Politik itu Cantik

JAKARTA - Sederet perempuan muda plus cantik berhasil terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah merujuk pada hasil final rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Banyaknya perempuan menjadi pemimpin menjadikan atmosfer demokrasi di Indonesia kian positif. Melihat dari rekapitulasi KPU hing ga tadi malam, tingkat keterpilihan perempuan dalam Pilkada Serentak 2018 diprediksi akan naik bila dibandingkan dengan Pilkada 2017 dan 2015. Selain memiliki latar belakang yang lebih mumpuni, meningkatnya pemimpin perempuan ini dipengaruhi adanya kesadaran pemilih yang tak lagi bias gender. Dari data KPU, di antara kepala daerah perempuan terpilih adalah Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jatim), Chusnunia Chalim (Wagub Lampung), dan Siti Rohmi Djalilah (Wagub NTB), Umi Azizah (Bupati Tegal), Erlina (Bupati Mempawah), Dewi Handajani (Bupati Tanggamus), Ade UU Sukaesih (Wali Kota Banjar), Anna Mu’awanah (Bupati Bojonegoro).

Beberapa perempuan yang sudah menjabat sebagai bupati atau wali kota juga terbukti bisa memajukan daerahnya menjadi lebih baik. Sebagian dari mereka bahkan dipercaya rakyat hingga dua periode seperti Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti. Di Nunukan, Bupati Asmin Laura Hafid yang kini baru berusia 33 tahun juga sudah sarat prestasi. Pada 2017 lalu, bupati perempuan termuda ini mendapat penghargaan PR Indonesia Best Communication. Asmin dinilai memiliki kemampuan komunikasi yang tinggi dalam memimpin masyarakatnya. Berkat kemahirannya, dia juga mendapat penghargaan dari Menteri Kesehatan serta Menteri Kelautan dan Perikanan.

Prestasi membanggakan juga diraih Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani yang berlatar belakang sebagai dosen di Jakarta dan Bupati Minahasa Selatan Christany Eugenia Tetty Paruntu. Prestasi Christany cukup menonjol. Perempuan kelahiran 25 September 1967 ini mendapatkan penghargaan Anugerah Pangripa Nusantara Provinsi Sulawesi Utara pada tingkat kabupaten tahun 2017. Penghargaan tersebut diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dinilai memiliki perencanaan pembangunan terbaik dan sukses meningkatkan kualitas pembangunan daerahnya.

Di luar jajaran eksekutif, saat ini juga semakin banyak perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Mayoritas kiprah mereka pun semakin nyata di tengah masyarakat karena tak lagi mengusung aspek kecantikan dan kemolekan semata. Fenomena ini mengikis stigma negatif sebelumnya yang menganggap kehadiran perempuan dalam politik tak lebih karena “belas kasihan”.Sebagian menilai mereka yang terpilih karena bagian dari kokohnya dinasti politik atau hasil karbitan. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpandangan, meningkatnya keterpilihan perempuan memperlihatkan bahwa pemilih Indonesia semakin melek politik dan pemilu. Pilkada menjadi arena untuk memilih kepemimpinan yang tidak lagi tersandera stereotipe gender.
“Artinya pemilih kita mulai melihat figur dan rekam jejak calon sebagai pertimbangan memilih calon daripada mempersoalkan jenis kelamin calon,“ kata Titi di Jakarta kemarin. Menurut Titi, kondisi ini jadi pembuktian bahwa kandidat perempuan punya prospek yang juga menjanjikan untuk diusung sebagai calon. Daya tarung mereka untuk memenangi pilkada luar biasa spartan. Dia berharap, semoga hal ini jadi motivasi bagi parpol untuk makin membuka ruang bagi perempuan baik dalam penguatan kaderisasi, rekrutmen politik maupun sebagai anggota perempuan parpol.

