Penyebaran Hoaks Politik Bisa Picu Konflik Sosial

JAKARTA - Seperti sudah dikhawatirkan sejak awal, hoaks atau kabar bohong benar-benar marak menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.Tidak tanggung-tanggung, hoaks maha dahsyat dilakukan seorang tokoh nasional yang juga masuk menjadi salah satu juru kampanye salah satu calon presiden (capres). Ironisnya, hoaks itu terjadi saat bangsa Indonesia berduka dengan musibah bencana gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala.Menurut Ketua Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho, kasus Ratna Sarumpaet membuka mata bahwa media sosial masih sering digunakan untuk menyebarkan hoaks, khususnya pada tahun politik saat ini.
"Sesungguhnya, fakta yang ada jauh lebih memprihatinkan, media sosial masih digunakan untuk menyebarkan politik kebencian, yang dikhawatirkan bisa mengoyak persaudaraan bahkan menjurus ke arah konflik sosial, di tengah minimnya tingkat literasi masyarakat,” tutur Septiaji di Jakarta, Senin 8 Oktober 2018.

Dalam catatan Mafindo, kata Septiaji, selama bulan September 2018 ada 86 topik hoaks. Sebanyak 59 di antaranya adalah hoaks terkait politik. Dari jumlah tersebut, ada 52 topik terkait Pilpres 2019.

Menurut dia, maraknya hoaks politik di medsos telah mengalihkan perhatian masyarakat kepada hal yang jauh lebih penting, seperti bersinergi membantu masyarakat terdampak bencana di Palu dan Lombok menjadi teralihkan.
Buntutnya, masyarakat malah berdebat untuk topik remeh yang ternyata hanya hoaks. “Hoaks politik sempat mengambil alih panggung opini publik yang tentu menciderai perasaan masyarakat terdampak bencana. Karena, ketika mereka seharusnya mendapatkan perhatian utama dari publik pasca bencana, tetapi justru masyarakat diajak bertengkar untuk isu yang tidak penting,” tutur Septiaji.Fakta ini yang membuat Mafindo terus melakukan literasi agar masyarakat bisa meningkatkan kualitas pola pikir yang lebih kritis ketika menerima informasi, khususnya di media sosial dan grup percakapan seperti WhatsApp

Dia mengimbau masyarakat jangan mudah menyebarkan informasi kalau belum jelas kebenarannya.

Menurut Septiaji, masyarakat harus bisa berperan aktif membersihkan konten negatif di media sosial dengan bersama-sama melakukan siskamling digital, melaporkan jika ada konten bermasalah, baik ke platform (Facebook, Twitter, Instagram) maupun ke Kementerian Kominfo melalui aduankonten.id, ke Bawaslu untuk konten terkait isu pemilu, dan Polri untuk konten pelanggaran hukum. Masyarakat juga wajib menggalakkan kegiatan bersama satu hari tanpa hoaks (hoaks free day).
Selain kualitas literasi masyarakat, kata dia, upaya penting yang harus dilakukan adalah memperbanyak silaturahmi antarmasyarakat, utamanya antartokoh masyarakat, agama, dan publik.
Menurut dia, tatap muka bisa mencairkan kecurigaan, bertemu wajah bisa menghapus prasangka.“Di era digital ini, jangan sampai kita mengenal masyarakat lain yang beragam hanya sepotong dari media sosial, tapi kita harus mengenal sepenuhnya dari pertemuan dan tatap muka,” tutur Septiaji.

Dia menegaskan, Mafindo tetap komitmen dalam empat hal. Pertama, melakukan cek fakta untuk setiap isu yang berpotensi meresahkan masyarakat. Itu setiap hari dirilis di TurnBackHoax.ID, dan juga bersama dengan 22 media online yang berpengaruh di CekFakta.Com.

“Kami juga menggerakkan relawan di 18 kota untuk terjun langsung ke masyarakat menyampaikan edukasi literasi, mengajak komponen masyarakat dari level keluarga tentang pentingnya bermedsos sehat untuk menjaga kesatuan negeri. Kami juga mendorong upaya silaturahmi antarmasyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan sarasehan, kampanye publik, dan diskusi publik,” tutur Septiaji.