Aparat Harus Punya Pemahaman Sama Tanggulangi Radikalisme
Kamis, 13 September 2018 - 11:21 WIB
Aparat Harus Punya Pemahaman Sama Tanggulangi Radikalisme
A
A
A
JAKARTA - Ancaman bahaya radikalime negatif yang berujung aksi terorisme akhir-akhir ini semakin marak di Tanah Air.Seluruh perangkat pemerintah, yakni TNI, Polri, jaksa dan hakim diingatkan untuk saling bersinergi dalam upaya penanggulangan terorisme.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius saat memberikan ceramah umum saat acara Sosialisasi Anti Radikalisme dan Terorisme yang digagas Polda Jawa Barat di hadapan para Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Provisi Jawa Barat (Jabar) di Aula Maryoto, Mapolda Jabar, Bandung, Rabu (12/9/2018).
“Provinsi Jawa Barat juga menjadi atensi kita, yakni dari orang-orang itu kita klasifikasikan menjadi beberapa kluster mulai dari hardcore, militan, supoter atau simpatisan yang ternyata juga cukup banyak di sini (Jawa Barat-red),” kata Suhardi usai acara.
Menurut dia, BNPT merasa perlu memberikan pemahaman mengenai cara mengidentifikasi kelompok-kelompok tersebut dan bagaimana melakukan penanganan yang pas terhadap kelompok ataupun jaringan tersebut.
“Dengan pemahaman ini kami harapkan aparat seluruhya punya satu persepsi, visi dan persepsi sama untuk melakukan langkah-langkah pencegahan maupun penindakan yang proporsional dalam rangka penanggulangan terorisme, itu yang paling penting,” tutur mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini.
Suhardi juga mengapresiasi upaya Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto yang melakukan inisiasi mengumpulkan seluruh jajaran pimpinan dareah Jabar mulai dari unsur TNI, Polri, kejaksaan, hakim dan juga pimpinan perguruan tinggi untuk melakukaan sinergi bersama dalam penanggulangan terorisme.
“Acara ini dihadiri semua komponen yang terkait, ada dari Forkominda, ada dari perguruan tinggi Jawa Barat, lalu Forkominda tingkat kabupaten/kota. Artinya, mereka ini adalah satu siklus criminal justice system yang terpadu. Kita bahagia sekali bahwa Kapolda meresponsnya dengan baik sehingga ini akan diimplementasikan langsung oleh beliau di Provinsi Jawa Barat,” tuturnya.
Dia menilai upaya Kapolda Jabar mengumpulkan berbagai pihak terkait juga sebagai upaya untuk membentengi diri dari pengaruh paham radikalisme negatif.
“Aparat juga perlu kita bentengi, karena semua infiltrasi ini bukan cuma terhadap masyarakat umum semata, tetapi juga pada aparat bisa masuk. Sudah banyak yang terpapar paham-paham radikalisme, kepolisian juga ada, TNI juga ada, semua ada. Artinya ruang-ruang itu bisa dimasuki kapan saja,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Suhardi, seluruh aparat pemerintah dan masyarakat harus memiliki pemahaman yang utuh tentang penanggulangan radikalisme dan terorisme.
“Sebagai pimpinan, khususnya di semua tingkatan harus bisa memberikan pencerahan dan penjelasan yang benar kepada masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengaku sengaja mengundang Kepala BNPT untuk memberikan pemaparan sebagai bekal bagi aparat di daerah agar lebih proaktif dalam menangani masalah radikalisme dan terorisme.
“Kami mengundang Kepala BNPT untuk dapat memberikan arahan dan pencerahan. Dalam konteks ini Provinsi Jawa Barat, berdasarkan data yang kami peroleh itu cukup banyak potensi (radikalisme-terorime-red), baik yang perseorangan maupun yang kelompok,” ujar Agung usai acara.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius saat memberikan ceramah umum saat acara Sosialisasi Anti Radikalisme dan Terorisme yang digagas Polda Jawa Barat di hadapan para Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Provisi Jawa Barat (Jabar) di Aula Maryoto, Mapolda Jabar, Bandung, Rabu (12/9/2018).
“Provinsi Jawa Barat juga menjadi atensi kita, yakni dari orang-orang itu kita klasifikasikan menjadi beberapa kluster mulai dari hardcore, militan, supoter atau simpatisan yang ternyata juga cukup banyak di sini (Jawa Barat-red),” kata Suhardi usai acara.
Menurut dia, BNPT merasa perlu memberikan pemahaman mengenai cara mengidentifikasi kelompok-kelompok tersebut dan bagaimana melakukan penanganan yang pas terhadap kelompok ataupun jaringan tersebut.
“Dengan pemahaman ini kami harapkan aparat seluruhya punya satu persepsi, visi dan persepsi sama untuk melakukan langkah-langkah pencegahan maupun penindakan yang proporsional dalam rangka penanggulangan terorisme, itu yang paling penting,” tutur mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini.
Suhardi juga mengapresiasi upaya Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto yang melakukan inisiasi mengumpulkan seluruh jajaran pimpinan dareah Jabar mulai dari unsur TNI, Polri, kejaksaan, hakim dan juga pimpinan perguruan tinggi untuk melakukaan sinergi bersama dalam penanggulangan terorisme.
“Acara ini dihadiri semua komponen yang terkait, ada dari Forkominda, ada dari perguruan tinggi Jawa Barat, lalu Forkominda tingkat kabupaten/kota. Artinya, mereka ini adalah satu siklus criminal justice system yang terpadu. Kita bahagia sekali bahwa Kapolda meresponsnya dengan baik sehingga ini akan diimplementasikan langsung oleh beliau di Provinsi Jawa Barat,” tuturnya.
Dia menilai upaya Kapolda Jabar mengumpulkan berbagai pihak terkait juga sebagai upaya untuk membentengi diri dari pengaruh paham radikalisme negatif.
“Aparat juga perlu kita bentengi, karena semua infiltrasi ini bukan cuma terhadap masyarakat umum semata, tetapi juga pada aparat bisa masuk. Sudah banyak yang terpapar paham-paham radikalisme, kepolisian juga ada, TNI juga ada, semua ada. Artinya ruang-ruang itu bisa dimasuki kapan saja,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Suhardi, seluruh aparat pemerintah dan masyarakat harus memiliki pemahaman yang utuh tentang penanggulangan radikalisme dan terorisme.
“Sebagai pimpinan, khususnya di semua tingkatan harus bisa memberikan pencerahan dan penjelasan yang benar kepada masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengaku sengaja mengundang Kepala BNPT untuk memberikan pemaparan sebagai bekal bagi aparat di daerah agar lebih proaktif dalam menangani masalah radikalisme dan terorisme.
“Kami mengundang Kepala BNPT untuk dapat memberikan arahan dan pencerahan. Dalam konteks ini Provinsi Jawa Barat, berdasarkan data yang kami peroleh itu cukup banyak potensi (radikalisme-terorime-red), baik yang perseorangan maupun yang kelompok,” ujar Agung usai acara.
(dam)