Keterpilihan pemimpin perempuan pada Pilkada 2018 mestinya juga jadi momentum untuk membuktikan bahwa perempuan mampu memimpin dan bekerja pada sektor pelayanan publik. “Kehadiran mereka mestinya berkontribusi baik bagi kemajuan daerah, kesejahteraan warga, dan inklusivitas pembangunan,” imbuhnya.Titi mengungkapkan, pada Pilkada 2015 sekurangnya ada 24 kepala daerah perempuan terpilih dan 22 wakil kepala daerah perempuan. Mereka tersebar di 45 kabupaten/kota. Lalu pada Pilkada 2017, ada 14 perempuan terpilih, 1 wagub, dan sisanya 13 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah. Untuk 2018, dari keterpilihan, pilkada provinsi lebih banyak. Berdasar data KPU ada satu gubernur dan dua wagub terpilih.
Dia juga mengungkapkan, ada tren penurunan atensi dan keinginan politisi perempuan untuk maju menjadi calon legislator (caleg) 2019. Hal ini diakibatkan sejumlah faktor, antara lain ongkos politik yang mereka anggap sangat berat, praktik politik uang, dan kecurangan atau manipulasi suara. “Selain itu mereka merasa tidak mendapatkan insentif dari partai politik berupa penguatan kapasitas, pengawalan suara di lapangan maupun dukungan kerja-kerja pemenangan,” jelasnya.

Politik Lebih Friendly

Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa sangat bangga semakin banyak perempuan Indonesia yang terpilih menjadi pemimpin hasil pilkada. Keberhasilan ini menunjukkan tingkat partisipasi politik perempuan di politik makin meningkat. Sisi positif ini juga diharapkan menjadikan arena politik menjadi lebih bersahabat, khususnya bagi perempuan. “Ini menjadi bagian politik yang friendly,” ujar Khofifah saat menghadiri halal bihalal Muslimat NU di Jakarta kemarin. Khofifah juga melihat ada fenomena meningkatnya keterlibatan kaum muda dalam politik.

Dia berharap, potensi ini terus dipupuk agar kaum muda juga berkontribusi besar dalam membangun kematangan berdemokrasi di Indonesia. Seluruh lapisan masyarakat baik perempuan maupun pemuda, menurut mantan Menteri Sosial ini, memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk berproses, termasuk dalam kontestasi pilkada. Dari sisi aturan, keterlibatan perempuan dalam politik sebenarnya juga sudah terwadahi dengan baik dengan adanya kewajiban mengakomodasi ke terwakilan kaum hawa saat pencalegan.

“Tentu keterwakilan perempuan itu harus didorong. Termasuk hadirnya perempuan ke TPS karena akan memberikan dampak kemungkinan keterpilihan mereka,” ujarnya. Kalangan partai juga mengakui keterlibatan perempuan dalam pilkada terus meningkat. Ketua DPP PPP Okky Asokawati mengatakan, tren kemenangan kandidat perempuan juga meningkat dari 28% pada Pilkada Serentak 2015 menjadi 31% pada Pilkada 2017 lalu. “Dari 17 pilgub yang digelar, setidaknya terdapat 3 figur perempuan yang unggul suaranya baik sebagai calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Saya menyampaikan selamat kepada para ibu-ibu ini,” kata Okky kepada wartawan.

Menurut Okky, jika melihat latar belakang kandidat perempuan yang muncul dalam perhelatan Pilkada Serentak 2018 ini, sebanyak 43% merupakan kader partai, 39% mantan anggota parlemen, dan 39% memiliki kekerabatan dengan pimpinan partai atau kepala daerah. Data tersebut dapat dijadikan rujukan bagi pimpinan parpol untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di parpol dengan menempatkan mereka dalam posisi penting yang tidak sekadar sebagai aksesori politik.

“Lebih dari itu, penempatan perempuan sebagai anggota legislatif baik di tingkat daerah maupun pusat menjadi cara efektif untuk menjadi pintu bagi politisi perempuan untuk mengisi pos di eksekutif sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah,” ujar anggota Komisi IX DPR itu. Meski demikian, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto sebelumnya menilai, masih ada banyak faktor yang menjadi kendala perempuan cenderung minim dalam pencalonan di pilkada. Pertama karena faktor minimnya afirmasi parpol terhadap kader politik perempuan. Kedua karena situasi politik yang belum banyak berpihak kepada perempuan, termasuk budaya dan perilaku politik.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar TB Ace Hasan Sadzilly menyatakan problem minimnya kader perempuan yang maju dalam pilkada bukan murni kesalahan partai. Partai telah melakukan affirmative action seperti memas tikan 30% dari jumlah pengurus diisi perempuan hingga memastikan kuota calon anggota legislatif 30%, di antaranya kaum hawa. Jika berbagai langkah tersebut belum mampu memunculkan kader perempuan andal, persoalan lebih karena potensi individu.