LAPAN Kembangkan Sistem Pemantauan Bumi Nasional
Rabu, 01 Agustus 2018 - 02:00 WIB
LAPAN Kembangkan Sistem Pemantauan Bumi Nasional
A
A
A
DEPOK - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) telah mengembangkan Bank Data Penginderaan Jauh Nasional dan Sistem Pemantauan Bumi Nasional. Bank data ini bisa dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara cuma-cuma.
"Ini merupakan upaya kami untuk mengoptimalkan penyediaan data dan informasi secara cepat, akurat, dan mudah," kata Kepala LAPAN Prof Thomas Djamaludin saat membuka Seminar Nasional Penginderaan Jauh (Sinas Inderaja) ke-5 yang digelar LAPAN, Selasa (31/7/2018).
Menurut Thomas, penginderaan jauh memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan bangsa. Data yang dihasilkan dari penginderaan jauh bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti bidang pangan, perumahan, mitigasi bencana, pariwisata, ekonomi dan lainnya.
"Data penginderaan jauh tersebut diperoleh dari citra satelit. Data tersebut kemudian digunakan oleh kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah dalam berbagai bidang terutama untuk menunjang pembangunan nasional," kata Thomas.
Contoh pemanfaatan data dan informasi penginderaan jauh tersebut antara lain di bidang perumahan dan pemukiman. Informasi dari penginderaan jauh digunakan untuk pemetaan wilayah dan perencanaan pembangunan perumahan atau pemukiman.
Lalu di bidang pengembangan dunia usaha dan pariwisata, penginderaan jauh digunakan untuk pemetaan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri Prioritas. Di bidang ketahanan pangan, data tersebut dimanfaatkan untuk pemetaan lahan baku sawah, prediksi luas panen, serta pemetaan jaringan irigasi.
"Citra satelit penginderaan jauh bisa memantau fase pertumbuham padi, masa panen dan produktivitas padi," ujarnya. Selain itu, data penginderaan jauh juga memiliki peran yang besar dalam pembangunan infrastruktur dan penanggulangan bencana.
Sejak terbitnya Inpres Nomer 6/2012, LAPAN telah ditetapkan sebagai satu-satunya lembaga penginderaan jauh nasional. Kini LAPAN memiliki tanggung jawab besar untuk penyediaan produk penginderaan jauh. "Sebelumnya kementerian, lembaga dan pemerintah daerah melakukan citra penginderaan jauh secara sendiri-sendiri," kata Thomas.
Thomas mengakui disatukannya tanggung jawab penginderaan jauh di LAPAN, pengeluaran negara menyusut. Mengingat sejak data awal disiapkan hingga selesai disediakan oleh LAPAN dengan dana APBN. Sebagai gambaran pada 2016 LAPAN mengalokasikan dana untuk penginderaan jauh senilai Rp210 miliar. Tentunya jika lembaga lain melakukan hal sama, juga akan membutuhkan dana yang cukup besar meski tak sebesar LAPAN.
Thomas juga mendorong kementerian dan lembaga, pemerintah daerah maupun lembaga lain untuk berkoordinasi dengan LAPAN dalam hal kebutuhan penginderaan jauh ini. Koordinasi kebutuhan penginderaan jauh tentunya harus dilakukan jauh hari sebelumnya agar LAPAN dapat menyiapkan dengan baik.
"Dalam penyediaan data penginderaan jauh, kami akui masih adanya kendala yang tidak bisa diabaikan dan sangat mempengaruhi hasil penginderaan jauh dari citra satelit, yakni adanya awan. Penerimaan citra radar bisa mengatasi kendala tersebut meski lebih rumit dan inteprestasinya lebih suli," kata Thomas.
"Ini merupakan upaya kami untuk mengoptimalkan penyediaan data dan informasi secara cepat, akurat, dan mudah," kata Kepala LAPAN Prof Thomas Djamaludin saat membuka Seminar Nasional Penginderaan Jauh (Sinas Inderaja) ke-5 yang digelar LAPAN, Selasa (31/7/2018).
Menurut Thomas, penginderaan jauh memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan bangsa. Data yang dihasilkan dari penginderaan jauh bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti bidang pangan, perumahan, mitigasi bencana, pariwisata, ekonomi dan lainnya.
"Data penginderaan jauh tersebut diperoleh dari citra satelit. Data tersebut kemudian digunakan oleh kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah dalam berbagai bidang terutama untuk menunjang pembangunan nasional," kata Thomas.
Contoh pemanfaatan data dan informasi penginderaan jauh tersebut antara lain di bidang perumahan dan pemukiman. Informasi dari penginderaan jauh digunakan untuk pemetaan wilayah dan perencanaan pembangunan perumahan atau pemukiman.
Lalu di bidang pengembangan dunia usaha dan pariwisata, penginderaan jauh digunakan untuk pemetaan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri Prioritas. Di bidang ketahanan pangan, data tersebut dimanfaatkan untuk pemetaan lahan baku sawah, prediksi luas panen, serta pemetaan jaringan irigasi.
"Citra satelit penginderaan jauh bisa memantau fase pertumbuham padi, masa panen dan produktivitas padi," ujarnya. Selain itu, data penginderaan jauh juga memiliki peran yang besar dalam pembangunan infrastruktur dan penanggulangan bencana.
Sejak terbitnya Inpres Nomer 6/2012, LAPAN telah ditetapkan sebagai satu-satunya lembaga penginderaan jauh nasional. Kini LAPAN memiliki tanggung jawab besar untuk penyediaan produk penginderaan jauh. "Sebelumnya kementerian, lembaga dan pemerintah daerah melakukan citra penginderaan jauh secara sendiri-sendiri," kata Thomas.
Thomas mengakui disatukannya tanggung jawab penginderaan jauh di LAPAN, pengeluaran negara menyusut. Mengingat sejak data awal disiapkan hingga selesai disediakan oleh LAPAN dengan dana APBN. Sebagai gambaran pada 2016 LAPAN mengalokasikan dana untuk penginderaan jauh senilai Rp210 miliar. Tentunya jika lembaga lain melakukan hal sama, juga akan membutuhkan dana yang cukup besar meski tak sebesar LAPAN.
Thomas juga mendorong kementerian dan lembaga, pemerintah daerah maupun lembaga lain untuk berkoordinasi dengan LAPAN dalam hal kebutuhan penginderaan jauh ini. Koordinasi kebutuhan penginderaan jauh tentunya harus dilakukan jauh hari sebelumnya agar LAPAN dapat menyiapkan dengan baik.
"Dalam penyediaan data penginderaan jauh, kami akui masih adanya kendala yang tidak bisa diabaikan dan sangat mempengaruhi hasil penginderaan jauh dari citra satelit, yakni adanya awan. Penerimaan citra radar bisa mengatasi kendala tersebut meski lebih rumit dan inteprestasinya lebih suli," kata Thomas.
(amm)
