Terus Usik Papua, Hubungan RI-Vanuatu Perlu Ditinjau Ulang
Senin, 01 Oktober 2018 - 17:56 WIB
Terus Usik Papua, Hubungan RI-Vanuatu Perlu Ditinjau Ulang
A
A
A
JAKARTA - Negara kepulauan, Vanuatu kembali mengusik kedaulatan Indonesia. Kali ini, forum Sidang Umum PBB dijadikan tempat untuk mengangkat isu Papua.
Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari memprotes keras tindakan Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai yang menyinggung soal Papua. Apalagi hal tersebut bukan kali pertama Vanuatu mengusik urusan kedaulatan Indonesia atas Papua.
"Memprotes sikap Vanuatu yang secara terbuka mendukung upaya separatisme Papua," kata Kharis dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/10/2018).
Dia menegaskan tindakan berulang yang dilakukan Vanuatu harus mendapatkan respons serius dari pemerintah. Jika diperlukan, sambung dia, pemerintah bisa meninjau kembali hubungan diplomatik dengan negara yang terletak di Samudra Pasifik bagian selatan itu.
"Indonesia perlu mempertimbangkan kembali hubungan diplomatik dengan Vanuatu," kata Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Sebelumnya, Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai menyinggung tentang Papua dalam Sidang Majelis Umum ke-73 PBB di New York, Amerika Serikat.Salwai mengingatkan dekolonialisasi harus tetap menjadi bagian dari agenda PBB. Dia mengatakan Dewan Hak Asasi Manusia PBB harus melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Papua.
Vanuatu juga pernah menyatakan keprihatinannya terkait tahanan politik di Papua yang dituduh melakukan pengkhianatan
Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari memprotes keras tindakan Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai yang menyinggung soal Papua. Apalagi hal tersebut bukan kali pertama Vanuatu mengusik urusan kedaulatan Indonesia atas Papua.
"Memprotes sikap Vanuatu yang secara terbuka mendukung upaya separatisme Papua," kata Kharis dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/10/2018).
Dia menegaskan tindakan berulang yang dilakukan Vanuatu harus mendapatkan respons serius dari pemerintah. Jika diperlukan, sambung dia, pemerintah bisa meninjau kembali hubungan diplomatik dengan negara yang terletak di Samudra Pasifik bagian selatan itu.
"Indonesia perlu mempertimbangkan kembali hubungan diplomatik dengan Vanuatu," kata Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Sebelumnya, Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai menyinggung tentang Papua dalam Sidang Majelis Umum ke-73 PBB di New York, Amerika Serikat.Salwai mengingatkan dekolonialisasi harus tetap menjadi bagian dari agenda PBB. Dia mengatakan Dewan Hak Asasi Manusia PBB harus melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Papua.
Vanuatu juga pernah menyatakan keprihatinannya terkait tahanan politik di Papua yang dituduh melakukan pengkhianatan
(dam)
