Ratusan Ribu Guru Honorer Tak Dapat THR, Pemerintah Diminta Cari Solusi
Jum'at, 25 Mei 2018 - 15:45 WIB
Ratusan Ribu Guru Honorer Tak Dapat THR, Pemerintah Diminta Cari Solusi
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah memperhatikan nasib 736 ribu guru honorer di seluruh Indonesia. Apalagi, kata dia, tidak ada alokasi tunjangan hari raya (THR) bagi mereka pada Lebaran tahun ini."Di saat peraturan Pemerintah tentang THR keluar, ingatlah tidak ada THR bagi ratusan ribu guru honorer di luar sana," ujarnya di sela kunjungan kerja individu Anggota DPR RI di Tegal, Jawa Tengah, Jumat (25/5/2018), dalam siaran persnya kepada SINDOnews.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang pemberian THR tahun 2018 kepada PNS, TNI/Polri, pensiunan, dan penerima tunjangan telah ditandatangani Presiden. Namun, 736 ribu tenaga guru honorer bukanlah yang termasuk skema penerima tersebut.
"Selayaknya sudah menjadi perhatian pemerintah RI mengenai nasib guru honorer, ada yang sudah mengabdi puluhan tahun membantu program pencerdasan bangsa, tapi THR pun enggak ada," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dia melanjutkan, masih banyak guru honorer yang masih digaji hanya Rp200 ribu-Rp300 ribu saja. Meski sebagian lainnya yang sudah sertifikasi, mendapat upah lebih baik sebesar Rp1,5 juta. "Namun semuanya bernasib sama, tidak ada THR," tuturnya.
Padahal, guru honorer, terutama di daerah-daerah, merupakan ujung tombak pendidikan kita. Bagaimana tidak, di satu sisi sekolah-sekolah kekurangan guru PNS.
Dia mengatakan, Wapres Jusuf Kalla pernah menyebut tiap tahun lima ribu guru PNS pensiun. Sementara di sisi lain, pemerintah malah moratorium pengangkatan PNS baru.
Fikri mencontohkan di daerah pemilihannya, Kabupaten Brebes Jawa Tengah banyak didapati sekolah dasar negeri yang hanya satu orang guru PNS. Sedangkan jatah pengangkatan Kabupaten Brebes kurang dari 300 orang. "Bahkan ada yang semua gurunya honorer, yang PNS hanya kepala sekolahnya," imbuh dia.
Dia mengungkapkan beberapa konstituen menginformasikan guru di Kabupaten Brebes mendapat honor hanya Rp350 ribu per bulan dari pemerintah daerah."Itu pun tersendat-sendat tidak rutin," ujarnya menirukan keluhan para guru di Brebes.
Fikri menyayangkan kondisi tersebut diduga terjadi merata di Indonesia. "Karena ini baru satu contoh kabupaten, bagaimana dengan wilayah lainnya," ujarnya.
Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah mencarikan solusi bagi kesejahteraan guru yang sebagian besarnya justru bukan ASN, di samping mengangkat para guru honorer untuk mengisi kekosongan posisi PNS di sekolah-sekolah.
Meski diketahui, kata dia, pemerintah berencana membuka lowongan CPNS untuk 100.000 guru. Namun, belum diketahui apakah lowongan tersebut diperuntukkan bagi guru honorer atau guru yang baru lulus kuliah. Saat ini jumlah guru honorer di Tanah Air mencapai 736.000 guru.
Menurut dia, para guru honorer yang sudah senior, akan sulit berkompetensi dengan para lulusan kuliah baru. "Guru honorer mempunyai kemampuan yang baik dalam proses belajar-mengajar ditambah pengalaman puluhan tahun, harusnya masuk dalam kriteria penilaian," tandasnya.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang pemberian THR tahun 2018 kepada PNS, TNI/Polri, pensiunan, dan penerima tunjangan telah ditandatangani Presiden. Namun, 736 ribu tenaga guru honorer bukanlah yang termasuk skema penerima tersebut.
"Selayaknya sudah menjadi perhatian pemerintah RI mengenai nasib guru honorer, ada yang sudah mengabdi puluhan tahun membantu program pencerdasan bangsa, tapi THR pun enggak ada," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dia melanjutkan, masih banyak guru honorer yang masih digaji hanya Rp200 ribu-Rp300 ribu saja. Meski sebagian lainnya yang sudah sertifikasi, mendapat upah lebih baik sebesar Rp1,5 juta. "Namun semuanya bernasib sama, tidak ada THR," tuturnya.
Padahal, guru honorer, terutama di daerah-daerah, merupakan ujung tombak pendidikan kita. Bagaimana tidak, di satu sisi sekolah-sekolah kekurangan guru PNS.
Dia mengatakan, Wapres Jusuf Kalla pernah menyebut tiap tahun lima ribu guru PNS pensiun. Sementara di sisi lain, pemerintah malah moratorium pengangkatan PNS baru.
Fikri mencontohkan di daerah pemilihannya, Kabupaten Brebes Jawa Tengah banyak didapati sekolah dasar negeri yang hanya satu orang guru PNS. Sedangkan jatah pengangkatan Kabupaten Brebes kurang dari 300 orang. "Bahkan ada yang semua gurunya honorer, yang PNS hanya kepala sekolahnya," imbuh dia.
Dia mengungkapkan beberapa konstituen menginformasikan guru di Kabupaten Brebes mendapat honor hanya Rp350 ribu per bulan dari pemerintah daerah."Itu pun tersendat-sendat tidak rutin," ujarnya menirukan keluhan para guru di Brebes.
Fikri menyayangkan kondisi tersebut diduga terjadi merata di Indonesia. "Karena ini baru satu contoh kabupaten, bagaimana dengan wilayah lainnya," ujarnya.
Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah mencarikan solusi bagi kesejahteraan guru yang sebagian besarnya justru bukan ASN, di samping mengangkat para guru honorer untuk mengisi kekosongan posisi PNS di sekolah-sekolah.
Meski diketahui, kata dia, pemerintah berencana membuka lowongan CPNS untuk 100.000 guru. Namun, belum diketahui apakah lowongan tersebut diperuntukkan bagi guru honorer atau guru yang baru lulus kuliah. Saat ini jumlah guru honorer di Tanah Air mencapai 736.000 guru.
Menurut dia, para guru honorer yang sudah senior, akan sulit berkompetensi dengan para lulusan kuliah baru. "Guru honorer mempunyai kemampuan yang baik dalam proses belajar-mengajar ditambah pengalaman puluhan tahun, harusnya masuk dalam kriteria penilaian," tandasnya.
(dam)
