Solusi UI Ingatkan Penegakan Hukum Harus Adil dan Transparan

JAKARTA - Aparat keamanan dan penegak hukum diimbau untuk tetap menjaga kondisi keamanan dan kedamaian agar Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang tinggal menghitung bulan ini berjalan damai dan kondusif.

Salah satu caranya adalah melalui penegakkan hukum yang adil, transparan dan tidak berat sebelah.

Hal itu diungkapkan perkumpulan profesional muslim alumni Universitas Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Muslim Alumni Universitas Indonesia (Solusi UI) menyikapi pemeriksaan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak.

“Pemeriksaan aparat penegak hukum terhadap Ketua Pemuda Muhammadiyah yang juga Koordinator Juru Bicara Tim Capres Prabowo Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam kasus dana kemah pemuda itu adalah bentuk ketidakadilan dalam penegakan hukum," tutur Ketua Umum Solusi UI, Sabrun Jamil dalam keterangan pers, Rabu (28/11/2018)

Seperti diketahui, Dahnil Anzar diperiksa aparat penegak hukum karena disinyalir melakukan penyalahgunaan dana kemah pemuda yang dikucurkan Kementrian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) sebesar Rp2 miliar pada tahun 2017.

Selain Pemuda Muhammadiah yang dipimpin Dahnil Anzar Somanjuntak, dana kemah Pemuda juga dikucurkan kepada Gerakan Pemuda Anshor sebesar Rp3 miliar. Sabrun berpendapat seharusnya pemeriksaan juga dilakukan terhadap GP Ansor dan pejabat Kemenpora.

(Baca juga: Imam Minta Dahnil Cari Pelapor Dugaan Penyelewengan Dana Kemah )

Ketua Dewan Pendiri Solusi UI, Andy Azisi Amin mengimbau aparat penegak hukum untuk bersikap adil dengan memeriksa semua pihak dalam persoalan ini.

“Lakukan pemanggilan dan pemeriksaan yang sama, baik terhadap Ketua Umum Pemuda Muhammadiah, Ketua Umum GP Ansor, pihak Kemenpora dan pihak pelapor," kata Andy.

Ketua Divisi Hukum Solusi UI Feizal Syahmenan mengingatkan seluruh aparat penegak hukum untuk bekerja profesional.

“Pemeriksaan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah dalam tingkat penyidikan pun terasa janggal karena belum pernah diketahui adanya pemeriksaan apa pun sebelumnya dalam tingkat penyelidikan," tuturnya.

Dia juga mengaku setuju dengan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) agar pemeriksaan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu dilakukan secara transparan.