Pemilih Harus Cerdas dan Dewasa Sikapi Hasil Pilkada

JAKARTA - Indonesia menjalani sejarah baru dalam berdemokrasi melalui pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang ketiga di 171 daerah yang berlangsung hari ini.

Momentum kontestasi politik ini dinilai harus diikuti dengan kematangan masyarakat dalam berpolitik dengan menjadi pemilih cerdas agar terwujud proses pilkada yang baik dan berkualitas untuk Indonesia damai.

“Nilai dari sejarah pilkada ini apakah kita dapat mampu melakukan pilkada yang damai di daerah lumbung suara, di mana masyarakatnya menjadi pemilih yang rasional, pemilih yang cerdas dan minim sengketa pilkada. Perlu disadari semakin minimnya sengketa atau bahkan keributan itu menunjukkan kematangan masyarakat dalam berpolitik,” kata peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro di Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Momentum pilkada, sambung Zuhro, merupakan ukuran bagi bangsa ini dalam melaksanakan demokrasi yang berkualitas.

Tidak hanya berjalan damai, kata dia, proses pilkada serentak mampu menghasilkan pemimpin daerah berkualitas yang mendedikasikan diri untuk kesejahteraan warga di daerahnya.

Menurut Zuhro, dalam setiap proses kontestasi politik apalagi pilkada yang digelar secara serentak ini selalu mengandung kerentanan risiko berupa gesekan antarpendukung.

Dia mengatakan, kalah dan menang selalu menjadi hasil yang kadang tidak bisa disikapi secara arif dan bijak oleh para kontestan. Inilah salah faktor yang justru mendorong kerentanan di tingkat akar rumput.

“Setiap calon pemimpin pasti memiliki masa atau pengikutnya masing-masing. Kalau antara kelompok yang memiliki massa bertemu dengan kelompok yang memiliki massa bertemu ini dapat berpotensi menghasilkan kerusuhan apabila salah satu dari mereka ada yang tidak lapang dada dalam menerima kekalahan,” tutur Zuhro.

Apalagi, kata dia, saat ini politik adu domba melalui hoaks dan ujaran kebencian (hate speech) begitu mudah terjadi, terutama melalui media sosial. Karena itu, lanjut Zuhro, para pemilih harus cerdas dan dewasa dalam menyikapi hasil pilkada. Belum lagi, bila momentum pilkada ini dimanfaatkan kelompok-kelompok radikal yang ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Zuhro berharap para calon mempunyai tanggung jawab moral besar untuk mewujudkan pilkada yang mencerdaskan dan damai. Para kontestan harus menunjukkan jiwa tanding kesatria, yakni siap menang dan kalah.

Dia menilai, tingkat kecerdasan para elite politik dan para kontestan sebenarnya akan menjadi kunci untuk membangun tingkat kecerdasan masyarakat dalam berpartisipasi dalam Pilkada. Potensi konflik horizontal pascapilkada justru menjadi menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak.

Menurut dia, rasa ketidakpuasan dan ekspresi kekecewaan masyarakat dalam hasil pemilihan harus mampu dikelola secara positif agar tidak menjurus pada konflik horisontal yang meluas.

“Ekspresi kekecewaan ini menurut saya bukan semua dari masyarakat. Tapi rasa ketidakpuasan para calon yang tidak bisa berlapang dada menerima kekalahan dan akhirnya membawa masanya untuk berdemo. Di sini yang harus dibenahi, Indonesia butuh pemimpin dan elite politik yang bisa berbesar hati, agar keributan dapat dihindari,” tuturnya.

Dia memaparkan sistem demokrasi yang ditetapkan di Indonesia mulai tahun 1998 melalui pemilu, pilpres, pilkada secara langsung dari rakyat untuk rakyat ini harus bisa dipertanggungjawabkan agar dapat mewujudkan pilkada damai dan berkualitas.

Menurut Zuhro, semua proses yang dilalui harus menjadi pelajaran berharga bagi bangsa ini untuk melaksanakan demokrasi yang tidak hanya berkualitas, tetapi minim konflik dan pergesekan sosial.

“Kuncinya adalah membangun rasa saling percaya dan saling menghormati sesama calon pemimpin dalam proses demokrasi agar terwujud sistem yang damai dan tenang,” kata Zuhro.