Kampung KB Wujud Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Indonesia
Kamis, 06 September 2018 - 19:07 WIB
Kampung KB Wujud Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Kampung Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu inovasi strategis untuk implementasikan kegiatan prioritas pembangunan seperti Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KBPK), kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lainnya.
Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas dan tujuan apa saja yang ingin di raih dari Kampung KB untuk masa depan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Pertemuan Koordinasi Program Penguatan Kampung KB di Hotel Harper, Jakarta Timur.
Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal dalam sambutannya menjelaskan sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, pada 14 Januari 2016, berdasarkan Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kampung KB sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018. Kampung KB telah dicanangkan sebanyak 8.112 di seluruh Indonesia.
"Kampung KB melibatkan seluruh bidang di BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, stakeholders terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. Intervensi yang dilakukan oleh berbagai kementerian/lembaga pemerintah lintas sektor, BUMN, organisasi perangkat daerah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat terkait secara berkelanjutan," kata Nofrijal pada Pertemuan Koordinasi Program Penguatan Kampung KB di Hotel Harper, Jakarta Timur, Kamis (6/9/2018).
Nofrijal berharap secepatnya dapat mewujudkan tujuan dibentuknya Kampung KB. Yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui Program KKBPK serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
Kampung KB, lanjut Nofrijal, ditujukan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga memiliki ketahanan dan kesejahteraan lebih baik.
"Karena itu, intervensi kegiatan di Kampung KB harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan diperlukan juga data sebagai dasar perencanaan dan penyusunan kegiatan (baseline data)," ucapnya.
Di beberapa kabupaten/kota di Indonesia, BKKBN bersama salah satu mitra kerja yaitu Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) dengan pendekatan Advance Family Planning (AFP) secara aktif melakukan pendampingan implementasi Program KKBPK.
Menurut Nofrijal upaya perluasan pendampingan ke berbagai daerah akan terus dilakukan, untuk pelaksanaan Program Penguatan Kampung KB tersebut ditetapkan di 4 kabupaten di 3 provinsi yaitu Kota Ambon (Provinsi Maluku), Kabupaten Sarolangun (Provinsi Jambi), Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan (Provinsi Jawa Barat).
"Pendampingan tersebut dilakukan secara berjenjang baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa/kelurahan. Kegiatan meliputi pengembangan panduan pengelolaan Kampung KB, penguatan kapasitas, pengembangan rencana kerja dengan Kampung KB yang Spesific, Measurable, Attainable, Relevan, Time-Bound (SMART) dan fasilitasi advokasi ke pemegang kebijakan daerah dan desa," ujar Nofrijal.
Selain itu, Nofrijal mengungkapkan Kampung KB juga merupakan sebuah fokus yang dijadikan sasaran untuk memadukan program dan kegiatan secara sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan atau yang setara agar dapat merasakan manfaat dari pembangunan.
"Kegiatan integrasi Kampung KB bersama mitra kerja ini merupakan kegiatan yang sangat strategis dan penting karena dapat menghasilkan komitmen, perhatian, rencana kerja, dan akhirnya implementasi kegiatan untuk masyarakat yang menjadi sasaran lokus Kampung KB. Dengan demikian, keberadaan Kampung KB akan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat setempat," pungkasnya.
Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas dan tujuan apa saja yang ingin di raih dari Kampung KB untuk masa depan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Pertemuan Koordinasi Program Penguatan Kampung KB di Hotel Harper, Jakarta Timur.
Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal dalam sambutannya menjelaskan sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, pada 14 Januari 2016, berdasarkan Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kampung KB sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018. Kampung KB telah dicanangkan sebanyak 8.112 di seluruh Indonesia.
"Kampung KB melibatkan seluruh bidang di BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, stakeholders terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. Intervensi yang dilakukan oleh berbagai kementerian/lembaga pemerintah lintas sektor, BUMN, organisasi perangkat daerah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat terkait secara berkelanjutan," kata Nofrijal pada Pertemuan Koordinasi Program Penguatan Kampung KB di Hotel Harper, Jakarta Timur, Kamis (6/9/2018).
Nofrijal berharap secepatnya dapat mewujudkan tujuan dibentuknya Kampung KB. Yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui Program KKBPK serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
Kampung KB, lanjut Nofrijal, ditujukan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga memiliki ketahanan dan kesejahteraan lebih baik.
"Karena itu, intervensi kegiatan di Kampung KB harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan diperlukan juga data sebagai dasar perencanaan dan penyusunan kegiatan (baseline data)," ucapnya.
Di beberapa kabupaten/kota di Indonesia, BKKBN bersama salah satu mitra kerja yaitu Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) dengan pendekatan Advance Family Planning (AFP) secara aktif melakukan pendampingan implementasi Program KKBPK.
Menurut Nofrijal upaya perluasan pendampingan ke berbagai daerah akan terus dilakukan, untuk pelaksanaan Program Penguatan Kampung KB tersebut ditetapkan di 4 kabupaten di 3 provinsi yaitu Kota Ambon (Provinsi Maluku), Kabupaten Sarolangun (Provinsi Jambi), Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan (Provinsi Jawa Barat).
"Pendampingan tersebut dilakukan secara berjenjang baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa/kelurahan. Kegiatan meliputi pengembangan panduan pengelolaan Kampung KB, penguatan kapasitas, pengembangan rencana kerja dengan Kampung KB yang Spesific, Measurable, Attainable, Relevan, Time-Bound (SMART) dan fasilitasi advokasi ke pemegang kebijakan daerah dan desa," ujar Nofrijal.
Selain itu, Nofrijal mengungkapkan Kampung KB juga merupakan sebuah fokus yang dijadikan sasaran untuk memadukan program dan kegiatan secara sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan atau yang setara agar dapat merasakan manfaat dari pembangunan.
"Kegiatan integrasi Kampung KB bersama mitra kerja ini merupakan kegiatan yang sangat strategis dan penting karena dapat menghasilkan komitmen, perhatian, rencana kerja, dan akhirnya implementasi kegiatan untuk masyarakat yang menjadi sasaran lokus Kampung KB. Dengan demikian, keberadaan Kampung KB akan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat setempat," pungkasnya.
(maf)
