Perguruan Tinggi Harus Punya Pola Pencegahan Paham Radikalisme

JAKARTA - Setiap perguruan tinggi diharapkan memiliki pola penanganan pencegahan paham radikalisme yang berkonotasi negatif agar tidak mudah masuk dan menyebar di lingkungan kampus.
Apalagi kampus adalah lembaga yang digunakan untuk mendidik para generasi muda calon generasi penerus bangsa.
Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius saat memberikan paparan pada acara Sosialisasi Penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam Menangkal Radikalisme kepada para pimpinan Perguruan Tinggi se-wilayah Jawa Tengah yang digelar Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi/LL Dikti (sebelumnya bernama Kopertis) wilayah VI Jawa Tengah bekerjasama dengan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang di Graha Kebangsaan Untag Semarang, Jumat 10 Agustus 2018.

“Kami menjelaskan bagaimana permasalah-permasalahan, nilai-nilai yang harus dijaga di lingkungan perguruan tinggi pada khususnya. Bagaimana radikalisme bisa kita reduksi. Radikalisme yang saya maksud di sini adalah radikalisme yang negatif, yaitu intoleransi, anti- NKRI, anti-Pancasila dan penyebaran paham-paham takfiri,” tutur Suhardi.

Dia menjelaskan secara rinci mengenai modus dan pola bagaimana kelompok-kelompok tersebut masuk untuk menyebarkan paham-paham radikal negatif terebut di lingkungan kampus.Tidak hanya memberikan penjelasan, Suhardi juga memberikan cara untuk mengantisipasi penyebaran paham tersebut.
“Treatment ini kami sampaikan kepada para pimpinan perguruan tinggi. Nanti pada tingkat pengelola perguruan tinggi lah yang membuat pola penanganannya, dengan apa dan bagaimana sebaiknya yang dilakukan oleh manajemen perguruan tinggi tersebut seperti apa yang sudah kami sampaikan,” ujar mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini.

Kendati demikian Suhardi menegaskan BNPT tidak masuk secara langsung ke wilayah kampus tersebut. Semuanya diserahkan kepada manajemen kampus. Jika kampus menghadapi kesulitan, BNPT akan melakukan asistensi.

“Nah ini yang kami perbuat supaya semua berjalan dengan baik. Ini agar anak-anak yang menjadi anak didiknya itu dapat menjadi generasi penerus yang luar biasa dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan baik. Ini tujuan yang kita sampaikan di sini kepada seluruh pengelola perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah,” tuturnya.

Mantan Kapolda Jawa Barat ini mengatakan, hal yang sama juga sudah dilakukannya dengan mengumpulkan para pimpinan perguruan tinggi swasta dan dosesn wilayah Jawa Timur sekitar dua pekan lalu di UPN Veteran Surabaya.

Dua berharap seluruh perguruan tinggi di Indonesia mempunyai pola sama. “Untuk pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN) sendiri sudah kita kumpulkan bersama Menristek Dikti di Jakarta, kita sampaikan hal sama,” tuturnya.

Mantan Kapala Divisi Humas Polri ini berharap sosialsiasi ini menjadi suatu program yang merata untuk mencegah paham-paham itu agar tidak masuk dan tidak berkembang di lingkungan perguruan tinggi pada khususnya.

“Alhamdulillah ini dihadiri oleh Bapak Gubernur dan Bapak Kapolda serta yang lainnya. juga bisa memberikan ini. Sehingga bisa tahu secara langsung permasalah apa yang dihadapi di lingkungan pendidikan dan juga bagaimana mengatasinya,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah, Sugiharto menjelaskan pihaknya sengaja menggelar acara sosialisasi tersebut dengan maksud ingin meningkatkan perwujudan fungsi dari perguruan tinggi, terutama dalam menangkal paham-paham radikalsime tersebut.

“Sesuai amanat undang-undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, salah satunya, yaitu menjadi institusi yang diandalkan dan ikut berkontribusi aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah persoalan bangsa,” ujar Sugiharto di lokasi acara..

Di sisi lain, kata dia, perguruan tinggi memiliki fungsi mempersiapkan generasi penerus sebagai calon pemimpin bangsa melalui lulusannya. Apalagi dinamika mahasiswa pada saat ini dihadapkan berbagai informasi stimulus-stimulus yang tidak semuanya positif dan kadang menjadi pengarah mahasiswa untuk terjebak pada pikiran-pikiran radikalisme yang negatif.

“Kalau hal tersebut dibiarkan tentunya akan sangat mengganggu pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu pimpinan perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah yang jumlahnya ada 257 dengan 340 ribuan Mahasiwa di Jawa Tengah menjadi potensi strategis untuk ikut menyejahterakan dan mengamankan Jawa Tengah,” ujarnya.

Rektor Untag Semarang, Suparno mengatakan, akan berusaha maksimal mengantisipoasi penyebaran paham radikalisme negatif di lingkungan kampus.

“Sebagai Kampus merah putih, kampus yang berwawasan nasionalisme dan kebangsaan, kami siap untuk melaksanakan tugas ini. Wawasan Kebangsaan akan kami kedepankan dan kami sosialisasikan kepada para mahasiswa kami nantinya” tuturnya.

Hadir pula dalam acara tersebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Hamli, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa tengah Sri Puryono, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Sadiman.