Pekan Inovasi Wujudkan Desa dan Kelurahan Cepat Maju

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Kementerian Desa dan PDTT akan menggelar Temu Kaya Nasional, Gelar Teknologi Tepat Guna Ke XX, serta Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Bali. Pertemuan yang direncanakan dihadiri Presiden Jokowi tersebut merupakan puncak dari rangkaian evaluasi perkembangan desa sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015.

“Pekan inovasi perkembangan desa dan kelurahan tahun 2018 merupakan puncak dari rangkaian dari evaluasi perkembangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015. Pada tahun ini akan diambil tema Melalui Inovasi dan Gelar Teknologi Tepat Guna Kita Wujudkan Desa yang Maju Mandiri dan Sejahtera,” kata Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Eko Prasetyanto di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Senin (15/10/2018).

Eko melanjutkan, kegiatan itu akan berlangsung 18 Oktober-21 Oktober 2018. Selama tiga hari nanti, acara akan diawali dengan gala dinner pada 18 Oktober 2018, deville oleh peserta dari berbagai desa di seluruh Indonesia, diskusi tentang inovasi dan pembukaan yang direncanakan dihadiri Presiden Jokowi. Juga ada cerdas cermat dengan tema “Memahami Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan” pada 20 Oktober 2018. “Acara diakhiri dengan penutupan sekaligus kunjungan lapangan peserta ke desa berprestasi di Bali,” ujarnya.

Sesuai dengan tujuan awalnya, pekan inovasi perkembangan desa dan kelurahan merupakan wujud komitmen pemerintah mempercepat proses kemajuan desa dan kelurahan. “Acara tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mempercepat proses kemajuan desa dan kelurahan, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, pelayanan kepada masyarakan sampai dengan pemberdayaan masyarakat desa,” tuturnya.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menambahkan, acara tersebut merupakan pelaksanaan secara nyata tugas Kemendagri dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan track yang benar. “Desa adalah bagian dari sistem pemerintahan daerah. Kemendagri bertugas memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa bergerak sesuai track yang benar, dan tentunya sesuai track pembangunan nasional,” katanya.