Kepala Daerah Diimbau Berperan Aktif Cegah Terorisme
Kepala Daerah Diimbau Berperan Aktif Cegah Terorisme
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius mengimbau kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2018 berperan aktif melakukan pencegahan dan penanggulangan terorisme di wilayah masing-masing.
Imbauan tersebut disampaikan Suhardi saat menjadi pembicara pada acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali Kota, Wakil Bupati/Wakil Wali Kota, dan ketua DPRD Tahun 2018 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (14/11/2018).
Menurut Suhardi, kepala daerah memiliki peran signifikan dalam membantu tugas BNPT untuk menanggulangi terorisme. Sebab, setiap mantan teroris yang sudah menjalani proses deradikalisasi nantinya akan kembali ke masyarakat di berbagai daerah.
Selanjutnya, kata dia, menjadi tugas kepala daerah untuk memonitor dan memberikan akses mantan napi terorisme tersebut untuk kembali bermasyarakat."Karena mantan teroris nantinya akan kembali ke daerah masing-masing. Kalau tidak ada peran serta pemerintah daerah ini juga akan berbahaya," ungkapnya.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ini dihadiri oleh peserta yang terdiri atas bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, serta ketua DPRD yang terpilih pada masa Pilkada serentak 2018.
Dalam acara itu Suhardi juga mengingatkan para pimpinan daerah untuk mengawasi warganya agar tidak terkena paparan radikalisme negatif.
"Bapak-bapak di sini punya tugas dan tanggung jawab, ini warga bapak. Kalau sudah ada tanda-tanda harus ambil langkah cepat," tutur mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri ini.
Suhardi juga berbagi ilmu mengenai cara berhadapan dengan mantan teroris maupun warga yang terpapar radikalisme. Menurut dia, upaya pendekatan lunak atau soft approach menjadi cara paling jitu untuk menyentuh hati mereka.
"Kita berikan kesempatan yang baik, agar mereka selalu termonitor terus. Tolong diberikan akses sehingga mereka kembali jadi warga negara yang baik lagi," ujarnya.
Suhardi mengaku senang dan mengapresiasi para pemimpin daerah yang mengikuti pembekalan dengan antusias. Dia juga menaruh harapan pada para pemimpin daerah untuk terus berupaya melakukan pencegahan terorisme di wilayah kepemimpinannya masing-masing.
"Kita berikan wawasan ini agar nantinya setelah memimpin wilayahnya masing-masing, beliau bisa berkontribusi dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme secara umum di Indonesia," tuturnya.
Acara pembekalan pemimpin daerah ini dibuka langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada Senin, 12 November 2018 lalu di tempat yang sama. Tak hanya BNPT, para peserta juga mendapat pembekalan dari kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Narkotika Nasional.
Imbauan tersebut disampaikan Suhardi saat menjadi pembicara pada acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali Kota, Wakil Bupati/Wakil Wali Kota, dan ketua DPRD Tahun 2018 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (14/11/2018).
Menurut Suhardi, kepala daerah memiliki peran signifikan dalam membantu tugas BNPT untuk menanggulangi terorisme. Sebab, setiap mantan teroris yang sudah menjalani proses deradikalisasi nantinya akan kembali ke masyarakat di berbagai daerah.
Selanjutnya, kata dia, menjadi tugas kepala daerah untuk memonitor dan memberikan akses mantan napi terorisme tersebut untuk kembali bermasyarakat."Karena mantan teroris nantinya akan kembali ke daerah masing-masing. Kalau tidak ada peran serta pemerintah daerah ini juga akan berbahaya," ungkapnya.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ini dihadiri oleh peserta yang terdiri atas bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, serta ketua DPRD yang terpilih pada masa Pilkada serentak 2018.
Dalam acara itu Suhardi juga mengingatkan para pimpinan daerah untuk mengawasi warganya agar tidak terkena paparan radikalisme negatif.
"Bapak-bapak di sini punya tugas dan tanggung jawab, ini warga bapak. Kalau sudah ada tanda-tanda harus ambil langkah cepat," tutur mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri ini.
Suhardi juga berbagi ilmu mengenai cara berhadapan dengan mantan teroris maupun warga yang terpapar radikalisme. Menurut dia, upaya pendekatan lunak atau soft approach menjadi cara paling jitu untuk menyentuh hati mereka.
"Kita berikan kesempatan yang baik, agar mereka selalu termonitor terus. Tolong diberikan akses sehingga mereka kembali jadi warga negara yang baik lagi," ujarnya.
Suhardi mengaku senang dan mengapresiasi para pemimpin daerah yang mengikuti pembekalan dengan antusias. Dia juga menaruh harapan pada para pemimpin daerah untuk terus berupaya melakukan pencegahan terorisme di wilayah kepemimpinannya masing-masing.
"Kita berikan wawasan ini agar nantinya setelah memimpin wilayahnya masing-masing, beliau bisa berkontribusi dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme secara umum di Indonesia," tuturnya.
Acara pembekalan pemimpin daerah ini dibuka langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada Senin, 12 November 2018 lalu di tempat yang sama. Tak hanya BNPT, para peserta juga mendapat pembekalan dari kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Narkotika Nasional.
(dam)
Explore More