Berbicara di Markas PBB, Kepala BNPT Paparkan Penanggulangan Terorisme

JAKARTA - Negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memiliki peran penting dalam melakukan strategi komunikasi untuk mengatasi penyalahgunaan internet termasuk media sosial untuk tujuan-tujuan terorisme.

Untuk itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius mengajak para anggota PBB untuk dapat terus meningkatkan peran dan keterlibatan pemuda dalam upaya pencegahan terorisme, termasuk upaya kontraradikalisasi.

Hal tersebut dikatakan Suhardi saat mewakili Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diikuti para pimpinan badan antiteror di dunia. Acara yang digelar oleh PBB tersebut mengambil tema Strengthening International Cooperation to Combat the Evolving Threat of Terrorism itu digelar di Kantor Pusat PBB, New York, Amerika Serikat, pada Kamis-Jumat 28-29 Juni 2018.

“Kami mengajak negara anggota PBB, termasuk institusi PBB untuk dapat meningkatkan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk menciptakan dunia yang damai dan harmonis,” kata Suhardi dalam paparannya Jumat 29 Juni 2018 waktu setempat.

Dia menjelaskan BNPT telah mendirikan Pusat Media Damai (PMD) di bawah program kontra-radikalisasi. “Tujuan dari program ini adalah untuk menyebarluaskan kontra-narasi online dan offline dengan mempromosikan nilai-nilai toleransi dan moderasi, serta mengambil bagian dalam program ketahanan nasional mempromosikan falsafah negara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika,” ucapnya.

Dalam paparannya, Kepala BNPT mengambil tema Strengthening Global Action to Prevent Violent Extremism, Including by Engaging Youth and Preventing Misuse of New Technologies and the Internet by Terrorist ini juga menyampaikan mengenai keberhasilan Indonesia yang telah berhasil merevisi Undang-Undang (UU) Pemberantasan Terorisme.

“Di mana Undang-Undang tersebut mengedepankan pendekatan berimbang antara pendekatan keras (hard approach) dan dengan pendekatan lunak (soft approach) sehingga termuat aspek-aspek pencegahan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi,” ujar mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini.

Dia juga mengatakan, BNPT saat ini sedang menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan Terorisme dengan mengedepankan whole of government and whole of society approach. “RAN ini bertumpu pada empat pilar, yakni pencegahan, deradikalisasi, penegakan hukum dan penguatan legislasi, dan kemitraan dan kerja sama internasional,” tuturnya.

Selama berada di Markas Besar PBB tersebut, Kepala BNPT juga melakukan pertemuan bilateral dengan berbagai pejabat PBB di antaranya dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres.

Dalam pertemuan tersebut Kepala BNPT menyampaikan beberapa perkembangan yang terjadi di Indonesia dalam hal masalah penanggulangan terorisme. Di antaranya mengenai telah diselesaikan dan disahkannya revisi UU Pemberantasan Terorisme.

“Di undang-undang yang baru itu memiliki bab khusus mengenai pencegahan. Dalam hal ini, aspek pencegahan memfokuskan pada kesiagsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi,” ujar Suhardi kepada Antonio.

Suhardi juga menyampaikan selama ini program BNPT, utamanya dalam menjalankan program pendekatan lunak (soft approach) telah dilakukan di desa-desa seperti Lamongan, Jawa Timur dan Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk tidak memarginalkan mantan teroris dan keluarga, termasuk anak-anaknya untuk hidup di masyarakat dalam suasana damai dan tentram.

Sementara itu Sekjen PBB Antonio Gutteres seperti disampaikan Kepala BNPT juga menyetujui bahwa ke depannya metode pendekatan lunak atau lazim dikenal sebagai upaya pencegahan akan membuahkan hasil yang lebih baik di masa mendatang. “Sekjen PBB mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara anggota PBB yang memliki pengalaman yang terbaik diantara negara anggota PBB dalam memajukan pendekatan lunak dalam penanggulangan terorisme,” ujar Suhardi.

Sekjen PBB juga menyebut Indonesia akan memainkan peranan kepemimpinan di kawasan, khususnya di Asia Tenggara untuk mendorong terbentuk rencana aksi kawasan pencegahan ekstrimisme berbasis kekerasan di ASEAN.

“Sekjen PBB tadi mengatakan bahwa fokus utama pada pencegahan merupakan dasar dari rencana aksi nasional tersebut. Dimana kita (Indonesia) akan memainkan peranan khususnya di Asia Tenggara,” tutur Suhardi.

Dia mengungkapkan Sekjen PBB juga memuji Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme, terutama sejak terbentuknya BNPT yang memiliki fungsi koordinatif terhadap berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.

“Beliau juga menyampaikan bahwa kehadiran kami di acara KTT tersebut menunjukkan komitmen politik tinggi Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme secara bersama oleh masyarakat Internasional,” katanya.

KTT yang diikuti pimpinan badan antiteror seluruh dunia ini merupakan konferensi pertama yang diselenggarakan PBB. KTT ini bertujuan membangun kemitraan baru dalam kerja sama multilateral guna meningkatkan upaya-upaya penanggulangan terorisme oleh masyarakat internasional. Selain para pejabat pemerintah, peserta konferensi ini juga berasal dari organisasi-organisasi regional dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pada KTT kali ini Kepala BNPT didampingi oleh Direktur Regional dan Multilateral BNPT Andhika Chrisnayudhanto serta Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB di New York, yaitu Duta Besar Dian Triansyah Djani.