Tahun Depan, Pemerintah Akan Tambah Dana Bantuan PKH

Senin, 25 Juni 2018 - 12:26 WIB
Tahun Depan, Pemerintah...
Tahun Depan, Pemerintah Akan Tambah Dana Bantuan PKH
A A A
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham mengajak rakyat Indonesia untuk menyukuri nikmat pembangunan yang saat ini terus digencarkan pemerintah.

"Jika kita mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita maka niscaya Allah akan menambah nikmat tersebut. Ibu-ibu semua, saya ingin memberikan berita gembira dari Bapak Presiden Joko Widodo sehubungan dengan PKH efektif yang menurunkan angka kemiskinan, Inshaa Allah tahun 2019 nilai bantuan PKH naik dua kali lipat," ungkap Mensos saat menjadi pembicara pada acara Dialog Nasional Indonesia Maju di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin (25/6/2018).

Dialog Nasional Indonesia Maju menghadirkan pembicara dari sejumlah Menteri Kabinet Kerja, yaitu Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Deputi IV Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo, seperti dalam siaran pers Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos.

Di hadapan 1.800 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), Mensos menjelaskan saat ini bansos PKH yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebesar Rp1.890.000.

Pada tahun 2019, Presiden Jokowi akan meningkatkan jumlahnya sehingga penerima manfaat dapat meningkatkan taraf hidupnya, memberikan gizi yang baik untuk keluarga, menyekolahkan anak-anak, dan pada jangka panjang dapat mendorong kemandirian keluarga.

"Jadi nanti ibu-ibu menerima minimal Rp2 juta per tahun dan maksimal Rp3,5 juta," ungkap Idrus.

Untuk meningkatkan penghasilan KPM PKH, sambung dia, pemerintah juga berupaya menciptakan mata pencaharian KPM PKH melalui kerja sama dengan Kementerian Perdagangan.

"Pemerintah tidak sekadar memberi bansos. Tidak hanya bagi-bagi uang. Tapi lebih dari itu, ada pendampingan kepada penerima manfaat, ada bansos dna subsidi dari kementerian lain yang tujuannya untuk mendorong percepatan pengentasan mereka dari kemiskinan," tuturnya.Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam dialog dengan peserta mengungkapkan pihaknya memberikan bantuan tenda atau gerobak yang dapat dipilih oleh KPM sesuai kebutuhan dan keahlian yang dimiliki.“Anggaran pemerintah digunakan untuk kepentingan masyarakat dan semata-mata mendorong tumbuhnya UKM," ujar Mendag.Dia mengatakan, pemerintah juga akan menyiapkan bahan pokok dan berupaya menjaga stabilitas harga agar masyarakat dapat tenang dan sejahtera.
Sementara itu di sela-sela dialog, Mensos mengajak ibu-ibu peserta PKH meneriakkan yel-yel Program Keluarga Harapan untuk meresapi makna di balik tujuan program ini.

"Visinya PKH sesuai tujuan nasional adalah Sehat dan Pintar. Maka agar supaya kita tumbuh berkembang dan bisa lebih produktif maka kita harus sehat dan pintar," katanya.

Presiden Jokowi, lanjutnya sangat menaruh perhatian pada kesejahteraan penerima PKH. Naiknya anggaran PKH tahun depan merupakan komitmen beliau untuk menyejahterakan rakyat.

"Presiden pernah dikritik saat memberi bantuan di Jawa Barat katanya curi start kampanye. Ini tentu tidak benar karena masa jabatan Presiden adalah 5 tahun, jadi selama 5 tahun itu boleh memberikan bantuan kepada rakyatnya," tutur Idrus.

Selain pembangunan manusia melalui PKH, Mensos juga mencatat berbagai kemajuan di bidang infrastruktur dan daerah-daerah perbatasan yang sudah mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

“Saya sering berkunjung ke daerah perbatasan. Sudah ada Tol Trans Jawa, Trans Sumatera. Di daerah perbatasan kita ada 41 kabupaten/kota yang dulu gelap sekarang sudah terang benderang” ucapnya.

Sementara itu, Deputi IV Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo menyampaikan misi Presiden Jokowi untuk membangun konektivitas yang tidak dilakukan hanya di Pulau Jawa tapi di seluruh Indonesia.

"Tidak hanya jalan tol, ada juga kereta api, perbaikan beberapa pelabuhan, dan sarana angkutan udara. Semua dibangun supaya jarak antar daerah dapat ditempuh dengan cepat dan efisien," tuturnya.
(dam)
Berita Terkait
Nahdlatul Ulama dan...
Nahdlatul Ulama dan Kesejahteraan Sosial
Pemerintah Terus Pantau...
Pemerintah Terus Pantau Kondisi PPKS di BRSLU Budhi Dharma Bekasi
Busyro Muqoddas: Kesejahteraan...
Busyro Muqoddas: Kesejahteraan Hakim Buruk Bakal Untungkan Investor Asing
Anies Harap Tenaga Kesejahteraan...
Anies Harap Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Jadi Solusi Masalah Sosial di Jakarta
Penghubung Pemangku...
Penghubung Pemangku Kebijakan dengan Perusahaan Demi Kesejahteraan Sosial
Wujudkan Kesejahteraan...
Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Kemenhut Komitmen Perkuat Perhutanan Sosial
Berita Terkini
Kejagung Janji Profesional...
Kejagung Janji Profesional Usut Kasus Dugaan Korupsi Febrie Adriansyah
BMKG Prediksi Curah...
BMKG Prediksi Curah Hujan Tetap Rendah di Wilayah Indonesia pada Pertengahan Juli 2026
Prabowo Panggil Menhan,...
Prabowo Panggil Menhan, Kapolri, hingga Jaksa Agung di Istana Malam Ini, Ada Apa?
Kasus Febrie Adriansyah...
Kasus Febrie Adriansyah Dilimpahkan ke Kejagung, Pakar: Proses Hukum Harus Transparan
Polri Limpahkan Kasus...
Polri Limpahkan Kasus Febrie Adriansyah ke Kejagung, KPK: Kami Yakin Ditangani Profesional
Pukat UGM: Pelimpahan...
Pukat UGM: Pelimpahan Perkara Febrie ke Kejagung Tak Miliki Dasar Hukum
Infografis
Penyebab 85 Juta Pekerjaan...
Penyebab 85 Juta Pekerjaan yang Terancam Musnah Tahun Depan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved