme.
Dia menilai, pencegahan dan deteksi dini sangat penting dalam penanganan radikalisme dan terorisme. Hal itu yang mendasari BNPT total dalam menangani masalah ini.
Dia mengakui tidak hanya dirinya yang rajin memberikan pemahaman dan sosialisasi ke berbagai kalangan, tapi juga Subdit Pemberdayaan masyarakat bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), dan Subdit Pengawasan yang langsung terjun ke daerah-daerah untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.
“Kita tidak bisa menghalangi mereka (kelompok atau mantan teroris) masuk dan berinteraksi di masyarakat . Nah bagaimana mekanisme dan threatmentnya? Itu harus kita sesuaikan karena mereka punya latar belakang ideologi berbeda. Pemerintah daerah sudah mempunyai pemahaman yang baik sehingga akan memudahkan upaya pencegahannya. Tapi ke depan sinergi ini harus lebih kuat lagi,” tutur mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri itu.
Menurut Suhardi, peran kepala daerah sangat signifikan dalam membantu tugas BNPT menangani terorisme, terutama bagi mantan teroris.
Sebab, lanjut dia, setiap mantan teroris yang sudah menjalani proses deradikalisasi, pasti kembali ke masyarakat di berbagai daerah. Selanjutnya menjadi tugas kepala daerah untuk memonitor dan memberikan akses mantan napi terorisme tersebut untuk kembali bermasyarakat.
(dam)
Explore More