Pilkada Usai, Masyarakat Diminta Tetap Waspadai Provokasi dan Hoaks
Jum'at, 06 Juli 2018 - 16:56 WIB
Pilkada Usai, Masyarakat Diminta Tetap Waspadai Provokasi dan Hoaks
A
A
A
JAKARTA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 Juni 2018 berjalan lancar. Masyarkat pun diminta untuk tetap waspada dari provokasi dan hoaks atau berita bohong, serta melakukan rekonsiliasi kebangsaan untuk mempererat persatuan bangsa.
Dinamika pasca pilkada yang berpotensi mengancam perpecahan dinilai tidak kalah besar dibandingkan sebelum Pilkada.“Kita harus bersyukur Pilkada serentak 2018 lancar dan aman. Tapi seluruh masyarakat jangan euforia, apalagi lengah terhadap berbagai upaya-upaya yang berpotensi menimbulkan keributan. Jangan sampai situasi damai ini dimanfaatkan kelompok radikal untuk memprovokasi yang kalah untuk membuat kekerasan dan tindakan terpuji lainnya. Kalau ada kecurangan atau masalah lainnya, serahkan ke mekanisme hukum,” tutur pakar hukum Hamdan Zoelva, di Jakarta, Jumat (6/7/2018).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga meminta para kontestan dan masyarakat untuk melakukan rekonsiliasi pasca pilkada. Rekonsiliasi adalah hal paling pokok sekaligus menciptakan kesadaran terhadap masyarakat bahwa menang kalah adalah hal yang biasa dalam proses pemilihan umum itu.
“Dalam pilkada sudah pasti ada menang kalahnya. Siapa pun yang terpilih, kita harus terima sebagai pemimpin. Mungkin kita tidak setuju dia menjadi pemimpin, tapi begitulah aturan main yang kita gunakan untuk memilih pemimpin. Walaupun tidak setuju tapi begituah kesadaran kita yang harus kita bangun, karena itu merupakan proses berdemokrasi,” tuturnya.
Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk membangun kerja sama dan saling memahami, meningkatkan toleransi, menghargai perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Itu adalah modal besar bangsa Indonesia untuk tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia.
“Tidak ada bangsa yang besar dan maju kalau rakyatnya itu terus berkelahi dan bertengkar. Jadi kalau kita maju maka kedamaian adalah syarat utama untuk kita maju. Maka mari kita pelihara kebersamaan kita sebagai bangsa, mari kita pelihara perdamaian dan keamanan kita bersama agar kita mampu bersaing dengan bangsa lain,” tutur mantan petinggi salah satu partai ini.
Secara umum, lanjut Hamdan, masyarakat Indonesia makin dewasa menjalani proses demokrasi. Ini harus diapresiasi. Pun situasi damai yang terjadi saat ini tidak lepas karena pengalaman panjang Indonesia melaksanakan pemilihan umum. Namun kesadaran berdemokrasi harus terus dilakukan untuk perdamaian Indonesia.
Begitu juga kepada kontestan yang kalah agar legawa dan tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan. Pihak yang kalah atau merasa dirugikan bisa langsung menempuh jalur hukum dengan membawa persoalan ke penegak hukum atau ke MK.
Dia menjelaskan, ajang pilkada ini hanya proses demokrasi untuk menentukan siapa pemimpin lima tahun mendatang, bukan persolan hidup atau mati seseorang.
Untuk itu, kata dia, siapa pun yang terpilih atau yang tidak terpilih harus bisa menjaga ketenangan, kedamaian dan kerukunan bagi masyarakat bangsa ini.
“Bahkan siapa pun yang menang harus dapat merangkul yang kalah. Merangkul yang kalah itu juga penting. Karena dia terpilih bukanlah untuk pemilihnya, tapi untuk seluruh rakyat yang ada di daerah itu. Itu harus dipahami bersama. Ini merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi untuk menjaga keadamaian,” tuturnya.
Dinamika pasca pilkada yang berpotensi mengancam perpecahan dinilai tidak kalah besar dibandingkan sebelum Pilkada.“Kita harus bersyukur Pilkada serentak 2018 lancar dan aman. Tapi seluruh masyarakat jangan euforia, apalagi lengah terhadap berbagai upaya-upaya yang berpotensi menimbulkan keributan. Jangan sampai situasi damai ini dimanfaatkan kelompok radikal untuk memprovokasi yang kalah untuk membuat kekerasan dan tindakan terpuji lainnya. Kalau ada kecurangan atau masalah lainnya, serahkan ke mekanisme hukum,” tutur pakar hukum Hamdan Zoelva, di Jakarta, Jumat (6/7/2018).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga meminta para kontestan dan masyarakat untuk melakukan rekonsiliasi pasca pilkada. Rekonsiliasi adalah hal paling pokok sekaligus menciptakan kesadaran terhadap masyarakat bahwa menang kalah adalah hal yang biasa dalam proses pemilihan umum itu.
“Dalam pilkada sudah pasti ada menang kalahnya. Siapa pun yang terpilih, kita harus terima sebagai pemimpin. Mungkin kita tidak setuju dia menjadi pemimpin, tapi begitulah aturan main yang kita gunakan untuk memilih pemimpin. Walaupun tidak setuju tapi begituah kesadaran kita yang harus kita bangun, karena itu merupakan proses berdemokrasi,” tuturnya.
Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk membangun kerja sama dan saling memahami, meningkatkan toleransi, menghargai perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Itu adalah modal besar bangsa Indonesia untuk tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia.
“Tidak ada bangsa yang besar dan maju kalau rakyatnya itu terus berkelahi dan bertengkar. Jadi kalau kita maju maka kedamaian adalah syarat utama untuk kita maju. Maka mari kita pelihara kebersamaan kita sebagai bangsa, mari kita pelihara perdamaian dan keamanan kita bersama agar kita mampu bersaing dengan bangsa lain,” tutur mantan petinggi salah satu partai ini.
Secara umum, lanjut Hamdan, masyarakat Indonesia makin dewasa menjalani proses demokrasi. Ini harus diapresiasi. Pun situasi damai yang terjadi saat ini tidak lepas karena pengalaman panjang Indonesia melaksanakan pemilihan umum. Namun kesadaran berdemokrasi harus terus dilakukan untuk perdamaian Indonesia.
Begitu juga kepada kontestan yang kalah agar legawa dan tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan. Pihak yang kalah atau merasa dirugikan bisa langsung menempuh jalur hukum dengan membawa persoalan ke penegak hukum atau ke MK.
Dia menjelaskan, ajang pilkada ini hanya proses demokrasi untuk menentukan siapa pemimpin lima tahun mendatang, bukan persolan hidup atau mati seseorang.
Untuk itu, kata dia, siapa pun yang terpilih atau yang tidak terpilih harus bisa menjaga ketenangan, kedamaian dan kerukunan bagi masyarakat bangsa ini.
“Bahkan siapa pun yang menang harus dapat merangkul yang kalah. Merangkul yang kalah itu juga penting. Karena dia terpilih bukanlah untuk pemilihnya, tapi untuk seluruh rakyat yang ada di daerah itu. Itu harus dipahami bersama. Ini merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi untuk menjaga keadamaian,” tuturnya.
(dam)
